Selasa, 25 November 2014

Tawaran Solusi untuk TO SEKO yang Berdaulat-Mandiri-Bermartabat

Seluruh Keluarga To Seko yang saya rindukan....sehubungan dengan maraknya kasus pembangunan PLTA di Seko Tengah, yang menurut saya sangat penting dipantau dan waspadai adalah permainan elit2 kita di seko ....kenapa? dalam banyak kasus perampasan tanah/wilayah adat di beberapa daerah yang saya pantau dan bahkan dampingi, Pemerintah dan Pihak Perusahaan akan memilih untuk bernegosiasi dan membuat kesepakatan dengan elit2 yg dianggap berpengaruh....sehingga yg jadi korban adalah kita2 rakyat kecil yang tidak punya kekuatan....kita semuanya berharap semoga para elit2 di Seko sadar akan hal ini....karena kl terjadi, sesama kita yang akan saling bertikai....kemudian perusahaan bersama elit2 akan menari-nari diatas penderitaan rakyat kecil.....

Disini saya menegaskan bahwa secara pribadi saya tidak anti yang namanya pembangunan. Tapi pembangunan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak rakyat dan harus dipastikan tidak dilakukan dengan cara yang refresif dan apalagi dengan kekerasan.... LELUHUR KITA di Seko sudah mewariskan bagimana pembangunan diawali dengan sebuah MUSYAWARAH ADAT (MUKOBU, MUKOBO, MA'BUA KALEBU/SIREMPUN, dll)..yang menunjukkan bahwa kebersamaan dan mufakat adalah diatas segala-galanya serta saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial....itulah kenapa harus ada LEMBAGA ADAT, HUKUM ADAT, SISTIM PERADILAN ADAT, SENI-BUDAYA bersama hak-hak adat lainnya yang masih bisa kita sakisikan hingga hari ini.

Kesadaran ini saya dan kawan-kawan LSM saat masih aktif di Seko dan Luwu Raya sejak tahun 1997-2007 sudah sangat menyadari hal ini....pengalaman berharag adalah ketika HPH oleh PT. KTT yang hampir menghabisi hutan adat kita di Seko (Seko Padang) dan telah membawa malah petaka banjir untuk saudara2 kita di Sabbang, Baebunta, malangke, Lamasi dan sekitarnya....lantas apa yang didapatkan oleh Orang Seko dari kehadiran HPH PT. KTT tersebut? kan tidak berbading lurus dengan dampak positf dan negatifnya.

Kemudian dengan kehadiran HGU PT. SEKO FAJAR, saya masih ingat persis bagaimana sebagian keluarga di Seko yang mati2an mempertahankan agar HGU ini tetap jalan....sejak tahun 1998 masih banyak tetua2 adat yang sama2 membuat penolakan dan suratnya dikirim ke Presiden, Kementerian terkait, DPR RI, Pemerintah Daerah....hasilnya syukurlah dengan mengandalkan jaringan saya di AMAN dkk aktivis di Nasional pada tahun 2012 secara resmi di cabut oleh Kepala BPN. Tahun 2013 sampai sekarang lalu apa yang tErjadi? Karena beberapa elit di Seko lagi yang bermain mata dengan perusahaan dan secara diam2 dan luput dari pemantauan kita PT. SEKO FAJAR naik banding di PTUN dan hasilnya menang dan saat ini sedang dalam proses persiapan untuk eksekusi lahan........jadi lagi2 kita terus dikepung oleh agenda global yang namanya eksploitasi kekayaan di TANAH LELUHUR KITA DI SEKO.

atas pengalaman dimasa gelap inilah saya mengusulkan:
(1). Agar terus kita mendorong untuk kembali ke MUSYAWARAH ADAT....atau MUKOBU (Seko Padang), MUKOBO (Di Seko Tengah), DLL. karena hanya inilah keputusan yang paling demokratis warisan LELUHUR KITA DI SEKO.

(2). Kita harus terus bergotong-royong untuk mendorong pembangunan di Seko, bentuk pembangunan yang bagaimana? tentunya harus didasari atas kesepakatan2 Musyawarah Adat. Bukan kesepakatan yang diatur dibelakang rumah, di Hotel2 Mewah, di Ruangan Tertutup...tetap harus disepakati di Rumah ADAT (TAMMING BARA') yang dipimpin oleh LEMBAGA ADAT dengan menghadirkan semua elemen2 masyarakat adat di Seko....

(3). Kalau pada akhirnya perusahaan diterima,  harus dipastikan semua hak-hak adat dan usulan-usulan yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Masyarakat Adat di Seko dengan pihak terkait termasuk dengan Perusahaan....yang dilakukan dengan secara bebas dalam mengambilan keputusan setelah semua informasi termasuk PLTA, TAMBANG, dll kita dapatkan dan dianalisis secara sempurna. .........Jadi bukan keputusan yang direkayasa oleh segelintir elit saja. Dengan demikian sangat diperlukan yang namanya DELEGASI MASYARAKAT ADAT AMBALLONG, POHONENANG, HOYYANE, dstnya.....yang disepakati lewat MUKOBO....yang tugas fungsi utamanya adalah sebagai JURU RUNDING. Jangan dibiarkan ada perundingan diluar yang disepakati bersama melalui MUKOBO. Inilah kecelakaan selama ini karena perundingan dimana-mana hanya diikuti oleh segelintir elit saja....dan tidak mendapatkan mandat dari warga adat....

(4). Dalam merespon pihak perusahaan jangan hanya karena diiming-iming peluang kerja, ganti rugi lantas kita sudah mau tergiur....berapa orang Seko yang bisa diakomodir dalam Perusahaan? dan berapa lama uang ganti rugi terhadap tanah/sawah/kebun/situs2 budaya penting akan habis? dalam hal ini harus kita berpikir untuk jangka panjang....masih ada anak cucu kita kedepan yang harus diwarisi tanah/hutan, dll....untuk itu saya mengusulkan akan lebih strategis kalau terpaksa harus menerima Perusahaan dengan model SISTIM SAHAM.....misalnya kalau ada 100 ha wilayah adat yang mau jadi lokasi PLTA, kira2 mau dihargai berapa LEMBAR SAHAM? dengan demikian....Orang Seko pasti akan bertanggung jawab sebagai bagian dari pemilik perusahaan dan sudah dipastikan akan terus menjaganya karena merupakan bagian dari pemilik.

SEMOGA MENJADI BAHAN REFERENSI UNTUK PERJUANGAN DI TANAH LELUHUR.

Salam Perjuangan dari Tanah Rantau (Bogor)



Mahir Takaka

Tidak ada komentar: