Selasa, 21 Mei 2013

Sekarang Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara


Tanggal 16 Mei 2012 tepatnya di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) bertepatan dengan pembacaan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 dan saya menyatakan bahwa sidang ini adalah yang paling berkesan bagi saya secara pribadi karena sejak palu sidang di buka sampai palu sidang yang terakhir yang menandai berakhirnya pembacaan putusan sidang ini adalah yang paling utuh saya simak ketimbang di saat saya mengikuti sidang-sidang lainnya yang di selenggarakan oleh MK. Keseriusan saya mengikuti sidang ini karena sudah sejak lama bersama kawan-kawan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bagaimana memperjuangkan keadilan untuk masyarakat adat nusantara di tingkat Nasional dan bahkan internasional.

Apa yang tertuang dalam putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terutama pada halaman 5, bahwa: Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan  masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak  terjadi di lapangan, adalah:
1.  kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan (sebagaimana yang  dialami oleh Pemohon II), dan;
2.  kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah (sebagaimana yang  dialami oleh Pemohon III);

Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan  bahwa pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan  keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah  adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbas pada  perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hakhak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mereka mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang merupakan kawasan hutan adatnya;


Putusan ini menambah keyakinan saya bahwa keadilan itu pasti dating. Dan dapat dibuktikan dari perjuangan melalui MK dengan mengajukan Juducail Review terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini. Sungguh menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya secara pribadi. Dengan mengambil bagian dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat adat dan umumnya rakyat yang selama ini saya turut berpartisipasi aktif didalamnya kalau di hitung dari segi waktu memang sangat lama dan memerlukan kesabaran serta komitmen yang harus bisa di andalkan.

Keberhasilan ini saya sangat bangga secara pribadi  karena berangkat dari pengalaman sejak tahun 1997 ketika saya mulai aktif dalam mendorong kebijakan di level Kabupaten antara lain bagaimana saya bersama kawan-kawan di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo bahkan di Kabupaten Toraja untuk memperjuangkan sebuah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati cukup membuahkan hasil. PERDA Luwu Utara No. 12/2004, PERDA Luwu No. 9/2009, SK Bupati Luwu Utara No. 300/2004 dan SK Bupati Tana Toraja No. 222/2005 serta memperjuangkan kebijakan untuk masyarakat adat di tingkatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1998 adalah satu proses yang menghantarkan saya untuk semakin gigih berjuang di luar mekanisme parlemen.

Putusan ini semakin menunjukkan fakta bahwa selama ini Negara telah melakukan kelalaian besar dengan tidak melakukan langkah-langkah yang kongkrit untuk menjalanan amanat konstitusi UUD 1945 terutama pada pasal 18B dan 28I. Seharusnya sejak awal ketika UUD 1945 di jalankan sudah ada Undang-Undang tentang Pengakuan an Perlindungan Masyarakat Adat.  

Tidak ada komentar: