Senin, 26 Januari 2015

PLTA Pembawa Nikmat atau Petaka bagi Masyarakat Adat di Seko?

Salah satu Patok rencana Pembangunan PLTA
oleh PT. SEKOPOWER PRIMA
Kehadiran PLTA di Seko Tengah tepatnya di wilayah adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane diawali dengan pemberian Izin Prinsip Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada PT. Asripower yang dikeluarkarkan dengan Nomor 540/078/Distamben Luwu Utara pada tanggal 28 Desember 2012 dan Rekomendasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utatra Nomor: 540/219.A/Distamb tanggal 18 Juni 2014 perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Prinsip PT. Tirta Energi Cemerlang dan PT. Asripower. Oleh karena proses dan tahapan eksplorasi yang belum bisa diselesaikan, kemudian PT. Asripower mengajukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip sekaligus Pemisahan Izin Prinsip Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perubahan Nama perusahaan dari PT. Asripower untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Seko-1 menjadi PT. SEKOPOWER PRIMA yang lokasinya berada di Wilayah Adat Amballong, Pohoneang dan Hoyyane dan dan Seko-2 menjadi PT. SEKOPOWER PRADA yang lokasinya ada di Wilayah Adat Beroppa’ dan Kariango.

Atas dasar permohonan dan rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Luwu Utara ini, kemudian melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara mengeluarkan Perpanjangan Izin Prinsip yang diajukan oleh PT. SEKOPOWER PRIMA melalui Nomor: 02080/00008/IP/BPPTSPM/VI/2014 dengan lokasi tepatnya pada titik kordinat: 119°50’28”BT, 02°19’48LS. Sementara untuk Power House direncanakan akan dibangun  di lokasi tepatnya pada titik kordinat: 119°41’21BT, 02°19’57”. Perpanjangan izin ini berlaku hingga tanggal 23 Juni 2015. Dalam dokumen perizinan ini tertera beberapa ketentuan antara lain bahwa pihak perusahaan dalam hal ini PT. SEKOPOWER PRIMA untuk menghargai hak-hak atas budaya dan adat istiadat yang berlaku disekitar lokasi kegiatan, melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada disekitar linkungan rencana pembangunan PLTA, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Hamparan sawah milik Masyarakat Adat Amballong
yang terancam kena dampak PLTA 
Dalam implementasinya, pihak PT. SEKOPOWER PRIMA didukung secara penuh oleh pemerintah mulai dari Bupati bersama Dinas Terkait, Camat hingga Kepala Desa. Kepercayaan diri pihak pemerimtah semakin kuat disaat kunjungan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Syarul Yasin Limpo yang dilakukan di Eno (Ibu Kota) Kecamatan Seko pada bulan September 2014. Dengan dukungan dari pemerintah ini kemudian proses dan tahapan eksplorasi terus dilakukan oleh PT. SEKOPOWER PRIMA. Sejak perencanaan sampai izin eksplorasi ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah Luwu Utara tidak ada proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminta persetujuan dari Masyarakat Adat khususnya di Amballong, Pohoneang dan Hoyyane untuk memberikan wilayah adat mereka dijadikan sebagai lokasi PLTA melalui musyawarah adat atau yang dikenal dengan “Mukobo” yaitu proses pengambilan keputusan tertinggi yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun. Karena pemerintah tetap memaksakan agar PLTA ini berjalan, sebagai dampaknya pada bulan September 2014 kemudian sekitar 500 warga adat di Pohoneang dan Hoyyane menanda tangani dan melayangkan surat protes yang ditujukan ke pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran PLTA oleh PT. SEKOPOWER PRIMA.

Sejak bulan September 2014 inilah kemudian melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu kemudian melakukan penggalangan dukungan yang dilanjutkan dengan kunjungan dan konsolidasi ke Pohoneang pada bulan Oktober 2014. Melalui konsolidasi tersebut ditemukan beberapa keganjalan antara lain bahwa Masyarakat Adat khususnya di Pohoneang dan Hoyyane bingung dan belum mendapatkan informasi yang valid serta utuh baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan tentang kehadiran PLTA di wilayah adat mereka. Akibatnya terjadi keresahan yang berujung pada ketidak pastian yang bisa berdampak terhadap konflik internal karena antara masyarakat adat adat bisa saling menuduh. Apalagi pihak pemerintah ditingkat desa belum memberikan sosialisasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan di wilayah adat. Hal inilah yang menjadi pemicu sehingga keresahan masyarakat adat utamanya di Pohoneang dan Hoyyane ini semakin meningkat.

Dengan tidak dilakukannya sosialisasi yang cukup oleh pemerintah apalagi meminta persetujuan dari masyarakat adat terhadap kehadiran PLTA ini, pada bulan Oktober 2014 kemudian masyarakat adat Pohoneang memberikan sangsi adat kepada pihak PLTA karena melakukan pemasangan patok di tanah adat tanpa melalui persetujuan dari masyarakat adat. Pemberian sangsi adat ini kepada pihak perusahaan kemudian dipolitisasi oleh pihak yang belum diketahui secara pasti dan melaporkan ke pihak Kepolisian melalui Polres Luwu Utara sebagai tindakan pemerasan yang dilakukan oleh masyarakat adat Pohonenang kepada pihak perusahaan. Laporan ini kemudian direspon oleh Polres Luwu Utara dengan memanggil 10 orang Masyarakat Adat untuk dimintai keterangan. Hingga laporan ini dibuat, pemanggilan terhadap 10 orang warga adat tersebut belum ada kejelasan yang resmi mengenai tindak lanjutnya.

Badan Sungai Betue di Wilayah Adat Amballong
yang akan jadi lokasi PLTA oleh PT. SEKOPOWER PRIMA
Pada tanggal 22 Desember 2014 pihak DPRD Luwu Utara menggelar acara dengar pendapat terkait dengan kehadiran PLTA oleh PT. SEKOPOWER PRIMA ini di Kantor DPRD Luwu Utara dengan menghadirkan pihak Pemerintah dan Dinas terkait di Luwu Utara, pihak keamanan, utusan dari Masyarakat Adat di Amballong, Pohonenang dan Hoyyane, undangan dari lembaga/organisasi terkait termasuk AMAN Tana Luwu. Dalam dialog ini terungkap beberapa masalah utama misalnya bahwa pihak perusahaan belum mengantongin izin AMDAL, belum dilakukannya persetujuan dari Masyarakat Adat yang wilayah adatnya masuk dalam lokasi eksplorasi PLTA. Bahkan terungkap bahwa SK Bupati Luwu Utara No. 300/2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Seko sebagaimana yang tertera dalam pasal 9 tidak dijalankan dengan baik. 

Tidak ada komentar: