Rabu, 17 Desember 2014

Berbagi Cerita dan Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat Adat dengan Kemendagri

Hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, saya dan teman-teman dari Urusan Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) masing-masing; Rina Agustine (Manager Gerai Nusantara), Feri Nur Oktaviani (Divisi pengadaan dan  Pengembangan Produk Masyarakat Adat) dan Agung Fajar (Manager Koperasi AMAN Mandiri), diundang untuk berbagi cerita dan pengalaman oleh Bpk. Aferi S. Fudhail, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kemendagri.

Pertemuan berlangsung di Lt.3, Gedung C, Pemberdayaan Masyarakat Desa,  Pasar Minggu Jakarta. Berlangsung dari jam 10.00 s/d 11.30 WIB. Bpk. Aferi S. Fudhail, didampingi oleh 5 Kasubdit (yaitu Kasubdit Pangan, Kasubdit Kredit dan Simpan Pinjam, Kasubdit Pengadaan dan pemasaran produk masyarakat dan Kasubdit Usaha Keluarga dan Kasubdit Ekonomi Pedesaan dan masyarakat tertinggal).

Pertemuan ini saya dan teman-teman dari AMAN berbagi cerita dengan Bapak Aferi bersama 5 Kasubdit dilingkungan Direktorat Urusan Ekonomi Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri seputar urusan pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat. Proses ini saya jalani dengan sangat senang, paling tidak cerita dan proses-proses pemberdayaan ekonomi Masyarakat Adat yang sudah dijalankan oleh AMAN selama ini mendapatkan apresiasi yang positif dari Pemerintah. Setidaknya ada 2 (dua) point yang menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi kerjasama program dengan AMAN kedepan bersama Kemendagri melalui upaya pengembangan produk-produk yang bisa menjamin kelestarian budaya Masyarakat Adat dan melalui peningkatan kapasitas masyarakat adat termasuk kegiatan pendampingan yang bentuk kegiatannya bisa dirumuskan kemudian secara bersama oleh AMAN dan Kemendagri. 

Sabtu, 13 Desember 2014

Dulu Kami Bisa Hidup Damai, Sekarang....???

Bapak Andijaku yang sudah berumur paruh bayah ini menuturkan bagaimana pengalaman Masyarakat Adat di Kasepuhan Kampung Pasir Eurih, Banten Kidul ini menuturkan keresahannya di tengah-tengah peserta Konsolidasi Masyarakat Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Se-Region Jawa ini, Pak Andijaku menuturkan "Kami Masyarakat Adat Kasepuhan Kampung Pasir Eurih secara turun-temurun merasakan kehidupan yang penuh kedamainan, hidup teratur dan tentram, mengurus hutan dengan baik sesuai hukum adat dan kearifan lokal yang kami miliki....sejak Kehutanan masuk.....kami kehilangan segalanya....hutan adat kami yang sejak nenek moyang kami diurus dengan baik....sekarang malah mendapatkan ancaman untuk dikriminalisasi karena mau mengurus hutan adat kami..."

Wah.....kalau ini yang terjadi di Bangsa yang nota bene dibentuk oleh Keberagaman Budaya Masyarakat Adat Nusantara dengan Motto "BHINEKA TUNGGAL IKA" seharusnya tidak terjadi. Semoga saja para penyelenggara negara bisa mendengar dan memastikan bahwa NEGARA hadir di Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat Nusantara sesuai amanta Konstitusi UUD 1945. Pengalaman buruk yang dialami oleh Masyarakat Adat Sobang di Banten Kidul ini jangan lagi terjadi dan harus segera diakhiri.

Rabu, 10 Desember 2014

Nikmatnya Diselimuti Kabut di Puncak Pas, Bogor

Tepatnya tanggal 8-9 Desember 2014 saya berkesempatan untuk menikmati cuaca dingin di Puncak Pas Resort, Bogor.

Bagi orang yang tidak terbiasa akan merasakan kedinginan yang cukup ekstrim. Saya saja yang sejak kecil hidup di kampung yang cukup dingin, saat bermalam di Puncak Pas Bogor merasa kedinginan. Untungnya saya sudah siap dengan jaket dan baju yang bisa membantu menahan rasa dingin.

Saya sangat senang, paling tidak dimalam harinya saya merasakan seperti di kampung sendiri yang bisa bakar api di dalam kamar tidur untuk membantu menghangatkan badan. Bedanya kalau di Kampung sendiri dapurnya multi fungsi, mulai dari masak nasi, sayur-sayuran, masak air, bakar ubi hingga bisa buat asap daging atau ikan.

Nah kalau di Puncak Pas Resort ini hanya buat menghangatkan badan dan tentunya bisa bakr jagung, ubi, talas.

Sabtu, 06 Desember 2014

SABAKI Menata Kekuatan Menuju Pengakuan

Tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Wisma Sugi, Rangkas Bitung-Provinsi Banten saya berkesempatan berbagi dengan para tetua-tetua adat yang tergabung dalam Satuan Adat Banten Kidul atau yang dikenal dengan SABAKI bagiamana memperkuat Organisasi Masyarakat Adat. Kehadiran saya ditengah-tengah tetua adat SABAKI ini adalah bagian dari aktivitas yang sehari-hari saya geluti sebagai Aktivis Masyarakat Adat Nusantara yang terhimpun di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Perjalanan ke Rangkas Bitung ini saya ditemani oleh sesama anak adat masing-masing Riky (Bengkulu), Dimas (Meratus-Kalimantan Selatan) dan Rifai (Ngata Toro-Sulawesi Tengah). 

Pertemuan dimulai jam 21.00 WIB yang dihantarkan oleh Ketua SABAKI Bapak Sukanta yang menceritakan awal mula dan proses terbentuknya SABAKI sebagai wadah perjuangan Komunitas Masyarakat Adat yang diperkirakan sekitar 30an Kasepuhan dan tersebar di beberapa kabupaten mulai di Kabupaten Lebak, Suka Bumi, dan perlu diidendtifikasi lagi sehingga diketahui di Kabupaten mana lagi ada Masyarakat Adat. Saya cukup mengapresiasi pertemuan ini karena selain dimanfaatkan sebagai ruang untuk mendiskusikan bagaimana mewujudkan Kedaulatan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam kedepan....tetapi juga menghadirkan Wakil Bupati Lebak, Ketua DPRD Lebak dan beberapa lembaga non pemerintah yang selama ini sudah menjadi mitra SABAKI yaitu RMI, HuMa dan Epistema. 

Beberapa isu-isu penting yang saya dapat rekam dari penuturan para tetua-tetua adat yang hadir dalam acara ini yang menurut saya urgen untuk direspon kedepan. Ada isu tentang ruang kehidupan Masyarakat Adat mulai dari wilayah/tanah adat, hak-hak atas sumber daya alam, partisipasi Masyarakat Adat dalam pembangunan. Masalah ekonomi juga menjadi penting seiring dengan semakin banyaknya keperluan warga adat yang mereka harus penuhi dengan menyediakan uang cash. Mulai urusan biaya pendidikan yang semakin mahal, pengaruh prilaku yang konsumtif hingga kebutuhan sehari-hari. Demikian halnya dengan penguatan kapasitas organisasi masyarakat adat sebagai payung gerakan dan perjuangan bersama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dari Pemerintah.


Melalui kesempatan ini, dengan waktu yang diberikan ke saya untuk berbagi pengalaman AMAN bagaimana menata Organisasi sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat, ada beberapa hal yang harus dipastikan oleh saudara-saudaraku sesama Masyarakat Adat di SABAKI ini kedepan: (1).  Bahwa RIUNGAN SESEPUH atau yang umumnya dikenal dengan istilah MUSYWARAH ADAT adalah merupakan sistim pengambilan keputusan tertinggi yang sudah berlangsung secara turun-temurun  dan telah dijalankan oleh komunitas-komunitas yang ada di Banten Kidul. (2). Oleh karena saat ini Masyarakat Adat sebagian besar masih berjuang secara sendiri-sendiri, dengan demikian harus dipastikan ada wadah perjuangan bersama yang disepakati dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari semua komunitas yang ada di SABAKI serta memiliki jaringan dan dukungan publik secara luas. 

Rabu, 03 Desember 2014

Kesempatan Berdiskusi dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar

Tanggal 1 Desember 2014 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Lt.4 di Ruang Kerja Ibu Siti Nurbaya Bakar yang diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo masuk dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Bapak Abdon Nababan (Sekjen AMAN) bersama kawan-kawan dari AMAN antara lain; Bapak Mirza Indra, Erasmus Cahyadi, Abdi Akbar, Hariyanto, Fadhel Achmad dan ditemani oleh dua orang dari Komunitas Anggota AMAN, Pak Yosep Danur (Komunitas Colol, Manggarai NTT) dan Pak Albertus Matius (Ketemenggungan Nangasiyai, Melawi-Kalimantan Barat). Dalam kesempatan beraudiensi dengan Ibu Siti Nurbaya ini juga turut hadir sahabat yang juga senior saya adalah Ibu Nur Amalia, politisi dari Partai NasDem.

Selama proses audiensi yang memakan waktu sekitar 50 menit yang dimulai dari pukul 17.25 dan berakhir pada pukul 18.15 WIB, saya berusaha untuk terus mencermati pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Menteri dihadapan delegasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ada tiga isu-isu penting yang saya tangkap selama audiensi ini berlangsung antara lain; (1). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 adalah merupakan agenda yang perlu direspon pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2). Untuk isu-isu mengenai regulasi di daerah menjadi penting untuk dilakukan pengawalan. Ini penting mengngat UU No. 41/1999 menjadi salah satu syarat mutlak yang harus didapatkan oleh Masyarakat Adat untuk mendapatkan hak-hak adat atas hutan adatnya. (3). Sebaiknya Masyarakat Adat melalui AMAN perlu melakukan pertemuan yang lebih luas dan dihadiri oleh aktor-aktor utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendiskusikan dan merancang agenda aksi yang bisa dilakukan dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat kedepan.

Diakhir pertemuan ini saya cukup berbahagia paling tidak dengan sambutan yang sangat akrab dari Ibu Siti Nurbaya Bakar, saya mendapat kesempatan untuk selvie bersama sambil bersalaman....

Selasa, 02 Desember 2014

Sambut Mentari Pagi di Teluk Dore-Makbon, Sorong

Tanggal 30 Nopember 2014, saya bersama Bang Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Rainny Situmorang, Nura Batara (seorang teman anak adat dari Tana Toraja) dan teman-teman dari Sorong antara lain Kostan Mangablo (Ketua AMAN Sorong Raya) dan Fence Kalami (Ketua AMAN Sorong/Malamoi) dan kawan-kawan lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu mendapatkan kesempatan untuk menyambut Mentari Pagi di Teluk Dore, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong-Papua Barat. Star awal kami lakukan dari Hotel Meridien Kota Sorong seitar pukul 05.00 WIT dengan menempuh perjalanan sekitar 80 Km. Tepat pukul 06.30 WIT kami tiba di Kampung Kuadas dengan tidak mau kehilangan momentum langsung berebutan untuk ngambil gambar. Tidak ketinggalan saya ikut semangat dan minta ke Paul (driver) yang mengantar kami untuk memotret diatas pohon yang sudah tumbang diatas pantai. Walaupun sebelumnya di Jembatan Warsamsum saya dan kawan-kawna sudah mengabadikan pemandangan indah dan mempesona perpaduan antara sungai dan hutan tropis yang sangat mengagumkan.

Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Malaumkarta dan setelah ngobrol sejenek dengan warga ditemani satu ceret kopi hitam asli Papua dan berkesempatan untuk belajar membuat NOKEN dari Mama-Mama serta cerita-cerita tentang kehidupan Orang Malaumkarta. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIT kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Um atau yang juga terkenal dengan sebutan Pulau Kelelawar dengan menggunakan perahu kayu. Disebut Pulau Kelelawar karena ada ribuan kelelawar yang tinggal disana dan bergantungan di pepohonan. Sehingga bunyi kelelawar ini mendominasi bunyi-bunyian yang didengar oleh para pengunjung yang sempat ke Pulau Um.

Selama di Pulau Um, saya dan kawan-kawan memanfaatkan momentum ini dengan beberapa aktivitas mulai dari mandi sambil menyelam menyaksikan karag, beragam ikan laut yang hidup disekitar pulau Um ini dan saya juga menyempatkan untuk berjalan kaki sesekali menyempulung di air laut yang jernih mengelilingi Pulau Um. Tidak hanya itu, saya juga menyempatkan diri untuk berlompat dari atas perahu ke laut kemudian main pasir dan mengamati kehidupan kelelawar yang asyik bergantungan di pohon.

Saat jarum jam sudah menunjuk angka 11.30 siang, kami sudah bergegas kembali ke Sorong agar tidak ketinggalan pesawat yang akan kami tumpangi ke Jakarta pada pukul 16.05 WIT. Rasanya masih ingin meninkmati keindahan alam ini tapi apa daya waktu yang membatasi............semoga saja dilain kesempatan bisa kembali.......Oh indahnya negeriku.........

Selasa, 25 November 2014

Tawaran Solusi untuk TO SEKO yang Berdaulat-Mandiri-Bermartabat

Seluruh Keluarga To Seko yang saya rindukan....sehubungan dengan maraknya kasus pembangunan PLTA di Seko Tengah, yang menurut saya sangat penting dipantau dan waspadai adalah permainan elit2 kita di seko ....kenapa? dalam banyak kasus perampasan tanah/wilayah adat di beberapa daerah yang saya pantau dan bahkan dampingi, Pemerintah dan Pihak Perusahaan akan memilih untuk bernegosiasi dan membuat kesepakatan dengan elit2 yg dianggap berpengaruh....sehingga yg jadi korban adalah kita2 rakyat kecil yang tidak punya kekuatan....kita semuanya berharap semoga para elit2 di Seko sadar akan hal ini....karena kl terjadi, sesama kita yang akan saling bertikai....kemudian perusahaan bersama elit2 akan menari-nari diatas penderitaan rakyat kecil.....

Disini saya menegaskan bahwa secara pribadi saya tidak anti yang namanya pembangunan. Tapi pembangunan harus dijalankan dengan menghormati hak-hak rakyat dan harus dipastikan tidak dilakukan dengan cara yang refresif dan apalagi dengan kekerasan.... LELUHUR KITA di Seko sudah mewariskan bagimana pembangunan diawali dengan sebuah MUSYAWARAH ADAT (MUKOBU, MUKOBO, MA'BUA KALEBU/SIREMPUN, dll)..yang menunjukkan bahwa kebersamaan dan mufakat adalah diatas segala-galanya serta saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial....itulah kenapa harus ada LEMBAGA ADAT, HUKUM ADAT, SISTIM PERADILAN ADAT, SENI-BUDAYA bersama hak-hak adat lainnya yang masih bisa kita sakisikan hingga hari ini.

Kesadaran ini saya dan kawan-kawan LSM saat masih aktif di Seko dan Luwu Raya sejak tahun 1997-2007 sudah sangat menyadari hal ini....pengalaman berharag adalah ketika HPH oleh PT. KTT yang hampir menghabisi hutan adat kita di Seko (Seko Padang) dan telah membawa malah petaka banjir untuk saudara2 kita di Sabbang, Baebunta, malangke, Lamasi dan sekitarnya....lantas apa yang didapatkan oleh Orang Seko dari kehadiran HPH PT. KTT tersebut? kan tidak berbading lurus dengan dampak positf dan negatifnya.

Kemudian dengan kehadiran HGU PT. SEKO FAJAR, saya masih ingat persis bagaimana sebagian keluarga di Seko yang mati2an mempertahankan agar HGU ini tetap jalan....sejak tahun 1998 masih banyak tetua2 adat yang sama2 membuat penolakan dan suratnya dikirim ke Presiden, Kementerian terkait, DPR RI, Pemerintah Daerah....hasilnya syukurlah dengan mengandalkan jaringan saya di AMAN dkk aktivis di Nasional pada tahun 2012 secara resmi di cabut oleh Kepala BPN. Tahun 2013 sampai sekarang lalu apa yang tErjadi? Karena beberapa elit di Seko lagi yang bermain mata dengan perusahaan dan secara diam2 dan luput dari pemantauan kita PT. SEKO FAJAR naik banding di PTUN dan hasilnya menang dan saat ini sedang dalam proses persiapan untuk eksekusi lahan........jadi lagi2 kita terus dikepung oleh agenda global yang namanya eksploitasi kekayaan di TANAH LELUHUR KITA DI SEKO.

atas pengalaman dimasa gelap inilah saya mengusulkan:
(1). Agar terus kita mendorong untuk kembali ke MUSYAWARAH ADAT....atau MUKOBU (Seko Padang), MUKOBO (Di Seko Tengah), DLL. karena hanya inilah keputusan yang paling demokratis warisan LELUHUR KITA DI SEKO.

(2). Kita harus terus bergotong-royong untuk mendorong pembangunan di Seko, bentuk pembangunan yang bagaimana? tentunya harus didasari atas kesepakatan2 Musyawarah Adat. Bukan kesepakatan yang diatur dibelakang rumah, di Hotel2 Mewah, di Ruangan Tertutup...tetap harus disepakati di Rumah ADAT (TAMMING BARA') yang dipimpin oleh LEMBAGA ADAT dengan menghadirkan semua elemen2 masyarakat adat di Seko....

(3). Kalau pada akhirnya perusahaan diterima,  harus dipastikan semua hak-hak adat dan usulan-usulan yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Masyarakat Adat di Seko dengan pihak terkait termasuk dengan Perusahaan....yang dilakukan dengan secara bebas dalam mengambilan keputusan setelah semua informasi termasuk PLTA, TAMBANG, dll kita dapatkan dan dianalisis secara sempurna. .........Jadi bukan keputusan yang direkayasa oleh segelintir elit saja. Dengan demikian sangat diperlukan yang namanya DELEGASI MASYARAKAT ADAT AMBALLONG, POHONENANG, HOYYANE, dstnya.....yang disepakati lewat MUKOBO....yang tugas fungsi utamanya adalah sebagai JURU RUNDING. Jangan dibiarkan ada perundingan diluar yang disepakati bersama melalui MUKOBO. Inilah kecelakaan selama ini karena perundingan dimana-mana hanya diikuti oleh segelintir elit saja....dan tidak mendapatkan mandat dari warga adat....

(4). Dalam merespon pihak perusahaan jangan hanya karena diiming-iming peluang kerja, ganti rugi lantas kita sudah mau tergiur....berapa orang Seko yang bisa diakomodir dalam Perusahaan? dan berapa lama uang ganti rugi terhadap tanah/sawah/kebun/situs2 budaya penting akan habis? dalam hal ini harus kita berpikir untuk jangka panjang....masih ada anak cucu kita kedepan yang harus diwarisi tanah/hutan, dll....untuk itu saya mengusulkan akan lebih strategis kalau terpaksa harus menerima Perusahaan dengan model SISTIM SAHAM.....misalnya kalau ada 100 ha wilayah adat yang mau jadi lokasi PLTA, kira2 mau dihargai berapa LEMBAR SAHAM? dengan demikian....Orang Seko pasti akan bertanggung jawab sebagai bagian dari pemilik perusahaan dan sudah dipastikan akan terus menjaganya karena merupakan bagian dari pemilik.

SEMOGA MENJADI BAHAN REFERENSI UNTUK PERJUANGAN DI TANAH LELUHUR.

Salam Perjuangan dari Tanah Rantau (Bogor)



Mahir Takaka

Senin, 24 November 2014

1 Jam Berdiskusi dengan Bp. AA. Gede Ngurah Puspayoga

Hari ini, 24 Nopember 2014 saya dan kawan-kawan dari AMAN (Arifin ‘Monang’ Saeh, Agung Fajar, Rina Agustine, Hariyanto dan Wandi) berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak AA. Gede Ngurah Puspayoga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM di Kabinet Kerja, oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kami disambut dengan sangat sederhana layaknya seperti sahabat lama yang baru ketemu. Melalui kesempatan ini, saya dan teman-teman dari Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) menyampaikan perkembangan Gerakan Masyarakat Adat Nusantara termasuk Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat saat Pilpres 2014 dimana AMAN dengan tegas mengambil posisi mendukung secara resmi Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoensia 2014-2019. Dan mengingatkan kembali ke Pak Menteri Koperasi dan UKM bahwa komitmen untuk memajukan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat termasuk didalamnya adalah perlunya pemberdayaan masyarakat adat dilakukan sehingga bisa memiliki kemandirian secara ekonomi.

Saya dan kawan-kawan dari PB AMAN juga menyampaikan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk mengelola lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan. Ini bisa dibuktikan dengan produk-produk kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara muali dari handycraft, tenun dan produk-produk lainnya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sehingga bisa memberi nilai tambah sebagai pendapatan ekonomi masyarakat adat. Tidak hanya itu, dari beberapa studi yang dilakukan, menyatakan bahwa masyarakat adat, telah terbukti mampu mengelola sumber daya hutan, termasuk dalam praktek kegiatan ekonomi lestari,  dengan menjaga hutan secara berkelanjutan, hal ini menjadi tolak ukur untuk menjalankan bisnis usaha yang baik.

Secara kelembagaan, Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang pas dengan masyarakat adat saat ini. Koperasi sangat bersinergi dengan model kepemilikan secara kolektif atas wilayah, tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hak-hak atas seni, budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dengan demikian, yang diperlukan oleh AMAN saat ini adalah adanya sinergitas antara prakarsa yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan agenda-agenda pembangunan dibidang perkoperasian dan usaha kecil-menengah bagaimana memastikan adanya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat sehingga kedepannya memiliki kemampuan untuk menjalankan koperasi sebagai lembaga yang bisa memayungi usaha-usaha produktif di masyarakat adat sesuai potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Demikian halnya dengan akses untuk permodalan bagi peningkatan usaha-usaha masyarakat adat yang mandiri.

Sebagai respon AMAN terhadap pentingnnya kemandirian ekonomi masyarakat adat kedepan, AMAN sedang menyiapkan sebuah lembaga ekonomi dengan mendirikan Koperasi Produsen AMAN Mandiri yang nantinya diharapkan untuk menjadi lokomotif kemandirian ekonomi Masyarakat Adat yang mampu melayani anggotanya dan menjawab kebutuhan komunitas adat Nusantara, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesepakatan pengelolaan bersama atas kebutuhan pengelolaan yang berkelanjutan, sebagai model  implementasi jalan baru kemandirian ekonomi Indonesia, dari ekonomi berbasis sumberdaya alam hayati menuju ekonomi kreatif berbasis budaya Masyarakat Adat Nusantara. Koperasi Produsen AMAN Mandiri saat ini menjadi rumah bagi produk-produk yang di hasilkan oleh masyarakat adat seperti kain tenun khas masyarakat adat, kerajinan tangan, ayaman dari bahan rotan dan bambu, komoditi hasil hutan bukan kayu seperti madu dan masih banyak produk-produk unggulan lainnya. Produk-produk ini di kelola oleh Gerai Nusantara yang merukapan salah satu Unit Usaha Koperasi Produsen AMAN Mandiri.


Untuk mewujudkan mandiri secara ekonomi dari visi misi dan program aksi  Presiden Joko Widodo terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat, kedepannya dalam jangka waktu 3 tahun, Koperasi Produsen AMAN Mandiri akan mempercepat terbentuknya Badan Usaha Milik Masyarakat Adat  (BUMMA) yang berbadan hukum koperasi, untuk mampu menjadi lembaga ekonomi  yang baik (good cooperative governance) di komunitas masyarakat adat.

Minggu, 23 November 2014

Seko Terus Dikepung Eksploitasi

Kami To Seko sudah punya pengalaman bagaimana Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh PT. Kendari Tunggal Timber (KTT) tahun 1994, HGU PT. Seko Fajar (1992an sampai sekarang/2014 masih terus eksis) dan saat ini (mulai 2013) ada PLTA oleh PT. Seko Power dan tentunya beberapa rencana konsesi tambang yang sedang berproses adalah ancaman yang terus untuk berusaha mengeksploitasi sumber daya alam Warisan Leluhur kami di Seko. Semoga pengalaman ini bisa memberi kesadaran bagi semua keluarga To Seko baik yang ada di kampung maupun yang sedang di tanah rantau bahwa pembangunan yang berbasis eksploitatif dan punya daya keruk yang besar unjung-ujungnyanya adalah Kita (To Seko) saat mau menuntut hak-hak akan berhadapan yang namanya kriminalisasi. Akibatnya To Seko akan menjadi PENCURI DI TANAH LELUHUR SENDIRI. 

Berhati-hatilah dengan tawaran atau iming-iming untuk mendapatkan lowongan kerja di perusahaan. Kenapa? Tidak mungkin semua warga To Seko yang penduduknya ±14.000 jiwa semuanya mau jd karyawan. Kalau pun ada sudah pasti akan banyak yang jadi buruh kasar dan bukan sebagai karyawan yang punya otoritas sebagai pengambil keputusan. Untuk itu saya mengajak kalau memang keluarga To Seko tidak sabar lagi untuk kaya, kenapa tidak potensi sumber daya alam yang ada di Tanah Leluhur Kita direncanakan secara baik-baik untuk kita kelola sendiri. Sudah pasti dijamin sustainable, hukum adat akan menjadi payung pengelolaannya dan kita bisa Berdaulat mengurusnya. Jadi bukan aturan yang dibawah oleh orang luar yang akan mengatur To Seko yang secara turun-temurun sudah berdaulat secara politik dalam mengurus dirinya. Tentunya sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang ada. Ini pasti menjadi tantangan kita semua. Sehingga dengan demikian kita harus bisa melakukan analisis peluang-peluang usaha atas kekayaan alam kita. Mana yang kita dahulukan untuk dikelola, mana yang dicadangkan untuk anak cucu kita ribuan tahun mendatang. Ini akan kuat kalau dilakukan dengan cara musyawarah adat atau yang kita kenal dengan nama MUKOBU/MUKOBO/MA'BUA KALEBU, dll.

Disini saya menekankan bahwa kita tidak anti yang namanya pembangunan...tapi kita harus belajar dengan komunitas-ku,unitas lain diluar Seko yang harus kehilangan segalanya bahkan nyawa juga dipertaruhkan karena mempertahankan dan menuntut hak-hak adatnya. Tentunya kita tidak ingin ada darah apalagi nyawa keluarga yang melayang karena mempertahankan hak. Kenapa? Kebijakan sesuai amant Konstitusi UUD 1945 sudah dengan tegas mengakui Masyarakat Adat dan beberapa UU/Kebijakan turunannya. Dengan demikian tugas berat kita saat ini adalah mengingatkan Pemerintah atas hal ini. Memberikan pemahaman yang kritis bagi semua elemen-elemen Masyarakat Adat di Seko dan terus saling mengingatkan terhadap sesama keluarga akan pentingnya membicarakan kehidupan jangka pendek, menengah dan panjang hingga ribuan tahun kedepan. 

Salam perjuangan dari Bogor untuk kita semua. Semoga Para LELUHUR KITA tetap bersama Kita dalam perjuangan ini.

Minggu, 26 Oktober 2014

Susunan Kabinet KERJA Joko Widodo-Jusuf Kalla

Berikut 34 nama-nama menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk Periode Pemerintahan 2014-2019 adalah sbb:

1. Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli kebijakan publik dan anggaran)
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (ahli ekonomi)
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly (PDI Perjuangan)
15. Menkominfo: Rudi Antara (profesional)
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Nasdem)
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (ekonom)
18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura)
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (profesional)
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (praktisi)
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (politisi)
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (birokrat)
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Nasdem)
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (PPP)
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (profesional)
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)
32. Menristek dan Dikti: M.Nasir (Rektor Undip)
33. Menpora: Imam Nahrawi (politisi)
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB)

Kamis, 23 Oktober 2014

Orang Seko dan Kain Kulit Kayunya

SUMASA atau membuat kain dari kulit kayu yang dalam bahasa lokal disebut dengan ani adalah salah satu kearifan lokal warisan leluhur bagi To Seko. Sebelum Orang Seko mengenal kain, sebagian besar perempuan di Seko memiliki kemampuan untuk membuat kain kulit kayu atau Sumasa. Kain dari kulit kayu ini fungsi utamanya adalah sebagai bahan untuk membuat baju, rok, celana, kelambu dan selimut. Orang Seko khususnya di Hono’ dan Lodang sebelum Kolonial Belanda menginjakkan kakinya yang pertama sekitar 1920-an, ani inilah yang dijadikan sebagai bahan utama pengganti kain. Karena kulit kayu ani ini yang sangat kuat, bagi Orang Seko juga dimanfaatkan untuk bahan tambahan untuk bakul, tikar dan anyaman-anyaman lainnya.

Ini salah satu potensi ekonomi yang berpeluang untuk dikembangkan kedepan. Kegiatan ini sudah hampir sulit ditemukan lagi kecuali di Lodang. Orang Seko yang memiliki kemampuan untuk memproduksi kani kulit kayu ini tinggal dihitung jari. Yang paling memprihatinkan lagi karena perempuan yang memiliki kemampuan membuat kain kulit kayu ini umumnya sudah berumur rata-rata 60an tahun keatas. Tidak hanya sumber daya manusia saja yang terancam punah tetapi ketersediaan pohon ani "dalam bahasa lokal" sebagai bahan baku untuk membuat kain kulit kayu ini sudah sulit ditemukan.


Padahal kain kulit kayu ini bisa saja dikembangkan untuk pembuatan hiasan dinding dengan ukiran khas Seko, aneka ragam tas dan produk-produk lainnya yang bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi masyarakat adat di Seko. Tantangannya kemudian adalah bagaimana ada proses transfer pengetahuan kepada generasi muda yang didukung oleh kesadaran dari masyarakat adat dan pemerintah setempat. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan masyarakat adat yang mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya secara pelan-pelan bisa diperkuat.  

Selasa, 07 Oktober 2014

MASYARAKAT ADAT MINTA KE JOKOWI-JK BUBARKAN KEMENHUT

KEMENTERIAN KEHUTANAN adalah salah satu Kementerian yang paling banyak masalah dan berkonflik dengan Masyarakat Adat sejak NKRI ini terbentuk. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1999 Masyarakat Adat melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN I) sudah secara tegas meminta ke Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan yang terkait dengan kehutnanan. Namun sangat disayangkan eksistensi hutan adat yang diatur melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai memberikan pengakuan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat masih setengah hati.

Kondisi tersebut diatas, oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu, Lebak – Banten dan Masyarakat Adat Kuntu, Kampar – Riau menempuh perjuangan untuk mendapatkan sebuah keadilan hukum dengan mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap UU No. 41/1999 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Perjuangan ini cukup berhasil walaupun semua perubahan pasal-pasal yang dimohonkan oleh masyarakat adat dalam UU No. 41/1999 tersebut hanya sebagian yang dikabulkan seperti yang dituangkan melalui keputusan MK No. 35/PUU-X/2012.


Akan tetapi dalam implementasinya, Masyarakat Adat yang tersebar diseluruh pelosok Republik Indonesia ini menilai bahwa KEMENTERIAN KEHUTANAN gagal mengimplementasikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 dan Menjalankan Amanat Presiden (AMPRES) 2012 sebagai Koordinator Tim Pemerintah untuk Pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (RUUPPHMHA) bersama Pansus yang sudah dibentuk oleh DPR RI. Hingga masa tugas anggota DPR RI Periode 2009-2014 berakhir RUUPPHMHA ini gagal di undangkan karena salah satu penyebab utamanya adalah Kementerian Kehutanan yang jadi Ketua Tim Pemerintah tidak serius............. baca juga di http://www.aman.or.id/2014/10/06/siaran-presskelambanan-kemenhut-penyebab-gagalnya-pengesahan-ruupphma/ 

Sudah saatnya kita meminta ke Pemerintah Jokowi-JK untuk Bubabarkan #KEMENHUT

Kamis, 02 Oktober 2014

Pulang Kampung 2014

Memanfaatkan liburan hari raya Idul Fitri 2014, saya bersama keluarga masing-masing Rante Mustafa (Sang Istri Tercinta) bersama ke dua putri kami tersayang Nabila Putri Azzahra dan Tamelai Tri Ramadhani memulai perjalanan dari Bogor pada tanggal 19 Juli 2014. Kami berangkat dari Bogor sekitar pukul 20.45 WIB dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 22.50 WIB dengan menggunakan taxi Bluebird. Kami tidak mau berlama-lama dan langsung chek ini di Terminal 1B dengan menggunakan maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Tepat pukul 00.50 pesawatnya sudah take of dari Bandara Internaional Soekarno-Hatta dan Alhamdulillah bisa mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar pada pukul 03.55 WITA dipagi hari tanggal 20 Juli 2014. Setelah mengambil bagasi kemudian kami keluar di pintu kedatangan dan langsung mencari restoran untuk makan sahur. Setelah sahur selesai kemudian kami menuju Hotel Transit Makassar untuk beristirahat sejenak.

Tepat pukul 12.45 waktu Makassar, kami sudah dijemput oleh Pak Ismail yang akan menemani kami selama perjalanan dari Makassar ke Masamba melalui Kota Bone dengan tujuan mengunjungi keluarga. Dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan, saat perjalanan menuju Bone sesampai di lokasi wisata air terjun Maros Nabia dan Amel minta untuk menikmati indahnya air terjun. Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh kami sekeluarga dan Nabila sama Amel yang tidak tahan lagi melihat air yang jernih dan mengalir deras...langsung nyemplung. Sekitar jam 15 sore baru melanjutkan perjalanan ke Bone. Singkat cerita, di Bone kami bermalam dan mengagendakan setelah makan sahur langsung melanjutkan perjalanan ke Masamba.

Tanggal 21 Juli 2014 sekitar pukul 11.20 kami naik pesawat Aviastar dari Bandara Masamba ke Seko yang memakan waktu sekitar 25 menit dan bisa menikmati ragam pemandangan mulai dari pesisir, swah, sungai, pemukiman, hutan, padang savanna hingga kerbau yang asyik makan rumput. Alhamdulillah saat mendarat di Bandara Seko tepatnya di Kampung Eno langsung ambil gaya disamping pesawat Aviastar dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat membahagiakan ini karena bisa menghantarkan untuk berkunjung ke Tana Leluhur.

Selama 15 hari saya bersama Sang Istri tercinta Rante Mustafa dan kedua putriku tersayang Nabila Putri Azzahra dan Tamelai Tri Ramadhani tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan berusaha untuk sedapat mungkin bisa menikmati kehidupan yang pernah saya rasakan dimasa-masa kecil. Beberapa kegiatan yang saya rindukan semasa kecil adalah naik rakit atau dalam bahasa Seko Padang disebut dengan muraki’  yaitu salah satu alat transportasi tradisional yang fungsi utamanya juga dipakai untuk mengangkut bahan bangunan dan bahan-bahan pangan lainnya. Selama di Seko saya bersama keluarga menyempatkan diri untuk menangkap ikan di kolam dengan menggunakan alat tradisional yang dikenal dengan sango’, memetik coklat dikebun hinggga memberi makan garam kerbau di padang.

Salah satu kegiatan yang paling saya rindukan yang saya alamai dimasa-masa kecil adalah menghangatkan badan dipagi hari sambil menunggu sang mentari terbit dengan menggunakan api baik dihalaman rumah maupun didapur. Kegiatan ini dikenal dengan mamminnu selain menghangatkan badan biasanya juga dilengkapi dengan bakar pisang, ubi, jagung dan tentunya dengan meneguk kopi hitam sambil bercerita tentang kehidupan dan biasanya momentum mamminnu ini dimanfaatkan juga untuk mendiskusikan rencana-rencana dan kegiatan yang akan dilakukan. 

Jumat, 26 September 2014

Demokrasi Lokal Terpasung

Perkembangan dan Dinamika Demokrasi dia hidup seiring dan sejalan dengan laju perkembangan kecerdasan dan produktivitas kinerja anak-anak bangsa.....dinamika ini yang terlupakan oleh Para Anggota DPR RI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang sudah merasa berhasil mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna DPR RI yang disahkan melalui voting dini hari/26 September 2014. Keputusan ini merupakan upaya untuk mengembalikan sistim demokrasi yang dipakai oleh Orde Baru dibawah Pimpinan Pak Soeharto. 

Hak Politik Rakyat kembali terpasung!!!! Rakyat tidak bisa lagi menggunakan hak politiknya untuk memilih dan menentukan pemimpin terbaiknya yang dipastikan bisa membawah perubahan menuju cita-cita kehidupan yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Calon Kepala Daerah yang akan maju melalui jalur INDEPENDEN sudah pasti tidak mungkin lagi. 


Keputusan yang diambil oleh DPR RI ini akan menghasilkan konsekwensi kerumitan dalam menentukan kebijakan yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Otoritas DPRD untuk mengontrol para kepala daerah bisa dipastikan bisa bertolak belakang dengan aspirasi rakyat yang nota bene telah memilih wakil rakyat. 

Dipenghujung Pemerintahan Pak SBY mengajak anak-anak bangsa dan warga Republik ini menjadi warga yang GOBLOK.....TUNGGU DISUAP NASI oleh Sang Penguasa.....terkungkung dan kreativitas tidak bisa lagi berkembang.....untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang terbarukan. Sejarahlah yang akan membuktikan bahwa rakyat masih bisa mengembalikan kedaulatannya secara politik. Masih ada upaya untuk melakukan gugatan UU PILKADA ini melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Saya berharap lewat MK, bisa melahirkan keputusan yang adil untuk rakyat dan demokrasi yang dicita-citakan selama ini. 

Rabu, 10 September 2014

Pesaing Koperasi AMAN adalah Perusahaan Multinasional

September 10, 2014 in BeritaHeadline | 0 Comment

AMAN, 10 September 2014. Siang ini (10/9), Rumah AMAN dikunjungi oleh staf Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Roni Indrawan. Kunjungan itu dalam rangka sosialisasi pemahaman tentang perkopeasian.
Pertemuan diawali oleh sambutan dari Staf Khusus Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mahir Takaka. “Kami berharap kerjasama dengan pemerintah untuk mengembagkan ekonomi masyarakat adat melalui koperasi,” ujar Mahir, “Terkait dengan itulah kami sangat senang dengan acara sosialiasi oleh Kementerian Koperasi kali ini.”
Pada acara sosialisasi tersebut,  staf Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Roni Indrawan, mengatakan bahwa koperasi itu harus sehat, mandiri, tangguh dan kuat. “Untuk bisa melahirkan itu diperlukan pengelolaan yang profesional,”ujar Roni Indrawan, “Kuatnya koperasi untuk mensejahterakan anggota.”
Tantangan besar bagi Koperasi Mandiri AMAN, menurut Roni Indrawan, adalah bersaing dengan produk-produk perusahaan. “Apalagi koperasi AMAN ini adalah koperasi produksi,” ujar Roni Indrawan, “Lawan koperasi adalah perusahaan besar bahkan juga multinasional.”
Untuk itu, lanjut Roni, perlu sebuah perencanaan yang baik dalam pengelolaan koperasi. “Koperasi harus melakukan transformasi,” lanjut Roni, “Salah satu bentuk transformasi itu adalah bahwa koperasi harus fokus.”
Sumber: 

http://www.aman.or.id/2014/09/10/pesaing-koperasi-aman-adalah-perusahaan-multinasional/#.VBAKLfmSxv8

Senin, 08 September 2014

Jembatan Rotan “Kati” Bagi To Seko di Luwu Utara

Bagi Masyarakat Seko, jembatan gantung yang terbuat dari rotan adalah salah satu prasarana pendukung utama dalam menjalankan aktivitas perekonomian dan memperlancar perjalanan anak-anak ke sekolah. Sebelum tahun 1980an, bahan baku untuk jembatan gantung sekitar 95% bersumber dari rotan. Dan sekitar 5 % adalah bambu atau papan yang dipakai sebagai alasnya untuk pijakan kaki. Di Seko, Jembatan gantung termasuk yang terbuat dari rotan ini dikenal dengan “Kati”.

Pengalaman pribadi saya di tahun 1978-1983 saat masih dibangku sekolah dasar, karena belum ada sarana transportasi dan kalau ke sekolah harus berjalan kaki sekitar 8 km dan melewati jembatan gantung.....rata-rata jam 5 pagi sudah harus berangkat dari rumah. Untuk mengantisipasi agar tidak kelaparan dalam perjalanan, saya harus membawa bekal karena rata-rata jam 5 sore baru bisa nyampai rumah.  
Masyarakat Seko membangun jembatan gantung “Kati” ini dengan cara swadaya dan dilakukan secara gotong-royong atau dikenal dalam bahasa Seko Padang “Sidului”. Saya masih ingat saat masih kecil sekitar tahun 1975an saat menyiapkan rencana pembuatan jembatan gantung biasanya diawali dengan musyawarah kampung atau yang dikenal dengan “Mukobu” yang dihadiri oleh tetua adat, tetua kampung, perempuan, pemuda, pemerintah setempat dan tokoh agama. Melalui musyawarah inilah kemudian disepakati siapa yang harus ke hutan untuk mengambil rotan,dan yang harus menyiapkan kayu untuk dijadikan tiang, bambu serta bahan-bahan pendukung lainnya. Saat hari yang ditentukan sudah tiba, pagi-pagi sekitar jam 6 kepala dusun sudah membunyikan lesung jawa atau kami kenal dengan istilah “Isong Jawa” untuk mengingatkan warga bahwa akan ada gotong royong.   

Mengingat pentingnya jembatan gantung ini sebagai penunjang utama aktivitas masyarakat di Seko, sudah menjadi keharusan untuk merawatnya. Perawatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong dan dilakukan secara rutin antara 3-6 bulan sekali atau disesuaikan dengan kondisi jembatan gantungnya.

Pada tahun 1990an sampai sekarang sebagian jembatan gantung sudah mulai dipadukan dengan kawat licin sehingga daya tahannya lebih awet. Bahkan beberapa jembatan gantung sudah diganti dengan jembatan semi permanen yang terbuat dari beton dan tali sling baja sehingga baik kuda maupun kendaraan beroda dua sudah bisa lewat.

Rabu, 27 Agustus 2014

Masyarakat Adat Matteko Nasibnya Kini dan Akan Datang

Kampung Matteko adalah sebuah kampung yang terbentuk pada tahun 1933. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Secara turun-temurun Masyarakat Adat Matteko hidup dengan bercocok tanam padi, berkebun kopi, mengambil hasil-hasil hutan terutama madu dan berternak sapi dan kerbau serta memelihara ikan air tawar. 

Saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka pada bulan Maret 2014. saat itu saya ditemani oleh Pak Muchlis Paraja (Ketua AMAN Gowa), Thahir, Rustam, bersama dengan Rizal (driver) yang selalu setia menemani selama perjalanan. 

Pada tahun 1977 Masyarakat Adat Matteko mulai melakukan pembibitan pohon pinus karena atas permintaan Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa dengan alasan Instruksi Presiden Soeharto pada saat itu. Padahal Masyarakat Adat Matteko belum mendapatkan pemahaman yang jelas tentang fungsi, manfaat dan bahkan dampak-dampak pohon pinus terhadap sumber-sumber kehidupan Masyarakat Adat Matteko. Waktu bergerak terus, akhirnya pada Tahun 1978-1979, bibit pohon pinus ditanam di seluruh wilayah adat Matteko. Tidak terkecuali juga lahan-lahan produktif tempat mereka selama ini bercocok tanam. Saat itu Dinas Kehutanan menyatakan mereka akan bisa memanen ataupun memanfaatkan pohon-pohon pinus yang sudah mereka tanam.

Bisa dibayangkan Masyarakat adat Matteko yang saat itu tidak memiliki pendidikan dan memiliki wawasan yang baik, mengikuti saja apa yang diminta oleh Dinas Kehutanan. Pada saat itu, Dinas Kehutanan juga memberikan upah kepada masyarakat yang terlibat dalam penanaman. Masyarakat yang mulai bekerja pada pukul 08.00-16.00 diberi upah sebesar Rp 500 per hari untuk laki-laki dan Rp 400 per hari untuk perempuan. Bagi mereka yang membantu mengangkat bibit pinus dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman diberi upah Rp 1 untuk jarak dekat dan Rp 2 untuk jarak jauh.

Pada tahun 1982, melalui surat keputusan Nomor 760/Kpts/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Menteri Pertanian mengeluarkan keputusan penunjukkan areal kawasan hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 3.615.164 hektar. Didalam surat keputusan itu, wilayah masyarakat adat Matteko termasuk didalamnya.

Tahun 1992, pemerintah memberlakukan Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan UU tersebut, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 890/Kpts-II/1999, tentang penunjukkan areal kawasan hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas 3.879.771 hektar.

Dengan berjalannya waktu, tempat mereka bercocok tanam dan mengembala ternak berubah menjadi hamparan pohon pinus. Tanaman pohon pinus yang mereka tanam mulai tumbuh besar. Lahan pertanian yang dulunya subur sudah tidak bisa lagi mereka kelola, baik untuk tanaman jangka panjang maupun tanaman jangka pendek. Kopi, kakao, cengkeh, umbi-umbian ataupun tanaman palawija lainnya tidak lagi bisa tumbuh dibawah tegakan pohon pinus. Hal ini dikarenakan pohon pinus merupakan tumbuhan monokultur dan mengeluarkan zat alelopati yaitu senyawa biomelekul yang disebut alelokimia ke lingkungan dan senyawa tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman lain di sekitarnya. Bahkan zat alelopati ini mengakibatkan tumbuhan di sekitarnya mati.

Penderitaan Masyarakat Adat Matteko bertambah ketika perusahaan penyadap getah pinus mulai beroperasi. Pada tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa memberikan izin kepada PT Adimitra Pinus Utama untuk mengambil getah pinus di wilayah Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2018.

Oknum-oknum perusahaan telah menjadi perpanjangan tangan Dinas Kehutanan. Mereka melaporkan Masyarakat Adat Matteko yang masuk kedalam kawasan hutan pinus ketika mereka mencari kayu bakar. Pada tahun 2009, salah satu masyarakat adat Matteko dilaporkan oleh perusahaan ke Dinas Kehutanan. Ia dituduh menebang dan mengambil pohon pinus di wilayah perusahaan. Laporan tersebut diteruskan oleh Dinas Kehutanan ke Kepolisian Sektor Tombolopao dengan tuduhan menebang dan mengambil pohon pinus. Akibatnya salah satu warga Adat Matteko akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Padahal dia mengambil kayu yang sudah tumbang.

Melengkapi apa yang sudah dialami oleh Masyarakat Adat Matteko saat ini, kondisi anak-anak Adat Matteko tidak bisa ikut sekolah dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai sekola. Lahan-lahan garapan mereka yang sudah berubah menjadi hamparan pinus ini telah memiskinkan mereka. Tidak ada lagi tambahan pendapatan dari hasil pertanian. Masyarakat Adat Matteko juga sudah mencoba bekerja di perusahaan penyadap getah pinus itu. Ternyata pekerjaan menyadap pinus dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dengan hanya mendapatkan gaji sekitar Rp. 200 ribu per bulan.

Apa yang dihadapi oleh Masyarakat Adat Matteko saat ini? Didepan mata mereka bersama generasi mereka terancam mati kelaparan. Jumlah masyarakat adat Matteko terus bertambah, sementara lahan garapan dan lahan kelola untuk penghidupan masyarakat sudah dikonversi menjadi hutan pinus. Hutan yang bukan hutan asli kampung mereka. tidak hanya kelaparan....tetapi kriminalisasi terhadap semua aktivitas Masyarakat Adat Matteko karena secara geografis sebagian besar wilayah adat mereka yang menjadi sumber penghidupan sudah menjadi Kawasan Hutan Lindung.

Tulisan ini saya ambil dari catatan saya saat berkunjung di Matteko pada bulan Maret 2014 dan Tulisan Een Irawan Putra yang dimuat di: http://www.kotahujan.com/tanaman-asing-yang-merusak-ekosistem-dan-memiskinkan-masyarakat-adat-matteko/

Selasa, 19 Agustus 2014

Talukung dalam Sistim Kedaulatan Pangan Orang Seko

Bagi masyarakat adat yang ada di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di wilayah adat Hono’, Lodang dan Turong Talukung  atau yang lebih dikenal secara umum di Indonesia dengan sebutan lumbung adalah merupakan salah satu pendukung utama dalam mempertahankan kedaulatan pangan yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun. Talukung ini terbuat dari batang palem (banga) atau dalam bahasa lokal dikenal dengan nama salihoa yang sudah tua.

Dalam sejarah yang mencertitakan tentang kehidupan Orang Seko, Talukung adalah salah satu aspek terpenting dalam menata sistim kedaulatan pangan.  Untuk itulah maka orang Seko dalam setiap rumah tangga rata-rata memiliki 2-4 Talukung bahkan ada yang lebih. Dengan ketersediaan penyimpangan padi yang terbaik inilah yang menjadikan umur padi yang disimpan di dalam Talukung bisa menjadi tahan lama dan bahkan ada yang umurnya sudah mencapai 25-30 tahun.


Untuk itu, posisi Talukung harus ditempatkan pada daerah-daerah yang paling strategis, aksebilitas yang mudah dari ladang dan sawah serta mudah dikontrol dari segala kemungkinan terkena dampak bencana alam baik banjir, longsor ataupun kebakaran. 

Talukung selain berfungsi untuk menyimpan padi, juga dimanfaatkan untuk menyimpan bibit padi yang sudah dipersiapkan untuk ditanam kembali. termasuk untuk menyimpan bahan-bahan pangan lainnya seperti kopi, kacang-kacangan. Di sekitar tahun 1960an-1980an saya juga masih mendapatkan orang tua saya menyimpan singkong atau ubi kayu yang sudah dikeringkan yang dipersiapkan sebagai cadangan ketika terjadi krisis pangan. #MahirTakaka, 19 Agustus 2014_gambar hasil cepretan sediri saat pulang kampung tahun 2012.

Jumat, 31 Januari 2014

Mahir Takaka dan Rombongan bertemu Bupati Enrekang

Mahir Takaka, Calon Anggota DPD RI No. Urut 24 dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Sulawesi Selatan diterima oleh Bupati Enrekang Bapak Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd yang didampingi oleh Bapak Sardi Razak (Ketua AMAN Sulawesi Selatan), Bapak Paundanan Embon Bulan (Ketua AMAN Masenreng Pulu), Bapak Made Amin (Tokoh
Adat Baringin) di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Enrekang tanggal 10 Desember 2013.

Dalam pertemuan ini, Mahir Takaka bersama Pengurus AMAN juga didampingi oleh Tokoh Adat yang berasal dari 19 komunitas di Masenreng Pulu antara lain Bapak M.DJ. Roberth, Muhammar Hasir (Tallu Bamba) dan beberapa tokoh adat lainnya. Pertemuan dengan Bupati Enrekang ini selain menyampaikan perkembangan dan dinamika perluasan politik masyarakat adat Nusantara, juga mendiskusikan isu-isu masyarakat adat di tingkat nasional mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat bukan lagi sebagai hutan negara, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Secara spesifik, Mahir Takaka bersama rombongan juga mengusulkan ke Bapak Bupati Enrekang tentang pentingnya penguatan identitas seni dan budaya Masenreng Pulu sbagai bagian dari pengembangan pembangunan dibidang Kebudayaan di Kabupaten Enrekang. Salah satu komitmen yang dihasilkan dalam audiensi ini adalah disepakatinya tim kecil untuk menyiapkan design pakaian adat Masenreng Pulu yang akan dipentaskan dalam perayaan HUT Kabupaten Enrekang yang akan diselenggarakan pada bulan Pebruari 2014 mendatang.

Kamis, 30 Januari 2014

H. Arifin Junaidi Memberi Dukungan untuk Mahir Takaka jadi Senator


Mahir Takaka mendapat dukungan dari Bapak H. Arifin Junaidi, Bupati Luwu Utara untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator periode 2014-2019. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Bapak H. Arifin Junaidi disaat Mahir Takaka yang didampingi oleh Bapak H. Isjaya Kaladen Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional dan Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Utara melakukan kunjungan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Luwu Utara, Selasa pagi, 28 Januari 2014. 

Dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 40 menit ini dilakukan diskusi singkat terkait dnegan isu-isu pembangunan di Luwu Utara yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk DPD RI kedepan antara lain; Pengembangan inprastruktur jalan trans Sulawesi yang menghubungkan antara Luwu Utara dengan Mamuju-Sulawesi Barat dan Luwu Utara dengan Sulawesi Tengah, sarana angkutan laut, termasuk pemeliharaan sarana transportasi yang sudah terbangun di Luwu Utara saat ini. Pengembangan ekonomi perdesaan yang berbasis potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat termasuk layanan dasar untuk masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan serta seni dan budaya untuk memperkuat identitas budaya masyarakat di Luwu Utara. Rumah tradisional juga menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian dari para pihak kedepan.