Selasa, 26 Februari 2013

Pernyataan Sikap AMAN Pada RAKERNAS III AMAN

Adil Ka Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata

Pada tanggal 19-24 Februari 2013, telah dilakukan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN), yang dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari unsur Pengurus Besar, 20 Pengurus Wilayah, dan 83 Pengurus Daerah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Harian AMAN Kalimantan Tengah dan Pengurus Daerah AMAN Gunung Mas, dan secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah membantu kelancaran proses RAKERNAS III AMAN. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, khususnya Masyarakat Adat Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas yang telah menyambut seluruh peserta dan menyediakan wilayah adat-nya sebagai tempat berlangsungnya RAKERNAS III AMAN.

Kami mencatat bahwa telah ada beberapa perubahan kebijakan dan hukum yang memperkuat posisi dan peran masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya adalah Undang-Undang (UU) No. 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat secara tegas dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI sedang membahas RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Mahkamah Konstitusi juga telah melaksanakan persidangan untuk memeriksa permohonan perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukkan oleh masyarakat adat dan sedang menunggu putusannya. Di tingkat daerah, perkembangan positif ditunjukkan oleh Kabupaten Malinau dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak MasyarakatA dat di Kabupaten Malinau.

Kerjasama antara AMAN dengan beberapa lembaga Negara dapat pula dipahami sebagai bagian dari perkembangan positif tersebut. Kerjasama AMAN dengan Komnas HAM misalnya berupaya mendorong reformasi hokum untuk penegakan HAM masyarakat adat. Sementara salah satu sasaran dari kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup adalah untuk mengidentifikasi kearifan-kearifan local dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan Badan Pertanahan Nasional, sasaran dari kerjasama yang dilakukan adalah untuk merancang prosedur hokum dalam rangka pendaftaran tanah dan wilayah adat serta penyelesaian konflik pertanahan. Kerjasama terbaru dilakukan dengan Unit Kerja Presiden untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu hasil dari kerjasama itu adalah UKP4 memfasilitasi penerimaan peta wilayah adat oleh Badan Informasi Geospasial/BIGpada November 2012 yang lalu. Kerjasama dengan UKP4 ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan untuk memasukkan petawilayah adat dalam One Map Policy Indonesia, yang dalam jangka panjang bias digunakan sebagai acuan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan terkait kehutanan dan pertanahan di masa yang akandatang.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kehutanan di Indonesia. Implementasi dari STRANAS REDD+ masih sangat lemah karena tidak disertai dengan adanya kelembagaan yang kuat. Moratorium pemberian ijin konsesi di atas kawasan hutan juga sangat lemah karena hanya diatur melalui Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011. Mengatasi persoalan yang sudah mengakar dalam tata kelola kehutanan seharusnya dilakukan dengan upaya yang lebih kuat, baik melalui peraturan yang lebih tinggi maupun kelembagaan yang lebih kuat dan permanen.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang masih bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam yang akan berdampak serius terhadap masyarakat adat. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah salah satu contohnya. Dengan MP3EI, pemerintah membagi-bagi wilayah Indonesia kedalam zona-zona ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan keberadaan masyarakat adat. MP3EI juga masih bertumpu pada investasi skala besar yang hanya akan menguntungkan segelintir pemilik modal.

Kami juga mencatat beberapa peristiwa yang kontra produktif dengan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan. Di lapangan, tindakan-tindakan diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat masih terus terjadi. Konflik yang masih berlangsung diantaranya adalah: kasus pertambangan yang melibatkan Masyarakat Adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT. INCO/PT.Vale, Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Sumbawa, NTB dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Muara Tae, Kalimantan Timur dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya, Kasus Perkebunan yang melibatkan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari, konflik Masyarakat Adat di Musi Banyuasin melawan puluhan perusahaan perkebunan, kasus taman nasional antara Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa dengan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kepercayaan/agama asli, misalnya Kaharingan di komunitas adat Dayak Meratus dan banyak komunitas Dayak di Kalimantan Tengah, serta kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut Masyarakat Adat Baduy.

Proses-proses pembuatan kebijakan public masih jauh dari harapan masyarakat termasuk masyarakat adat. Indonesia saat ini sedang bersiap-siap menyongsong pergantian penyelenggara negara yang akan terjadi padatahun 2014. Sedang terjadi proses mobilisasi kekuatan politik dan ekonomi diantara para elit politik Indonesia. Masyarakat adat dihadapkan dengan situasi dimana tidak ada sistim politik yang memungkinkan masyarakat adat terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut keberadaan masyarakat adat.

Situasi demikian menunjukkan bahwa negara, c.q pemerintah bersikap mendua terhadap masyarakat adat. Di satusisi, menunjukkan respon positif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat adat melalui beberapa kebijakan, tetapi di sisi lain pemerintah masih melanggengkan kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Kami berpandangan bahwa situasi demikian hanya akan menghalangi usaha bersama untuk membangun bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Oleh sebab itu, kami, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara:
  1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA), yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Adat;
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan tentang MP3EI dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas;
  3. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan terhadap permohonan Uji Materill atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN;
  4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan diskriminasi terhadap penganut agama asli dan segera membuat kebijakan yang mengakui agama asli dan penganut kepercayaan;
  5. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan kekerasan dan membuat langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumberdaya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat;
  6. Mendesak pemerintah untuk mencabut Hak GunaUsaha (HGU), HPH dan ijin tambang di berbagai wilayah adat di nusantara yang melanggar hak dan terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat, serta mendesak pemerintah untuk menindak atau menghukum perusahaan-perusahaan yang masihberoperasi di lapangan meskipun ijinnya sudah dicabut.
  7. Mendesak Presiden untuk membentuk kelembagaan yang kuat di bawah presiden yang mampu mengatasi sektoralisme dalam implementasi STRANAS REDD+;
  8. Mendesak Presiden untuk mempertahankan kebijakan tentang moratorium pemberian ijin konsesi di atas kawasan hutan dengan memperkuat instrument hokum tentang moratorium dan memperpanjang masa berlakunya. Selain itu, kami juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap moratorium yang sudah berjalan.
  9. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang inventarisasi dan administrasi wilayah-wilayah adat;
  10. Mendesak partai-partai politik untuk mendukung dan menginstruksikan kepada anggota DPR-RI untuk memastikan pengesahan RUU PPHMA pada pertengahan tahun 2013. Terkait dengan hal ini, kami telah bersepakat untuk tidak memilih partai politik yang tidak mendukung pengesahan RUU tersebut.
  11. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan isntruksi kepada Polda, Korem dan Kodim dan Kodam untuk menghapuskan sigma separatisme OPM di Papua karena terus memicu kekerasan di Papua.
  12. Mendorong penyelesaian konflik internal antara komunitas adat dengan komunitas lainnya yang diakibatkan oleh misalnya exodus, atau persoalan lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang diselesaikan berdasarkan kearifan masyarakat adat dan dapat melibatkan pemerintah.

Kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan segera mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kami siap bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Tumbang Malahoi, 23 Februari 2013

Jumat, 08 Februari 2013

Maklumat dan Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak


Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat

I. Maklumat:
  1. Memperkokoh kebersamaan melalui musyawarah-musyawarah adat sebagai mekanisme keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat Talang Mamak,
  2. Bertekad bersama-sama memetakan wilayah adat Talang Mamak di Batang Tanahku dan
  3. Dubalang Anak Talang, maupun Suku Nan Anam Balai Nan Tiga (Tigabalai) yang merupakan warisan leluhur kami,
  4. Melakukan penggalian dan pelurusan sejarah adat kami secara baik dan benar sebagai dasar dan landasan histori dan hukum adat,
  5. Menghentikan tindakan-tindakan menjual tanah adat,
  6. Menghidupkan kembali lembaga adat dan hukum adat serta tradisi sebagai jati diri dan identitas sosial masyarakat adat Talang Mamak,
  7.  Mempertahankan keutuhan wilayah adat Talang Mamak dari segala bentuk pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak luar manapun,
II. Resolusi:
  1. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengundang organisasi masyarakat adat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai bagian dari upaya untuk mensegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,
  2. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan sinkronisasi atas semua peraturan perundang-undangan yang ada,
  3. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan, baik perkebunan sawit, pertambangan maupun hutan tanaman indsutri, di wilayah adat Talang Mamak serta melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pengetahuan asli dan praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat adat Talang Mamak,
  4. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia, cq Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan budaya masyarakat adat Talang Mamak,
  5. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Badan Pertanahan Nasional untuk segera meninjau ulang seluruh sertifikat dan pemberian hak guna usaha yang diberikan di atas wilayah adat Talang Mamak dan meninjau ulang serta menghentikan perijinan di atas wilayah/tanah ulayat Talang Mamak,
  6. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Kementrian Kehutanan untuk meninjau ulang penetapan kawasan hutan dan perijinan kehutanan di atas wilayah adat Talang Mamak,
  7. Mendesak kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara masyarakat adat Talang Mamak dengan Pemerintah terkait dengan keberadaan agama leluhur/system kepercayaan Talang Mamak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tercapainya penyelesaian masalah yang bermartabat terkait dengan pengambilalihan wilayah adat Talang Mamak oleh pemerintah dan investor,
  8. Mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dan DPRD Inhu untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui hak-hak masyarakat adat Talang Mamak atas Tanah dan Sumberdaya Alam, agama/system kepercayaan, tradisi dan sebagainya,
  9. Mendesak seluruh pemerintahan desa di wilayah adat Talang Mamak untuk menghentikan tindakan-tindakan penjualan tanah adat Talang Mamak dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya,
  10. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, cq Dinas Pendidikan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan mulai dari memperbanyak jumlah sekolah dasar dan membuat dua buah sekolah menengah pertama dan satu buah sekolah menengah umum di wilayah adat Talang Mamak dan menyesuaikan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan pembangunan karakter masyarakat adat Talang Mamak,
  11. Mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, cq Kantor Agama agar membuka diri dan menyusun langkah-langkah hukum dan kebijakan dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kepercayaan masyarakat adat Talang Mamak,
  12. Mendesak Pemerintah Daerah, cq kantor Catatan Sipil untuk membuat terobosan hukum dan kebijakan dalam rangka mempermudah pencatatan kewarganegaraan bagi masyarakat adat Talang Mamak seperti pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah dan sebagainya,
  13. Mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Talang Mamak, baik perkebunan sawit, hutan tanaman industry maupun perusahaan tambang untuk membuka diri pada terciptanya ruang-ruang perundingan dengan masyarakat adat Talang Mamak untuk berdialog yang memungkinkan terciptanya kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat adat Talang Mamak mengenai ganti rugi dan sebagainya,
  14. Meminta kepada PB. AMAN, PW. AMAN RIAU dan PD. AMAN INHU untuk mengefektifkan pembelaan dan pelayanan dalam membantu perjuangan dalam mendapatkan hak-hak kami.
  15. Menghimbau kepada para pihak yang hidup di wilayah Talang Mamak agar menghormati Adat dan tradisi Talang Mamak dan bersama-sama menggali nilai-nilai adat dan budaya Talang Mamak.
PATIH DAN BATIN TALANG MAMAK

sumber: http://www.aman.or.id/2013/01/15/maklumat-dan-resolusi-masyarakat-adat-talang-mamak/

Surat Terbuka Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria

Surat Terbuka Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria kepada Presiden Republik Indonesia untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Bapak Presiden yang kami hormati,

Setelah mengikuti dengan saksama perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan konflik agraria di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, maka kami sebagai pengajar, peneliti dan pemerhati studi agraria di Indonesia yang bergabung dalam Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Berdasarkan kajian, pengalaman dan pengamatan kami terhadap persoalan agraria, kami sampaikan pendapat dan usulan kepada Bapak, sebagaimana butir-butir di bawah ini.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik untuk generasi saat ini maupun masa mendatang yang harus dimaknai ke dalam empat prinsip: (i) kemanfaatan dan pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat; (ii) perlindungan atas hak azasi manusia; (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan akses, alokasi dan distribusi sumberdaya alam, serta; (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.
Fungsi legislasi, regulasi, perencanaan, dan alokasi pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dan sumberdaya alam oleh negara harus berlandaskan pada mandat yang diberikan oleh UUD 1945 yang sudah ditetapkan pada angka 1 yaitu untuk sebesar-besarnya perlindungan terhadap hak-hak bangsa Indonesia, termasuk kelompok masyarakat rentan, yakni masyarakat hukum adat, golongan miskin, perempuan, petani dan nelayan.

Pembangunan ekonomi yang sehat memerlukan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan sebagai basis penguatan ekonomi rakyat. Demikian pula diperlukan partisipasi masyarakat secara hakiki. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kemauan politik yang sungguh-sungguh dan konsisten serta jaminan perlindungan hukum yang nyata terhadap kelompok masyarakat rentan, utamanya masyarakat tak bertanah (tunakisma) dan tidak memiliki akses terhadap tanah dan sumberdaya alam.
Reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam belum dilaksanakan. Empat hal mengindikasikan situasi ini: i) adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945; (ii) adanya ketidak-harmonisan dan ketidak-sinkronan diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup; iii) adanya ketidak-sinkronan antara peraturan perundangan-undangan sumberdaya alam dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; iv) banyaknya peraturan daerah yang bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan jangka pendek. Sebagai akibatnya, keberlanjutan pembangunan Indonesia terancam. Bencana lingkungan dan degradasi sumber daya alam meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan dan praktik penerbitan izin, khususnya bagi usaha skala besar, yang ada selama ini – di satu pihak -- belum mengindahkan prinsip hukum dan tata kelola yang baik, sarat korupsi, melampaui daya dukung lingkungan, tidak mengakui hak-hak dan membatasi akses kelompok masyarakat rentan utamanya mereka yang tidak bertanah (tunakisma). Di lain pihak, terdapat konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir orang/badan hukum yang mengakibatkan lebarnya kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah. Demikian pula terdapat sejumlah perjanjian investasi dan perdagangan bilateral dan multilateral yang berseberangan dengan semangat keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup.

Masalah-masalah pada angka 4 dan 5 tersebut menjadi penyebab muncul, bereskalasi dan tidak terselesaikannya konflik agraria serta tidak diatasinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyelesaian konflik lebih mengedepankan penyelesaian legal formal dengan mengabaikan keadilan substantif. Akibatnya, konflik agraria justru semakin meningkat. Sebagai gambaran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menyatakan ada sekitar 8.000 konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Sawit Watch menyebutkan adanya sekitar 660 konflik di perkebunan kelapa sawit dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut konflik agraria di sektor perikanan sepanjang 2012 melibatkan sedikitnya 60 ribu nelayan. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sekitar 1.700 konflik agraria, mencakup kasus-kasus perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Khusus di tahun 2012, KPA mencatat 156 petani ditahan tanpa proses hukum yang benar, 55 orang terluka dan dianiaya, 25 petani tertembak dan 3 orang tewas akibat konflik agraria.
Konflik agraria semakin tidak terdeteksi secara dini karena belum optimalnya penanganan pengaduan konflik. Di samping itu, konflik bereskalasi karena tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan yang seharusnya berdiri di atas semua pihak, tetapi pada umumnya justru melindungi kepentingan pemodal dengan cara yang patut diduga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai tanah/sumber daya alam yang diklaim oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal lain.

Pembangunan Indonesia yang berprinsip pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kesetaraan, dan pelestarian fungsi lingkungan tidak akan mencapai tujuannya jika konflik agraria tidak diselesaikan atau diselesaikan hanya dengan cara represif. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan kemauan politik yang kuat, sungguh-sungguh, konsisten, progresif, dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan; disertai implementasi kebijakan yang tepat dengan dukungan akademisi, masyarakat madani, dan aparat keamanan.
Terkait dengan butir-butir pandangan di atas, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden hal-hal berikut.
Melaksanakan seluruh arah kebijakan dan mandat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara konsisten dan memantau pelaksanaannya secara transparan, berkelanjutan dan akuntabel dengan membentuk jaringan pemantau antar pemangku kepentingan.
Mengupayakan penyelesaian konflik agraria secara berkesinambungan, intensif dan terkoordinasi dengan cara:
Membentuk lembaga independen dengan tugas:
a.     Mendaftar, mengadministrasikan dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria yang diadukan oleh kelompok masyarakat secara kolektif;
b.     Melakukan audit atas ijin-ijin pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang diberikan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan konflik-konflik agraria;
c.     Membuat dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria tersebut kepada para pihak yang terlibat di dalam konflik.
d.     Memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi dan arbitrasi;
e.     Melakukan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-Kementerian.

Mendorong Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:

a.     Identifikasi dan inventarisasi konflik-konflik yang sedang berlangsung serta deteksi dini potensi konflik pengelolaan sumberdaya alam;
b.     Fasilitasi proses-proses penyelesaian konflik agraria yang berlangsung di daerah masing-masing;
c.     Identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Merevisi Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri karena: (i) Inpres ini lebih fokus pada penyelesaian konflik yang timbul di permukaan melalui pendekatan keamanan tetapi tidak mengupayakan tindakan korektif terhadap akar konfliknya; (ii) Inpres ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria karena tidak melibatkan menteri-menteri terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk:

a.      Mengusut tuntas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri/TNI terhadap masyarakat dan aktivis LSM terkait dengan konflik-konflik agraria;
b.      Menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan oleh aparat; dan
c.      Membebaskan aktivis LSM warga masyarakat hukum adat, petani dan nelayan yang saat ini ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian.

Menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memimpin pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat madani. Pengkajian ulang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam rangka pengkajian ulang perlu diterbitkan Peraturan Presiden sebagai landasan moratorium penyusunan peraturan perundangan-undangan di bidang agraria dan sumberdaya alam. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan revisi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Menugaskan kepada Pimpinan kementerian terkait dengan sumberdaya agraria dan Badan Pertanahan Nasional untuk:

a.     Melakukan moratorium pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya alam atau hak atas tanah selama dilakukan audit oleh lembaga independen;
b.     Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan konflik agraria;
c.     Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mendorong Kementerian terkait dan Badan Pertanahan Nasional untuk:
a.     Mendukung percepatan pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
b.     Mendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat.
c.     Menugaskan kepada Menteri Kehutanan untuk segera menyelesaikan konflik pada desa-desa di dalam, berbatasan dan sekitar kawasan hutan.
d.     Membentuk kementerian yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Jakarta 7 Februari 2013

Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria