Selasa, 25 November 2014

Tawaran Solusi untuk TO SEKO yang Berdaulat-Mandiri-Bermartabat

Seluruh Keluarga To Seko yang saya rindukan....sehubungan dengan maraknya kasus pembangunan PLTA di Seko Tengah, yang menurut saya sangat penting dipantau dan waspadai adalah permainan elit2 kita di seko ....kenapa? dalam banyak kasus perampasan tanah/wilayah adat di beberapa daerah yang saya pantau dan bahkan dampingi, Pemerintah dan Pihak Perusahaan akan memilih untuk bernegosiasi dan membuat kesepakatan dengan elit2 yg dianggap berpengaruh....sehingga yg jadi korban adalah kita2 rakyat kecil yang tidak punya kekuatan....kita semuanya berharap semoga para elit2 di Seko sadar akan hal ini....karena kl terjadi, sesama kita yang akan saling bertikai....kemudian perusahaan bersama elit2 akan menari-nari diatas penderitaan rakyat kecil.....

Disini saya menegaskan bahwa secara pribadi saya tidak anti yang namanya pembangunan. Tapi pembangunan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak rakyat dan harus dipastikan tidak dilakukan dengan cara yang refresif dan apalagi dengan kekerasan.... LELUHUR KITA di Seko sudah mewariskan bagimana pembangunan diawali dengan sebuah MUSYAWARAH ADAT (MUKOBU, MUKOBO, MA'BUA KALEBU/SIREMPUN, dll)..yang menunjukkan bahwa kebersamaan dan mufakat adalah diatas segala-galanya serta saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial....itulah kenapa harus ada LEMBAGA ADAT, HUKUM ADAT, SISTIM PERADILAN ADAT, SENI-BUDAYA bersama hak-hak adat lainnya yang masih bisa kita sakisikan hingga hari ini.

Kesadaran ini saya dan kawan-kawan LSM saat masih aktif di Seko dan Luwu Raya sejak tahun 1997-2007 sudah sangat menyadari hal ini....pengalaman berharag adalah ketika HPH oleh PT. KTT yang hampir menghabisi hutan adat kita di Seko (Seko Padang) dan telah membawa malah petaka banjir untuk saudara2 kita di Sabbang, Baebunta, malangke, Lamasi dan sekitarnya....lantas apa yang didapatkan oleh Orang Seko dari kehadiran HPH PT. KTT tersebut? kan tidak berbading lurus dengan dampak positf dan negatifnya.

Kemudian dengan kehadiran HGU PT. SEKO FAJAR, saya masih ingat persis bagaimana sebagian keluarga di Seko yang mati2an mempertahankan agar HGU ini tetap jalan....sejak tahun 1998 masih banyak tetua2 adat yang sama2 membuat penolakan dan suratnya dikirim ke Presiden, Kementerian terkait, DPR RI, Pemerintah Daerah....hasilnya syukurlah dengan mengandalkan jaringan saya di AMAN dkk aktivis di Nasional pada tahun 2012 secara resmi di cabut oleh Kepala BPN. Tahun 2013 sampai sekarang lalu apa yang tErjadi? Karena beberapa elit di Seko lagi yang bermain mata dengan perusahaan dan secara diam2 dan luput dari pemantauan kita PT. SEKO FAJAR naik banding di PTUN dan hasilnya menang dan saat ini sedang dalam proses persiapan untuk eksekusi lahan........jadi lagi2 kita terus dikepung oleh agenda global yang namanya eksploitasi kekayaan di TANAH LELUHUR KITA DI SEKO.

atas pengalaman dimasa gelap inilah saya mengusulkan:
(1). Agar terus kita mendorong untuk kembali ke MUSYAWARAH ADAT....atau MUKOBU (Seko Padang), MUKOBO (Di Seko Tengah), DLL. karena hanya inilah keputusan yang paling demokratis warisan LELUHUR KITA DI SEKO.

(2). Kita harus terus bergotong-royong untuk mendorong pembangunan di Seko, bentuk pembangunan yang bagaimana? tentunya harus didasari atas kesepakatan2 Musyawarah Adat. Bukan kesepakatan yang diatur dibelakang rumah, di Hotel2 Mewah, di Ruangan Tertutup...tetap harus disepakati di Rumah ADAT (TAMMING BARA') yang dipimpin oleh LEMBAGA ADAT dengan menghadirkan semua elemen2 masyarakat adat di Seko....

(3). Kalau pada akhirnya perusahaan diterima,  harus dipastikan semua hak-hak adat dan usulan-usulan yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Masyarakat Adat di Seko dengan pihak terkait termasuk dengan Perusahaan....yang dilakukan dengan secara bebas dalam mengambilan keputusan setelah semua informasi termasuk PLTA, TAMBANG, dll kita dapatkan dan dianalisis secara sempurna. .........Jadi bukan keputusan yang direkayasa oleh segelintir elit saja. Dengan demikian sangat diperlukan yang namanya DELEGASI MASYARAKAT ADAT AMBALLONG, POHONENANG, HOYYANE, dstnya.....yang disepakati lewat MUKOBO....yang tugas fungsi utamanya adalah sebagai JURU RUNDING. Jangan dibiarkan ada perundingan diluar yang disepakati bersama melalui MUKOBO. Inilah kecelakaan selama ini karena perundingan dimana-mana hanya diikuti oleh segelintir elit saja....dan tidak mendapatkan mandat dari warga adat....

(4). Dalam merespon pihak perusahaan jangan hanya karena diiming-iming peluang kerja, ganti rugi lantas kita sudah mau tergiur....berapa orang Seko yang bisa diakomodir dalam Perusahaan? dan berapa lama uang ganti rugi terhadap tanah/sawah/kebun/situs2 budaya penting akan habis? dalam hal ini harus kita berpikir untuk jangka panjang....masih ada anak cucu kita kedepan yang harus diwarisi tanah/hutan, dll....untuk itu saya mengusulkan akan lebih strategis kalau terpaksa harus menerima Perusahaan dengan model SISTIM SAHAM.....misalnya kalau ada 100 ha wilayah adat yang mau jadi lokasi PLTA, kira2 mau dihargai berapa LEMBAR SAHAM? dengan demikian....Orang Seko pasti akan bertanggung jawab sebagai bagian dari pemilik perusahaan dan sudah dipastikan akan terus menjaganya karena merupakan bagian dari pemilik.

SEMOGA MENJADI BAHAN REFERENSI UNTUK PERJUANGAN DI TANAH LELUHUR.

Salam Perjuangan dari Tanah Rantau (Bogor)



Mahir Takaka

Senin, 24 November 2014

1 Jam Berdiskusi dengan Bp. AA. Gede Ngurah Puspayoga

Hari ini, 24 Nopember 2014 saya dan kawan-kawan dari AMAN (Arifin ‘Monang’ Saeh, Agung Fajar, Rina Agustine, Hariyanto dan Wandi) berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak AA. Gede Ngurah Puspayoga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kabinet Kerja, oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kami disambut dengan sangat sederhana layaknya seperti sahabat lama yang baru ketemu. Melalui kesempatan ini, saya dan teman-teman dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) menyampaikan perkembangan Gerakan Masyarakat Adat Nusantara termasuk Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat saat Pilpres 2014 dimana AMAN dengan tegas mengambil posisi mendukung secara resmi Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoensia 2014-2019. Dan mengingatkan kembali ke Pak Menteri Koperasi dan UKM bahwa komitmen untuk memajukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat termasuk didalamnya adalah perlunya pemberdayaan masyarakat adat dilakukan sehingga bisa memiliki kemandirian secara ekonomi.

Saya dan kawan-kawan dari PB AMAN juga menyampaikan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk mengelola lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan. Ini bisa dibuktikan dengan produk-produk kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara muali dari handycraft, tenun dan produk-produk lainnya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga bisa memberi nilai tambah sebagai pendapatan ekonomi masyarakat adat. Tidak hanya itu, dari beberapa studi yang dilakukan, menyatakan bahwa masyarakat adat, telah terbukti mampu mengelola sumber daya hutan, termasuk dalam praktek kegiatan ekonomi lestari,  dengan menjaga hutan secara berkelanjutan, hal ini menjadi tolak ukur untuk menjalankan bisnis usaha yang baik.

Secara kelembagaan, Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang pas dengan masyarakat adat saat ini. Koperasi sangat bersinergi dengan model kepemilikan secara kolektif atas wilayah, tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hak-hak atas seni, budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dengan demikian, yang diperlukan oleh AMAN saat ini adalah adanya sinergitas antara prakarsa yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan agenda-agenda pembangunan dibidang perkoperasian dan usaha kecil-menengah bagaimana memastikan adanya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat sehingga kedepannya memiliki kemampuan untuk menjalankan koperasi sebagai lembaga yang bisa memayungi usaha-usaha produktif di masyarakat adat sesuai potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Demikian halnya dengan akses untuk permodalan bagi peningkatan usaha-usaha masyarakat adat yang mandiri.

Sebagai respon AMAN terhadap pentingnnya kemandirian ekonomi masyarakat adat kedepan, AMAN sedang menyiapkan sebuah lembaga ekonomi dengan mendirikan Koperasi Produsen AMAN Mandiri yang nantinya diharapkan untuk menjadi lokomotif kemandirian ekonomi Masyarakat Adat yang mampu melayani anggotanya dan menjawab kebutuhan komunitas adat Nusantara, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesepakatan pengelolaan bersama atas kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan, sebagai model  implementasi jalan baru kemandirian ekonomi Indonesia, dari ekonomi berbasis sumberdaya alam hayati menuju ekonomi kreatif berbasis budaya Masyarakat Adat Nusantara. Koperasi Produsen AMAN Mandiri saat ini menjadi rumah bagi produk-produk yang di hasilkan oleh masyarakat adat seperti kain tenun khas masyarakat adat, kerajinan tangan, ayaman dari bahan rotan dan bambu, komoditi hasil hutan bukan kayu seperti madu dan masih banyak produk-produk unggulan lainnya. Produk-produk ini di kelola oleh Gerai Nusantara yang merukapan salah satu Unit Usaha Koperasi Produsen AMAN Mandiri.


Untuk mewujudkan mandiri secara ekonomi dari visi misi dan program aksi  Presiden Joko Widodo terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat, kedepannya dalam jangka waktu 3 tahun, Koperasi Produsen AMAN Mandiri akan mempercepat terbentuknya Badan Usaha Milik Masyarakat Adat  (BUMMA) yang berbadan hukum koperasi, untuk mampu menjadi lembaga ekonomi  yang baik (good cooperative governance) di komunitas masyarakat adat.

Minggu, 23 November 2014

Seko Terus Dikepung Eksploitasi

Kami To Seko sudah punya pengalaman bagaimana Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh PT. Kendari Tunggal Timber (KTT) tahun 1994, HGU PT. Seko Fajar (1992an sampai sekarang/2014 masih terus eksis) dan saat ini (mulai 2013) ada PLTA oleh PT. Seko Power dan tentunya beberapa rencana konsesi tambang yang sedang berproses adalah ancaman yang terus untuk berusaha mengeksploitasi sumber daya alam Warisan Leluhur kami di Seko. Semoga pengalaman ini bisa memberi kesadaran bagi semua keluarga To Seko baik yang ada di kampung maupun yang sedang di tanah rantau bahwa pembangunan yang berbasis eksploitatif dan punya daya keruk yang besar unjung-ujungnyanya adalah Kita (To Seko) saat mau menuntut hak-hak akan berhadapan yang namanya kriminalisasi. Akibatnya To Seko akan menjadi PENCURI DI TANAH LELUHUR SENDIRI. 

Berhati-hatilah dengan tawaran atau iming-iming untuk mendapatkan lowongan kerja di perusahaan. Kenapa? Tidak mungkin semua warga To Seko yang penduduknya ±14.000 jiwa semuanya mau jd karyawan. Kalau pun ada sudah pasti akan banyak yang jadi buruh kasar dan bukan sebagai karyawan yang punya otoritas sebagai pengambil keputusan. Untuk itu saya mengajak kalau memang keluarga To Seko tidak sabar lagi untuk kaya, kenapa tidak potensi sumber daya alam yang ada di Tanah Leluhur Kita direncanakan secara baik-baik untuk kita kelola sendiri. Sudah pasti dijamin sustainable, hukum adat akan menjadi payung pengelolaannya dan kita bisa Berdaulat mengurusnya. Jadi bukan aturan yang dibawah oleh orang luar yang akan mengatur To Seko yang secara turun-temurun sudah berdaulat secara politik dalam mengurus dirinya. Tentunya sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada. Ini pasti menjadi tantangan kita semua. Sehingga dengan demikian kita harus bisa melakukan analisis peluang-peluang usaha atas kekayaan alam kita. Mana yang kita dahulukan untuk dikelola, mana yang dicadangkan untuk anak cucu kita ribuan tahun mendatang. Ini akan kuat kalau dilakukan dengan cara musyawarah adat atau yang kita kenal dengan nama MUKOBU/MUKOBO/MA'BUA KALEBU, dll.

Disini saya menekankan bahwa kita tidak anti yang namanya pembangunan...tapi kita harus belajar dengan komunitas-ku,unitas lain diluar Seko yang harus kehilangan segalanya bahkan nyawa juga dipertaruhkan karena mempertahankan dan menuntut hak-hak adatnya. Tentunya kita tidak ingin ada darah apalagi nyawa keluarga yang melayang karena mempertahankan hak. Kenapa? Kebijakan sesuai amant Konstitusi UUD 1945 sudah dengan tegas mengakui Masyarakat Adat dan beberapa UU/Kebijakan turunannya. Dengan demikian tugas berat kita saat ini adalah mengingatkan Pemerintah atas hal ini. Memberikan pemahaman yang kritis bagi semua elemen-elemen Masyarakat Adat di Seko dan terus saling mengingatkan terhadap sesama keluarga akan pentingnya membicarakan kehidupan jangka pendek, menengah dan panjang hingga ribuan tahun kedepan. 

Salam perjuangan dari Bogor untuk kita semua. Semoga Para LELUHUR KITA tetap bersama Kita dalam perjuangan ini.