Rabu, 18 Desember 2013

Mahir Takaka Teken Kontrak Politik Kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta 17 Desember 2013-Keputusan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak Kongres II-III dan Ke IV di Tobelo tahun 2012 mendorong dan membekali kader-kadernya memasuki arena politik agar dapat menempatkan utusan-utusan terbaiknya duduk di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah maupun nasional, sebagai utusan masyarakat adat diharapkan bisa membawa perubahan.
Untuk melaksanakan amanat Kongres tersebut Pengurus Besar AMAN menyelenggarakan rangkaian kegiatan ‘Konsolidasi Perutusan Politik Masyarakat Adat untuk Parlemen’ yang berlangsung dari tanggal 14-17 Desember 2013 di Jakarta.  Narasumber dalam rangkaian kegiatan ini menghadirkan Teten Masduki, Sarah Lery Mboeik, Isjaya Kaleden, Philipus Kami dan Betrix Hendra.
Sebelum acara penandatanganan kesepakatan kerja sama dilangsungkan, Sekjen AMAN, Abdon Nababan dalam sambutannya menyampaikan,” ada satu prinsip kalau mau masuk arena politik yakinilah dalam berpolitik itu tidak ada kekalahan, selalu ada yang bertambah, karena politisi yang baik itu mengabdikan diri pada konstituennya. Kita percaya politisi yang benar selalu membela, melindungi dan melayani. Jadilah politisi yang benar, bukan pencari jabatan politik,” papar Sekjen AMAN, lebih jauh beliau mengatakan bahwa tugas AMAN adalah memastikan bahwa para kader utusan masyarakat adat memenangkan pertarungan pemilihan legislatif 2014,” pungkas Abdon Nababan .
Ada delapan orang utusan masyarakat adat yang maju untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mereka adalah, Mahir Takaka DPD Sulawesi Selatan, FX Mecer DPD Kalimantan Barat, I Made Suarnata DPD Bali, Maria Goreti DPD Kalimantan Barat, Berry N Furqan DPD Kalimantan Selatan. Sementara untuk pemilihan DPR RI Mukti Baba, Maluku Utara dan Idham Arsyad. Dalam acara Konsolidasi Perutusan Politik Masyarakat Adat ini ada 78 orang utusan masyarakat adat yang hadir.
Secara keseluruhan ada sekitar 180 orang kader politik AMAN resmi terdaftar sebagai calon legislatif untuk DPD RI lewat jalur independent (non-partai politik) sementara untuk caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, tersebar lewat jalur partai-partai politik.
Kader utusan masyarakat adat diharapakan dapat mengawal dan melaksanakan beberapa hal penting diantaranya Pelaksanakan TAP MPR No IX tahun 2001, Pelaksananaan Amandemen ke-2 UUD 45, Memperjuangkan penetapan dan pengesahan RUU (PPHMA)  Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pelaksanakan Putusan MK No 35 tahun 2012 dan banyak lagi hal lainnya, dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. *** JLG

Antara Ritus dan Angklung Bali

Denpasar 5 Desember 2013 – Budaya Bali masih kuat dipegang teguh oleh masyarakat adatnya. Tidak luntur ditelan perkembangan jaman serta memberi inspirasi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Bali dipilih  menjadi tempat penyelenggaraan training-workshop “Pengembangan Terpadu Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Keragaman Budaya, Mewujudkan Peradaban Manusia Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan Produktif” tanggal 28 Nov s/d 3 Des 2013 lalu di Banjar Kiadan, Desa Adat Plaga, Bali.
“Bali adalah contoh nyata pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat adat. Untuk belajar dari pengalaman nyata inilah pelatihan dilakukan di Banjar Kiadan dan Desa Tenganan yang merupakan bagian dari Jaringan Ekowisata Desa (JED),” Sekertaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam sambutannya.
Fasilitator pelatihan ini dari  Yayasan Wisnu dengan proses belajar selama 6 hari didampingi Rizaldi Siagian, I Gede Astanjaya dan Mahir Takaka-Deputi III PB AMAN.
DR. G.R. Lono Lastoro Simatupang, MA berpendapat bahwa dalam pergaulan global, terutama yang berhubungan dengan seni pertunjukan Indonesia, suatu wilayah budaya harus memberlakukan strategi yang tepat. Menurutnya, globalisasi memberikan dua paradoks yaitu peluang dan batas. Kedua hal inilah yang mesti dihadapi dengan strategi, sehingga peluang tidak kebablasan atau tanpa batas dapat dihindari. Sebab batasan itu sendiri tidak untuk mematikan kreatifitas atau membatasinya dengan begitu ketat yang mencitrakan stagnasi.
Simatupang menggambarkan bahwa masyarakat adat Bali adalah contoh yang tepat dalam menjalankan strategi ini. Sebab di Bali terdapat kesupelan dan sekaligus keketatan yang terlihat dalam komprominya terhadap berbagai pengaruh. Termasuk pengaruh yang datang dari luar Bali, namun tetap memegang inti sari budayanya dengan erat. Contoh kongkritnya adalah Angklung Bali yang mulai ditampilkan dalam event Festival Seni Budaya Bali.
Angklung yang dimaksud di sini bukan seperti musik multitonal (bernada ganda oktaf) yang secara umum dikenal sebagai musik tradisi dalam masyarakat berbahasa Sunda.
Angklung Bali masuk dalam golongan “Barungan Madya”. Di Bali Selatan Angklung hanya mempergunakan 4 nada sedangkan di Bali Utara mempergunakan 5 nada, keduanya dalam pentatonik selendro cina.  Angklung klasik-tradisional dimainkan untuk mengiringi upacara tanpa tari-tarian. Angklung biasanya digunakan untuk mengiringi ritual Panca Yadnya, lima upacara suci yang diselenggarakan oleh umat Hindu Bali dalam mencapai kesempurnaan hidup. Mulai dari Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Wedana, Manusia Yadnya, Resi Yadnya. Dalam tetabuhan klasik Gamelan Bali, angklung dianggap sebagai cikal bakal dari Gamelan Gong Kebyar.
Gamelan Angklung memegang peran penting dalam upacara adat dan keagamaan Hindu Bali. Peneliti dari STSI Denpasar mencatat ada 15 repetoar klasik dalam ranah Gamelan Angklung Bali yang sampai sekarang terus terjaga kelestariannya dalam upacara Manusia Yadya didukung oleh seluruh  Banjar di Bali (lembaga adat).  Gamelan Angklung lahir lebih dulu ketimbang Gamelan Gong Kebyar yang kini berperan mengisi prosesi adat dan budaya Bali. Gamelan Angklung hanya ditampilkan dalam upacara keagamaan.
Angklung Bali menjadi Gebyar
Sejak Bali Art Festival tahun 2008 kreasi baru Angklung Kebyar mulai ditampilkan. Kebyar disini artinya gempita/ menggelegar. Ada penambahan instrumen cymbal (ceng-ceng gede) instrumen yang biasanya dipakai untuk blaganjuran, musik prosesi didominasi gong dan rampak gendang Bali, dengan dinamik lebih keras dan enerjik. Sekarang beberapa  kabupaten sudah menggelar festival gamelan Angklung Kebyar sendiri, antara lain Kabupaten Badung.
Kebudayaan Bali erat hubungannya dengan ‘Desa Kala Patra’ (ruang, waktu dan keadaan) artinya budaya Bali selalu beradaptasi dengan kondisi jaman. Musik yang tadinya diperuntukkan hanya untuk upacara, bisa saja ditampilkan untuk hal-hal lain, asalkan syarat-syarat untuk hal tersebut sudah terpenuhi dan tidak melanggar norma hukum adat. “Musik gamelan kreasi baru maupun klasik bukan masalah penting, karena yang terpenting adalah kepekaan melihat perbedaan. Bisa membedakan mana perutukan yang klasik dan mana yang untuk kreasi baru,” demikian pendapat I Wayan Sadra (Alm) semasa hidup.
Sejak Walter Spies berhasil mencangkokkan sendratari Rama & Shinta dalam tari Kecak pada tahun 30-an, telah tumbuh kesadaran pada masyarakat Bali akan pentingnya menggelar Festival Gamelan secara berkala. Maka sejak itu di Pulau Bali, marak digelar  berbagai macam festival hingga ke tingkat desa. Pada tahun 1971 dilangsungkan sebuah seminar mengenai kebudayaan Bali. Seminar ini dihadiri oleh para seniman, budayawan dan cendikiawan Bali. Mereka diharapkan bisa memberi masukan untuk mencermati, sejauh mana toleransi budaya Bali bisa menerima pengaruh budaya dari luar.
Sudah sejak lama para pemangku adat Bali, mempertimbangkan secara matang langkah apa yang harus diambil mengantisipasi setiap perkembangan jaman. Budaya Bali memang kompromistik, akan tetapi pada sisi lain masih memegang erat inti sari kebudayaannya. *****Jeffar Lumban Gaol

Minggu, 10 November 2013

Pelantikan Lembaga Adat Karonsi'e Dongi, Luwu Timur

Prosesi Pelantikan Lembaga Adat Karunsi'e Dongi di Sorowako, Luwu Timur diselenggarakan pada tgl 9 Nop. 2013. Ritual Adat diawali dengan penyambutan tamu dari Pengurus AMAN masing-masing MAHIR TAKAKA (Deputi Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat, PB AMAN) yang juga adalah sebagai Calon DPD RI 2014 asal Provinsi Sulawesi Selatan, BATA MANURUN (Ketua AMAN Tana Luwu) dan Abdul Aziiz (Ketua FIRMA Hukum AMAN Tana Luwu). Proses pelantikan ini dilanjutkan dengan Ritual Pelantikan Ibu Irene Mananta sebagai Sombun Karu atau Ketua Lembaga Adat Karonsi'e Dongi yang dipimpin oleh Bapak Sibali (Mohola/Kepala Suku Karonsi'e) yang disaksikan oleh tokoh adat Karunsi'e, undangan dari AMAN, Pemda Setempat dan masyarakat adat tetangga yang diundang.

Kemudian diakhiri dengan sambutan-sambutan dari Ibu Irene Mananta selaku Sombun Karu dilanjutkan sambutan dari Mahir Takaka, Bata Manurun selaku Ketua AMAN Wilayah Tana Luwu.

Mahir Takaka dalam sambutannya menegaskan pentingnya revitalisasi masyarakat adat termasuk lembaga adat dilakukan kedepan sehingga masyarakat adat bisa solid dan kuat untuk memperjuangkan hak-hak adatnya. Termasuk mendorong implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/2012 dan pengawalan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Jumat, 18 Oktober 2013

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Menerima Maritim Awards kategori Maritime Advocation dari Indonesia Maritime Institute (IMI)

Jakarta,14 Oktober 2013. Ketua Dewan AMAN Nasional, Hein Namotemo menyambut gembira Maritim Award yang diberikan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Namun beliau juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki sebuah Master Plan atau grand strategi dalam membangun kemaritiman.
Pembangunan maritim masih secara spot-spot. Menteri Pertahanan berjalan sendiri, Kepala Staf AL punya program sendiri, Perikanan kerja sendiri, belum ada koordinasi. Kita belum punya grand strategi yang terpadu secara solid untuk membangun kemaritiman. Kita masyarakat adat tentu ingin mendorong lahirnya Grand Strategi itu. Tepadunya seluruh sektor untuk mendorong majunya kemaritiman ini.
Jika dipandang dari sisi advokasi AMAN saja memang jadi agak sempit. Tetapi dalam pemikiran ke depan harus paripurna dan komperhensif, semua sektor harus masuk.  Transportasinya, Perdagangan, Perikannan, Pertahanan, Perindustrian, Energi dan lain sebagainya harus terpadu. Di situlah masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendiami kawaasan terpanjang wilayah Indonesia  berperan.
“Semoga kita segera memiliki Blue Print dari Grand Gtrategi yang komperhensif dengan tahapan yang jelas,” ujar Hein Namotemo berharap.
Lebih jauh Namotemo mengatakan,” Kita tidak bisa berhenti karena pemerintahnya tidak jalan. Kita sudah dengar Soekarno bicara, Soeharto rem semua, setelah itu jalan lagi, kemudian stop lagi. Mudah-mudahan ke depan tidak,” ucap orang yang juga dianugerahi gelar pemangku adat Jiko Makolano ini.
Menurut  Ketua IMI Dr. Ir. Y. Paonganan, S.SI.,M.Si. “AMAN terpilih sebab berperan penting dalam advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir”. AMAN juga bekerja aktif mengawal proses lahirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Pada momentum ini, saya bersama Pak Hein Namotemo dimana beliau saat ini masi menjabat sebagai Bupati Halmahera Utara mengambil gambar didepan Flying Boat GEVER-OS yang di Launching oleh Indonesia Maritime Institute (IMI). Flying Boat ini merupakan semi prototype kendaraan alternatif yang bisa dikembangkan untuk mendukung layanan transportasi kepulauan di Nusantara kedepan.

Selasa, 17 September 2013

Pencanangan Rehabilitasi Hutan Adat Muara Tae

Masyarakat adat Muara Tae dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan melaksanakan Pencanangan Rehabilitasi Hutan Adat Muara Tae pada Kamis, 19 September 2013. Pencanangan ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 35-PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menegakkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.

“Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Kehutanan ini adalah pegangan legal bagi Masyarakat Adat untuk melakukan gerakan rehabilitasi wilayah adat masing-masing yang telah mengalami penghancuran,” kata Sekretaris-Jenderal AMAN Abdon Nababan di Jakarta, Rabu (18/9).

Komunitas Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Barattelah bertahun-tahun memperjuangkan wilayah adatnya yang kini tercantum sebagai wilayah konsesi. Pada 1971, Masyarakat Adat Muara Tae berkonflik dengan perusahaan kayu PT Sumber Mas, pada 1995 dengan perkebunan kelapa sawit PT London Sumatra, pada 1996 dengan pertambangan batu bara PT Gunung Bayan Pratama, pada 2010 dengan perkebunan kelapa sawit PT Munte Waniq Jaya Perkasa, dan pada 2011 dengan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya.

Rehabilitasi wilayah adat adalah kelanjutan pemetaan partisipatif wilayah adat. Dari pemetaan partisipatif yang telah diselesaikan di sana, Masyarakat Adat Muara Tae memiliki wilayah adat seluas 11.471,85 hektare.

“Pencanangan rehabilitasi wilayah adat Muara Tae ini diharapkan menyemangati seluruh Masyarakat Adat di Nusantara untuk merehabilitasi wilayah adat mereka masing-masing. Bila menunggu inisiatif pemerintah, kita tidak pernah tahu kapan wilayah-wilayah adat ini akan direhabilitasi,” tambah Abdon.

AMAN memperkirakan, ada 21,8 juta hektare hutan di wilayah adat yang harus direhabilitasi. Data ini dihitung dengan memasukkan seluruh parameter fungsi kawasan hutan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. 

Contact Person:
Mona Sihombing, 085217352162

Media Relations Staff - AMAN

Selasa, 09 Juli 2013

Alam dibiarkan untuk memperbaiki dirinya sendiri

Potret kondisi alam di Seko dan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rongkong khususnya di Kecamatan Sabbang dan Baebunta-Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan setelah di tinggal oleh PT. Kendari Tunggal Timber (KTT) pada tahun 1998 yang lalu...ternyata sudah hampir 15 tahun berlalu alam dibiarkan untuk memperbaiki dirinya sendiri...sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan selama ini (Photo saya ambil dari udara bersama pesawat milik Susi Air pada tgl 24 Juni 2013 yang lalu). 

Seperti yang sudah diperjuangkan oleh berbagai pihak terutama beberapa komunitas masyarakat adat yang ada di Seko yang sudah mulai kritis bahwa ternyata pembangunan yang berbasis eksploitatif tidak bisa menjamin keberlangsungan kehidupan sebuah komunitas yang mau mempertahankan alam sebagai bagian dari ekosistim yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya terutama antara manusia dengan alamnya. Ketika alam rusak maka secara langsung kehidupan sebuah komunitas akan terganggu mulai dari aspek lingkungan, sosial, budaya dan bahkan urusan yang berkaitan dengan masalah kehidupan politik yang secara turun-temurun telah berkembang di masyarakat adat. 

Apa yang sudah terjadi di Seko dimana dampaknya masi di rasakan oleh masyarakat yang hidup dalam kawasan DAS Rongkong seharunya bisa menjadikan kesadaran yang kritis bagi semua pihak terutama Pemerintah yang selama ini menggantungkan pembangunan dengan proses yang cenderung eksploitatif melalui pengerukan sumber daya alam besar-besaran dengan alasan devisa negara. 

Padahal masi banyak potensi lainnya yang bisa dilakukan yang tidak kalah peluangnya untuk menjawab kebutuhan pembangunan di daerah. Bahkan mampu menjawab gab yang terlalu tinggi antara masyarakat dengan para pengusaha. Pola pembangunan yang bisa mendorong kemandirian masyarakat secara mandiri sudah saatnya menjadi agenda pembangunan yang prioritas di daerah-daerah. Bagaimana bisa memastikan bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat/lokal yang ada di kampungnya bisa di fasilitasi oleh negara kedepan.

Kalau mereka punya potensi hasil hutan, kenapa tidak di dorong sebuah pengelolaan hutan berbasis masyarakat termasuk bagaimana mengelola potensi-potensi lainnya. Masyarakat Adat/Kampung/Desa punya kekayaan seperti emas tapi pengelolaannya masi di sandarkan ke pengusaha/investor...kenapa tidak didorong sebuah pengelolaan yang berbasis masyarakat? .........banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan kedepan. #renungan hasil perjalanan pulang kampung tgl 18-24 Juni 2013 di Seko.

Selasa, 21 Mei 2013

Sekarang Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara


Tanggal 16 Mei 2012 tepatnya di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) bertepatan dengan pembacaan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 dan saya menyatakan bahwa sidang ini adalah yang paling berkesan bagi saya secara pribadi karena sejak palu sidang di buka sampai palu sidang yang terakhir yang menandai berakhirnya pembacaan putusan sidang ini adalah yang paling utuh saya simak ketimbang di saat saya mengikuti sidang-sidang lainnya yang di selenggarakan oleh MK. Keseriusan saya mengikuti sidang ini karena sudah sejak lama bersama kawan-kawan di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bagaimana memperjuangkan keadilan untuk masyarakat adat nusantara di tingkat Nasional dan bahkan internasional.

Apa yang tertuang dalam putusan MK  No. 35/PUU-X/2012 terutama pada halaman 5, bahwa: Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan  masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak  terjadi di lapangan, adalah:
1.  kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan (sebagaimana yang  dialami oleh Pemohon II), dan;
2.  kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah (sebagaimana yang  dialami oleh Pemohon III);

Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan  bahwa pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan  keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah  adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbas pada  perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hakhak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mereka mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang merupakan kawasan hutan adatnya;


Putusan ini menambah keyakinan saya bahwa keadilan itu pasti dating. Dan dapat dibuktikan dari perjuangan melalui MK dengan mengajukan Juducail Review terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini. Sungguh menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya secara pribadi. Dengan mengambil bagian dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat adat dan umumnya rakyat yang selama ini saya turut berpartisipasi aktif didalamnya kalau di hitung dari segi waktu memang sangat lama dan memerlukan kesabaran serta komitmen yang harus bisa di andalkan.

Keberhasilan ini saya sangat bangga secara pribadi  karena berangkat dari pengalaman sejak tahun 1997 ketika saya mulai aktif dalam mendorong kebijakan di level Kabupaten antara lain bagaimana saya bersama kawan-kawan di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo bahkan di Kabupaten Toraja untuk memperjuangkan sebuah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati cukup membuahkan hasil. PERDA Luwu Utara No. 12/2004, PERDA Luwu No. 9/2009, SK Bupati Luwu Utara No. 300/2004 dan SK Bupati Tana Toraja No. 222/2005 serta memperjuangkan kebijakan untuk masyarakat adat di tingkatan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1998 adalah satu proses yang menghantarkan saya untuk semakin gigih berjuang di luar mekanisme parlemen.

Putusan ini semakin menunjukkan fakta bahwa selama ini Negara telah melakukan kelalaian besar dengan tidak melakukan langkah-langkah yang kongkrit untuk menjalanan amanat konstitusi UUD 1945 terutama pada pasal 18B dan 28I. Seharusnya sejak awal ketika UUD 1945 di jalankan sudah ada Undang-Undang tentang Pengakuan an Perlindungan Masyarakat Adat.  

Minggu, 19 Mei 2013

Dukungan Sahabat dari Lampung Untuk Mahir Takaka


“Mahir”……!,  Sapa akrabku pada sahabat, yang kini sedang bersiap diri sebagi calon legislative (caleg) DPD RI asal Sulawesi selatan, senyum lebar, tertawa dan candanya adalah kekhas-an dari seorang Mahir Takaka yang juga adalah Putra Seko, yang  kini tengah berjuang membela hak-hak masyarakat adat dan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Rasa empati, kecerdasan dan pola fikir yang kritis serta solidaritas yang  tinggi dari seorang Mahir Takaka. Ia begitu mudah dikenali, di usia 42 tahun seorang Mahir Takaka kerap melangkahkan kakinya di daerah-daerah terpencil dan lantang menyuarakan ketertindasan kaum adat dan bersama AMAN dan Perkumpulan Telapak.

Cerita menarik yang pernah  kami  obrolin adalah bagainama inisiatif lokal dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamasi, hingga mendorong dan menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan dan Pelestarian DAS Lamasi di Kabupaten Luwu, PERDA Penguatan Masyarakat Adat di Luwu Utara dan selain itu juga bagamana beliau membangun inisiatif dalam mengawal kebijakan melalui forum DAS sebagai sebuah wadah semua pihak dalam pengelolaan Das di Lamsi. Di tingkat Nasional Mahir Takaka aktif bersama para aktivis AMAN dan TELAPAK untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat dengan mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan Judicial Review terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Mahkamah Konstitusi.

Sungguh…. seorang Mahir Tataka,  putra seko yang  memiliki kreatifitas tinggi dan di  Tahun 2014  mendatang, Genderang Pesta demokrasi akan ditabuh,  sementara kampong halaman belum cukup baik, masih banyak perosaalan ekomomi dan ekologi  yang  tak mungkin di dapat di selesaikan oleh mereka yang berada di luar Seko ungkapnya,  “bicara” Soal kemajuan pembangunan, social, budaya, dan ekonomi semua masih mengawang-awang,  “Pulang kampung”,  ya… niatnya untuk kembali kekampung halaman dan memperjuangkan dan mengangkat martabat masyarakat adat menjadi sangat kuat, dengan bekal pengetahuan dan pengalamannya dalam beroganisasi bersama AMAN dan Telapak tak salah bila seorang Mahir Takaka mengukuhkan dirinya sebagai calon DPD RI di tahun 2014 mendatang (sahabat dari Lampung), salam, Muhammad Sidik. 

Senin, 29 April 2013

Dua malam di Menua Sungai Utik


Tanggal 23-25 April 2013 adalah kesempatan yang ke tiga kalinya saya mengunjungi Rumah Panjang di Menua Sungai Utik tepatnya di Desa Batu Lintang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bersama kawan saya Pak Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Rukka Sombolinggi (Staf Khusus Sekjen AMAN), Mina Setra (Deputi II PB AMAN), Aga Pitus (Ketua AMAN Kalimantan Barat), Ringkai (Ketua AMAN Kapuas Hulu), Masahiko Ota (Kedutaan Besar Jepang), Juan Martinez (Bank Dunia). dan tentunya kawan saya Adrian dan Cony yang selalu setia mempublikasikan semua momentum dengan tidak henti-hentinya memotret dan tidak kenal lelah.

Setibanya di Rumah Panjang milik masyarakat adat Menua Sungai Utik ini, kami disambut dengan sebuah ritual adat yang diiringi oleh tarian adat persembahan anak-anak adat Menua Sungai Utik mulai dari pintu depan sampai naik tangga rumah panjang dari sebelah timur. Saya merasakan penyambutan ini cukup istimewa bagi saya sebagai sesama orang adat yang tinggal di kampung yang cukup jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hidup diwilayah adat yang diwariskan oleh leluhur mereka seluas ± 9.000 ha yang kaya raya dengan sumber daya alam mulai dari hasil hutan, ladang, aneka macam ikan di sungai juga dengan karet dan lain-lain.

Di hari ke dua selama saya dan kawan-kawan tinggal di Menua Sungai Utik sempat merasakan bagaimana menikmati indahnya alam dan menyaksikan kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat adat di Menua Utik dengan berjalan kaki sekitar 3 jam sampai bisa menyaksikan langsung mata air yang menjadi sumber air bersih yang dialirkan ke kampung. Yang paling memberikan kebahagiaan bagi saya adalah masi bisa menikmati menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional mulai dengan menangkap ikan dengan menggunakan panah, pukat, jala hingga menggunakan bubu. Hasil tangkapan ikan ini langsung di masak di bambu, dibakar dan sebagian lagi di masak dengan menggunakan belanga yang kesemuanya tidak menggunakan minyak. Sungguh kenikmatan yang saya dapatkan ini seolah-olah saya sedang menjalani kehidupan di kampung saya sendiri.

Saya juga mendapatkan pemebelajaran dari masyarakat adat di Menua Sungai Utik bagaimana kegigihan mereka menjaga dan mengolah wilayah adat titipan leluhur mereka dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan prinsip serta kearifian lokalnya dengan tetap mematuhi hukum adatnya. Bagaimana mereka mempertahankan identitas budaya mereka termasuk menenun, membuat tikar dari rotan, daun pandan, bemban dan kerajinan tangan lainnya. Demikian dengan prinsip mereka yang terpampang di dinding Rumah Panjang “KAMI TIDAK MINTA LEBIH TAPI KAMI TIDAK MAU KURANG” bagi saya adalah merupakan sebuah prinsip yang cukup kuat untuk mengingat kebersamaan dan kedaulatan masyarakat adat Menua Sungai Utik. Adalah Apai Janggut atau biasa di panggil Pak Bandi bagi saya adalah salah satu sosok pejuang adat yang patut di jadikan teladan bagaimana kegigihannya untuk tetap berjuang memprtahankan warisan leluhur mereka ini. 

Abdon Nababan Dukung Mahir, Salah Satu Kader AMAN, Jadi Caleg DPD RI 2014



SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Senin, 22 April 2013 - 19:45:45 WIB

Abdon Nababan sangat mendukung salah satu kader AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Mahir Takaka, untuk maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada Pemilu 2014 nanti.

“Berbekal pengalaman yang didapat di tingkat daerah, propinsi, nasional dan internasional, saya yakin Mahir Takaka mampu membawa perubahan sosial khususnya bagi masyarakat adat yang saat ini merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru yang lebih baik,” terang Abdon, Sekjen AMAN, di Jakarta, Senin (22/04 2013).

Menurut Abdon, AMAN tentu saja mendukung secara penuh perjuangan yang dilakukan oleh kader-kadernya. Hal ini merupakan bagian dari bentuk sikap perjuangan AMAN melalui jalur parlemen.

“Ia sudah teruji selama 16 tahun bekerja bersama masyarakat adat dan kelompok-kelom pok akar rumput di tingkat komunitas, kabupaten, propinsi, nasional dan internasional,” papar Abdon.

Perlu diketahui, hari ini, Mahir resmi telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pria kelahiran Seko, Kab. Luwu Utara, 6 Agustus 1971 ini, saat ini tercatat sebagai Deputi III Sekjen AMAN Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat.

Mahir sendiri bertekad untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, menjadi bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

Salah Satu Kader Terbaik Masyarakat Adat Mendaftar Sebagai Calon Anggota DPD RI


Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)


Jakarta, 22 April 2013,Mahir Takaka, secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon DPD RI untuk Pemilu 2014 pada tgl 22 Aprl 2013. Pria kelahiran Seko-Kabupaten Luwu Utara, 6 Agustus 1971 adalah bapak dua orang puteri yang selama hampir 2 dekade terakhirbekerja untuk masyarakat.Saat ini Mahir menjabat sebagai Deputi III Sekjen AMAN untuk Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN).


AMAN mendukung secara penuh perjuangan yang dilakukan oleh kader-kadernya, termasuk upaya perluasan partisipasi politik melalui jalur parlemen.


“Berbekal pengalaman yang didapat di tingkat daerah, propinsi, nasional dan internasional, saya yakin Mahir Takaka mampu membawa perubahan sosial khususnya bagi masyarakat adat yang saat ini merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan sebuah Indonesia baru yang lebih baik,” kata Sekjen AMAN, Abdon Nababan.


Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, Mahir Takaka bertekad untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik. 

Tekad ini ditopang oleh pengalaman Mahir Takaka yang sudah teruji selama 16 tahun bekerja bersama masyarakat adat dan kelompok-kelompok akar rumput di tingkat komunitas, kabupaten, propinsi, nasional dan internasional.


Kontak :

Abdon Nababan [Sekjen AMAN]
Email: abdon.nababan@aman.or.id
HP: +62811111365


Mahir Takaka [Deputi III Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat, PB AMAN]
Email: mtakaka@aman.or.id / mtakaka@gmail.com
HP: +628111103798

Senin, 01 April 2013

Bencana Kematian dan Kelaparan di District Kwoor, Kab. Tambrauw, Papua

“Kami Sudah Sakit Lama Tapi Petugas Kesehatan Tidak Peduli”, keluhan warga di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw kepada AMAN Sorong Raya.

Sejak bulan November 2012, masyarakat adat di District Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, terserang wabah penyakit yang menyebabkan kematian massal. Jenis penyakit yang diderita kebanyakan warga adalah busung lapar atau kekurangan gizi dan gatal-gatal. Wabah ini telah menyebar dibeberapa kampung yaitu; Kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuweis dan Krisnos.

Informasi yang dikumpulkan AMAN Sorong Raya, hingga Februari 2013 warga yang terserang wabah ini (sakit) sekitar 535 jiwa dan meninggal dunia 95 orang. Di Kampung Baddei; 250 orang sakit dan 45 orang meninggal dunia, Kampung Jokjoker ; 210 sakit dan 15 orang meninggal dunia, Kampung Kosefa; 75 sakit dan 35 orang meninggal dunia. Menurut keterangan warga, tidak ada pelayanan kesehatan dari pemerintah di Distrik Kwoor. Selain itu, Postu di Distrik Kwoor masih kekurangan tenaga medis, sehingga setiap warga yang datang seringkali tidak mendapatkan pelayanan karena mantra atau dokter tidak ada di tempat. Seringkali warga harus berjalan kaki ke kampong lainnya untuk mencari pengobatan.

Pelayan Gereja di Kampung Jokjoker menyatakan bahwa kejadian (warga sakit) mulai dari bulan November 2012. Warga sempat mencari pengobatan ke Kampung Werur dan sudah melaporkan laporan ke pihak medis atau ke pemerintah di distrik Sausapor dan Kabupaten Tambrauw. Namun, belum ada upaya nyata untuk membantu warga. Saat ini masyarakat harus mencari pengobatan sendiri dengan berjalan kaki hingga berhari-hari menempuh jarak yang jauh.

Hingga bulan Februari 2013, banyak warga di Distrik Kwoor yang meninggal dunia secara berturut-turut. Warga dari Kampung Kosefo (12 orang yang sakit) berjalan kaki ke Distrik Sausapor selama 4 hari untuk berobat dan melaporkan kejadian ini ke pihak Rumah Sakit. Masyarakat di Kampung Jokjoker mengalami trauma (ketakutan) karena banyak warga yang meninggal dunia. Mereka terpaksa pindah ke Kampung Bikar, Baddei Sibi dan sebagian ke Sausapor. Sedangkan jarak tempuh dari Kampung Jokjoker ke Bikar adalah 1 hari berjalan kaki.

Pelayanan atau bantuan dari pemerintah setempat sangat lambat. Saat ini baru dilakukan pengiriman obat-obat di beberapa titik (kampong Sumbab dan Bikar) saja. Masyarakat disuruh turun ke Kampung-kampung. Karena banyak yang sakit dan tidak mampu berjalan jauh lagi, maka hanya sebagian warga saja yang mengambil obat-obatan dari kampung yang ada pelayanan kesehatannya.

AMAN Sorong Raya dan jaringannya sedang melakukan upaya untuk membantu bencana wabah penyakit di Kabupaten Tambrauw ini. Mereka juga mengirimkan utusan untuk mencari informasi yang lebih detail dan lengkap lagi di lapangan. Saat ini AMAN Sorong Raya sedang melakukan konsolidasi dengan jaringan yang ada untuk mendesak pemerintah daerah supaya melakukan pelayanan dalam menanggani bencana wabah penyakit di distrik Tambrauw ini.

Rekomendasi dari AMAN Sorong Raya:


  1. Adanya indikasih pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara dengan melakukan Pembiaran hingga masyarakat menjadi korban
  2. Segera adanya Tim bantuan untuk membantu manusia yang sakit dengan melakukan pengobatan, perawatan dan pelayanan sesegera mungkin
  3. Melakukan pendekatan konseling, dan penguatan pisikologis bagi masyarakat yang mengalami kehilangan saudara/i, anak, suami, istrik, adik, kk, keluarga, marga hingga mencegah Trauma yang berkepanjangan.
  4. Segera dibentuk Tim Investigasi yang Independent untuk melakukan Investigasi yang dalam terkait kasus kematian Masal serta pelayanan yang tidak sesuai.


Kontak Person:


  1. Bapak Kostan (AMAN Sorong Raya) Email ; jenives.magablo@gmail.com HP; 08159063657 dan 081247379090
  2. Ibu Ludia (Dewan AMAN Nasional Region Papua); Email; mantanansa@aman.or.id HP; 08134465411
  3. Annas Radin Syarif (PB AMAN), Alamat; Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A Jakarta Selatan. 12820 – INDONESIA Telp : 62 – 21 – 8297954; Fax : 62 – 21 – 83706282; Hp : 081381467856, Email; annas240@aman.or.id , Website; www.aman.or.id


Minggu, 17 Maret 2013

Siaran Pers AMAN 17 Maret 2013


Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 14 Tahun AMAN
”Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat”

Tepat tanggal 17 Maret tahun 1999, lebih dari empat ratus pemimpin adat dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka  menyerukan “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”. Seruan tersebut  adalah wujud perlawanan terhadap perampasan hak-hak Masyarakat Adat oleh negara dalam bentuk perampasan tanah, wilayah dan sumberdaya alam serta pelanggaran HAM serius yang terus terjadi.  

Tanggal 17 Maret kemudian dimaknai oleh Masyarakat adat sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara serta terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Seiring bergulirnya perjalanan waktu, pada usia AMAN ke-14 ini ada banyak peristiwa dan catatan Masyarakat adat dalam perjuangannya untuk meraih pengakuan hak-hak yang diwariskan oleh leluhurnya. Cahaya dan harapan  mulai menyinari Masyarakat adat, namun Masyarakat Adat masih menunggu dan harus tetap memperjuangkan harapan itu.

AMAN berterima kasih kepada DPR RI yang sedang menggodok RUU Masyarakat Adat yang merupakan mandat dari UUD 1945 khususnya pasal 18B ayat 2.  AMAN juga berterima kasih kepada Kepala UKP4 dan Kepala BIG yang telah menerima 2,4 juta hektar peta wilayah adat untuk diintegrasikan dalam “Satu Peta Indonesia”. Penerimaan peta wilayah adat ini adalah sebuah sejarah dimana akhirnya masyarakat adat secara resmi mulai terlihat hadir dalam negara Indonesia.

Namun, AMAN juga mencatat eskalasi konflik agraria dan pelanggaran HAM masih sangat tinggi, bahkan cenderung makin marak pada tahun 2013 ini. Dalam enam bulan terakhir ini saja AMAN mencatat ada 218 orang anggota komunitas. Sebagian besar diantaranya sudah dibebaskan atau tahanan luar. Sementara sekitar 10% lagi masih dalam proses Kepolisian atau ditahan dan selebihnya masih dalam tahanan menunggu proses kepolisian. AMAN memperkirakan eskalasi konflik agraria dan sosial akan semakin meningkat setahun ke depan. Hal ini seiring dengan dinamika politik yang makin tinggi menuju Pemilu dan Pilpres 2014 dimana ijin-ijin dan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk mendapatkan uang segar demi membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat Pemilu maupun Pilpres.

Di tengah-tengah meningkatnya konflik agraria dan pelanggaran HAM ini, AMAN menyesalkan konflik internal yang terjadi di KOMNAS HAM. AMAN memandang konflik ini sebagai upaya untuk melemahkan lembaga yang seharusnya menjadi harapan sebagai ujung tombak penegakan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dan KOMNAS HAM perlu segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk segera menyelesaikan konflik internal tersebut demi tegaknya pemenuhan HAM di Indonesia.

AMAN menyerukan percepatan pemetaan wilayah adat dan pemulihan kekuatan hukum dan peradilan adat! Masyarakat Adat mengembalikan musyawarah adat sebagai lembaga pengambilan keputusan bersama yang tertinggi dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga adat.

Terkait dengan Pemilu dan Pilpres 2014, Kongres dan Rakernas AMAN menyatakan bahwa Masyarakat Adat akan memilih partai politik yang sudah jelas mendukung pengesahan RUU PPHMA menjadi UU. Masyarakat Adat sudah sepakat bahwa pada Pemilu dan Pilpres 2014, setiap suara yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tidak boleh mendukung, apalagi memilih calon legislator, calon presiden yang maju dari partai yang tidak mendukung pengesahan RUU Masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, akan menjadi cahaya besar yang menuntun kehidupan paling sedikit 30 juta Masyarakat Adat yang saat ini kehilangan hak atas hutan adatnya. Undang-Undang Masyarakat Adat akan menjadi cahaya terang yang menuntun langkah 70 juta Masyarakat adat Indonesia menuju kehidupan yang lebih damai berkeadilan, sejahtera dan mengakhiri 68 tahun kemerdekaan yang tertunda dan menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya.

Jakarta, 17 Maret 2013
Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Selasa, 26 Februari 2013

Pernyataan Sikap AMAN Pada RAKERNAS III AMAN

Adil Ka Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata

Pada tanggal 19-24 Februari 2013, telah dilakukan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (RAKERNAS AMAN), yang dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari unsur Pengurus Besar, 20 Pengurus Wilayah, dan 83 Pengurus Daerah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Harian AMAN Kalimantan Tengah dan Pengurus Daerah AMAN Gunung Mas, dan secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang telah membantu kelancaran proses RAKERNAS III AMAN. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah, khususnya Masyarakat Adat Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas yang telah menyambut seluruh peserta dan menyediakan wilayah adat-nya sebagai tempat berlangsungnya RAKERNAS III AMAN.

Kami mencatat bahwa telah ada beberapa perubahan kebijakan dan hukum yang memperkuat posisi dan peran masyarakat adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya adalah Undang-Undang (UU) No. 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat secara tegas dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Selain itu Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI sedang membahas RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Mahkamah Konstitusi juga telah melaksanakan persidangan untuk memeriksa permohonan perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukkan oleh masyarakat adat dan sedang menunggu putusannya. Di tingkat daerah, perkembangan positif ditunjukkan oleh Kabupaten Malinau dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak MasyarakatA dat di Kabupaten Malinau.

Kerjasama antara AMAN dengan beberapa lembaga Negara dapat pula dipahami sebagai bagian dari perkembangan positif tersebut. Kerjasama AMAN dengan Komnas HAM misalnya berupaya mendorong reformasi hokum untuk penegakan HAM masyarakat adat. Sementara salah satu sasaran dari kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup adalah untuk mengidentifikasi kearifan-kearifan local dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan Badan Pertanahan Nasional, sasaran dari kerjasama yang dilakukan adalah untuk merancang prosedur hokum dalam rangka pendaftaran tanah dan wilayah adat serta penyelesaian konflik pertanahan. Kerjasama terbaru dilakukan dengan Unit Kerja Presiden untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu hasil dari kerjasama itu adalah UKP4 memfasilitasi penerimaan peta wilayah adat oleh Badan Informasi Geospasial/BIGpada November 2012 yang lalu. Kerjasama dengan UKP4 ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan untuk memasukkan petawilayah adat dalam One Map Policy Indonesia, yang dalam jangka panjang bias digunakan sebagai acuan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan terkait kehutanan dan pertanahan di masa yang akandatang.

Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kehutanan di Indonesia. Implementasi dari STRANAS REDD+ masih sangat lemah karena tidak disertai dengan adanya kelembagaan yang kuat. Moratorium pemberian ijin konsesi di atas kawasan hutan juga sangat lemah karena hanya diatur melalui Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011. Mengatasi persoalan yang sudah mengakar dalam tata kelola kehutanan seharusnya dilakukan dengan upaya yang lebih kuat, baik melalui peraturan yang lebih tinggi maupun kelembagaan yang lebih kuat dan permanen.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang masih bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam yang akan berdampak serius terhadap masyarakat adat. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah salah satu contohnya. Dengan MP3EI, pemerintah membagi-bagi wilayah Indonesia kedalam zona-zona ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan keberadaan masyarakat adat. MP3EI juga masih bertumpu pada investasi skala besar yang hanya akan menguntungkan segelintir pemilik modal.

Kami juga mencatat beberapa peristiwa yang kontra produktif dengan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan. Di lapangan, tindakan-tindakan diskriminasi, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat masih terus terjadi. Konflik yang masih berlangsung diantaranya adalah: kasus pertambangan yang melibatkan Masyarakat Adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT. INCO/PT.Vale, Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Sumbawa, NTB dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Muara Tae, Kalimantan Timur dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya, Kasus Perkebunan yang melibatkan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari, konflik Masyarakat Adat di Musi Banyuasin melawan puluhan perusahaan perkebunan, kasus taman nasional antara Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa dengan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap kepercayaan/agama asli, misalnya Kaharingan di komunitas adat Dayak Meratus dan banyak komunitas Dayak di Kalimantan Tengah, serta kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut Masyarakat Adat Baduy.

Proses-proses pembuatan kebijakan public masih jauh dari harapan masyarakat termasuk masyarakat adat. Indonesia saat ini sedang bersiap-siap menyongsong pergantian penyelenggara negara yang akan terjadi padatahun 2014. Sedang terjadi proses mobilisasi kekuatan politik dan ekonomi diantara para elit politik Indonesia. Masyarakat adat dihadapkan dengan situasi dimana tidak ada sistim politik yang memungkinkan masyarakat adat terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan khususnya yang menyangkut keberadaan masyarakat adat.

Situasi demikian menunjukkan bahwa negara, c.q pemerintah bersikap mendua terhadap masyarakat adat. Di satusisi, menunjukkan respon positif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat adat melalui beberapa kebijakan, tetapi di sisi lain pemerintah masih melanggengkan kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Kami berpandangan bahwa situasi demikian hanya akan menghalangi usaha bersama untuk membangun bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Oleh sebab itu, kami, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara:
  1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA), yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Adat;
  2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan tentang MP3EI dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas;
  3. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan terhadap permohonan Uji Materill atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN;
  4. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan diskriminasi terhadap penganut agama asli dan segera membuat kebijakan yang mengakui agama asli dan penganut kepercayaan;
  5. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan kekerasan dan membuat langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah, wilayah dan sumberdaya alam di wilayah-wilayah Masyarakat Adat;
  6. Mendesak pemerintah untuk mencabut Hak GunaUsaha (HGU), HPH dan ijin tambang di berbagai wilayah adat di nusantara yang melanggar hak dan terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat, serta mendesak pemerintah untuk menindak atau menghukum perusahaan-perusahaan yang masihberoperasi di lapangan meskipun ijinnya sudah dicabut.
  7. Mendesak Presiden untuk membentuk kelembagaan yang kuat di bawah presiden yang mampu mengatasi sektoralisme dalam implementasi STRANAS REDD+;
  8. Mendesak Presiden untuk mempertahankan kebijakan tentang moratorium pemberian ijin konsesi di atas kawasan hutan dengan memperkuat instrument hokum tentang moratorium dan memperpanjang masa berlakunya. Selain itu, kami juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap moratorium yang sudah berjalan.
  9. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang inventarisasi dan administrasi wilayah-wilayah adat;
  10. Mendesak partai-partai politik untuk mendukung dan menginstruksikan kepada anggota DPR-RI untuk memastikan pengesahan RUU PPHMA pada pertengahan tahun 2013. Terkait dengan hal ini, kami telah bersepakat untuk tidak memilih partai politik yang tidak mendukung pengesahan RUU tersebut.
  11. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan isntruksi kepada Polda, Korem dan Kodim dan Kodam untuk menghapuskan sigma separatisme OPM di Papua karena terus memicu kekerasan di Papua.
  12. Mendorong penyelesaian konflik internal antara komunitas adat dengan komunitas lainnya yang diakibatkan oleh misalnya exodus, atau persoalan lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang diselesaikan berdasarkan kearifan masyarakat adat dan dapat melibatkan pemerintah.

Kami mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan segera mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kami siap bekerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Tumbang Malahoi, 23 Februari 2013

Jumat, 08 Februari 2013

Maklumat dan Resolusi Masyarakat Adat Talang Mamak


Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat

I. Maklumat:
  1. Memperkokoh kebersamaan melalui musyawarah-musyawarah adat sebagai mekanisme keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat Talang Mamak,
  2. Bertekad bersama-sama memetakan wilayah adat Talang Mamak di Batang Tanahku dan
  3. Dubalang Anak Talang, maupun Suku Nan Anam Balai Nan Tiga (Tigabalai) yang merupakan warisan leluhur kami,
  4. Melakukan penggalian dan pelurusan sejarah adat kami secara baik dan benar sebagai dasar dan landasan histori dan hukum adat,
  5. Menghentikan tindakan-tindakan menjual tanah adat,
  6. Menghidupkan kembali lembaga adat dan hukum adat serta tradisi sebagai jati diri dan identitas sosial masyarakat adat Talang Mamak,
  7.  Mempertahankan keutuhan wilayah adat Talang Mamak dari segala bentuk pengambilalihan dan penguasaan oleh pihak luar manapun,
II. Resolusi:
  1. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengundang organisasi masyarakat adat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai bagian dari upaya untuk mensegerakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,
  2. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan sinkronisasi atas semua peraturan perundang-undangan yang ada,
  3. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan, baik perkebunan sawit, pertambangan maupun hutan tanaman indsutri, di wilayah adat Talang Mamak serta melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pengetahuan asli dan praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat adat Talang Mamak,
  4. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia, cq Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan budaya masyarakat adat Talang Mamak,
  5. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Badan Pertanahan Nasional untuk segera meninjau ulang seluruh sertifikat dan pemberian hak guna usaha yang diberikan di atas wilayah adat Talang Mamak dan meninjau ulang serta menghentikan perijinan di atas wilayah/tanah ulayat Talang Mamak,
  6. Mendesak Pemerintah Indonesia, cq Kementrian Kehutanan untuk meninjau ulang penetapan kawasan hutan dan perijinan kehutanan di atas wilayah adat Talang Mamak,
  7. Mendesak kepada Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM untuk melakukan mediasi antara masyarakat adat Talang Mamak dengan Pemerintah terkait dengan keberadaan agama leluhur/system kepercayaan Talang Mamak dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tercapainya penyelesaian masalah yang bermartabat terkait dengan pengambilalihan wilayah adat Talang Mamak oleh pemerintah dan investor,
  8. Mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu dan DPRD Inhu untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui hak-hak masyarakat adat Talang Mamak atas Tanah dan Sumberdaya Alam, agama/system kepercayaan, tradisi dan sebagainya,
  9. Mendesak seluruh pemerintahan desa di wilayah adat Talang Mamak untuk menghentikan tindakan-tindakan penjualan tanah adat Talang Mamak dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya,
  10. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, cq Dinas Pendidikan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan mulai dari memperbanyak jumlah sekolah dasar dan membuat dua buah sekolah menengah pertama dan satu buah sekolah menengah umum di wilayah adat Talang Mamak dan menyesuaikan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan pembangunan karakter masyarakat adat Talang Mamak,
  11. Mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, cq Kantor Agama agar membuka diri dan menyusun langkah-langkah hukum dan kebijakan dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kepercayaan masyarakat adat Talang Mamak,
  12. Mendesak Pemerintah Daerah, cq kantor Catatan Sipil untuk membuat terobosan hukum dan kebijakan dalam rangka mempermudah pencatatan kewarganegaraan bagi masyarakat adat Talang Mamak seperti pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah dan sebagainya,
  13. Mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Talang Mamak, baik perkebunan sawit, hutan tanaman industry maupun perusahaan tambang untuk membuka diri pada terciptanya ruang-ruang perundingan dengan masyarakat adat Talang Mamak untuk berdialog yang memungkinkan terciptanya kesepakatan-kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat adat Talang Mamak mengenai ganti rugi dan sebagainya,
  14. Meminta kepada PB. AMAN, PW. AMAN RIAU dan PD. AMAN INHU untuk mengefektifkan pembelaan dan pelayanan dalam membantu perjuangan dalam mendapatkan hak-hak kami.
  15. Menghimbau kepada para pihak yang hidup di wilayah Talang Mamak agar menghormati Adat dan tradisi Talang Mamak dan bersama-sama menggali nilai-nilai adat dan budaya Talang Mamak.
PATIH DAN BATIN TALANG MAMAK

sumber: http://www.aman.or.id/2013/01/15/maklumat-dan-resolusi-masyarakat-adat-talang-mamak/

Surat Terbuka Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria

Surat Terbuka Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria kepada Presiden Republik Indonesia untuk Penyelesaian Konflik Agraria

Bapak Presiden yang kami hormati,

Setelah mengikuti dengan saksama perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan konflik agraria di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, maka kami sebagai pengajar, peneliti dan pemerhati studi agraria di Indonesia yang bergabung dalam Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Berdasarkan kajian, pengalaman dan pengamatan kami terhadap persoalan agraria, kami sampaikan pendapat dan usulan kepada Bapak, sebagaimana butir-butir di bawah ini.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik untuk generasi saat ini maupun masa mendatang yang harus dimaknai ke dalam empat prinsip: (i) kemanfaatan dan pemerataan sumberdaya alam bagi rakyat; (ii) perlindungan atas hak azasi manusia; (iii) partisipasi rakyat dalam menentukan akses, alokasi dan distribusi sumberdaya alam, serta; (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.
Fungsi legislasi, regulasi, perencanaan, dan alokasi pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dan sumberdaya alam oleh negara harus berlandaskan pada mandat yang diberikan oleh UUD 1945 yang sudah ditetapkan pada angka 1 yaitu untuk sebesar-besarnya perlindungan terhadap hak-hak bangsa Indonesia, termasuk kelompok masyarakat rentan, yakni masyarakat hukum adat, golongan miskin, perempuan, petani dan nelayan.

Pembangunan ekonomi yang sehat memerlukan penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan sebagai basis penguatan ekonomi rakyat. Demikian pula diperlukan partisipasi masyarakat secara hakiki. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kemauan politik yang sungguh-sungguh dan konsisten serta jaminan perlindungan hukum yang nyata terhadap kelompok masyarakat rentan, utamanya masyarakat tak bertanah (tunakisma) dan tidak memiliki akses terhadap tanah dan sumberdaya alam.
Reformasi hukum dan kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam belum dilaksanakan. Empat hal mengindikasikan situasi ini: i) adanya beberapa ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945; (ii) adanya ketidak-harmonisan dan ketidak-sinkronan diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumberdaya alam dan lingkungan hidup; iii) adanya ketidak-sinkronan antara peraturan perundangan-undangan sumberdaya alam dan lingkungan dengan peraturan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi; iv) banyaknya peraturan daerah yang bersifat eksploitatif dan bermotif kepentingan jangka pendek. Sebagai akibatnya, keberlanjutan pembangunan Indonesia terancam. Bencana lingkungan dan degradasi sumber daya alam meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan dan praktik penerbitan izin, khususnya bagi usaha skala besar, yang ada selama ini – di satu pihak -- belum mengindahkan prinsip hukum dan tata kelola yang baik, sarat korupsi, melampaui daya dukung lingkungan, tidak mengakui hak-hak dan membatasi akses kelompok masyarakat rentan utamanya mereka yang tidak bertanah (tunakisma). Di lain pihak, terdapat konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir orang/badan hukum yang mengakibatkan lebarnya kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah. Demikian pula terdapat sejumlah perjanjian investasi dan perdagangan bilateral dan multilateral yang berseberangan dengan semangat keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup.

Masalah-masalah pada angka 4 dan 5 tersebut menjadi penyebab muncul, bereskalasi dan tidak terselesaikannya konflik agraria serta tidak diatasinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penyelesaian konflik lebih mengedepankan penyelesaian legal formal dengan mengabaikan keadilan substantif. Akibatnya, konflik agraria justru semakin meningkat. Sebagai gambaran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menyatakan ada sekitar 8.000 konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Sawit Watch menyebutkan adanya sekitar 660 konflik di perkebunan kelapa sawit dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut konflik agraria di sektor perikanan sepanjang 2012 melibatkan sedikitnya 60 ribu nelayan. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menemukan sekitar 1.700 konflik agraria, mencakup kasus-kasus perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Khusus di tahun 2012, KPA mencatat 156 petani ditahan tanpa proses hukum yang benar, 55 orang terluka dan dianiaya, 25 petani tertembak dan 3 orang tewas akibat konflik agraria.
Konflik agraria semakin tidak terdeteksi secara dini karena belum optimalnya penanganan pengaduan konflik. Di samping itu, konflik bereskalasi karena tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan yang seharusnya berdiri di atas semua pihak, tetapi pada umumnya justru melindungi kepentingan pemodal dengan cara yang patut diduga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai tanah/sumber daya alam yang diklaim oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal lain.

Pembangunan Indonesia yang berprinsip pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kesetaraan, dan pelestarian fungsi lingkungan tidak akan mencapai tujuannya jika konflik agraria tidak diselesaikan atau diselesaikan hanya dengan cara represif. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan kemauan politik yang kuat, sungguh-sungguh, konsisten, progresif, dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan; disertai implementasi kebijakan yang tepat dengan dukungan akademisi, masyarakat madani, dan aparat keamanan.
Terkait dengan butir-butir pandangan di atas, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden hal-hal berikut.
Melaksanakan seluruh arah kebijakan dan mandat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara konsisten dan memantau pelaksanaannya secara transparan, berkelanjutan dan akuntabel dengan membentuk jaringan pemantau antar pemangku kepentingan.
Mengupayakan penyelesaian konflik agraria secara berkesinambungan, intensif dan terkoordinasi dengan cara:
Membentuk lembaga independen dengan tugas:
a.     Mendaftar, mengadministrasikan dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria yang diadukan oleh kelompok masyarakat secara kolektif;
b.     Melakukan audit atas ijin-ijin pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang diberikan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan konflik-konflik agraria;
c.     Membuat dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria tersebut kepada para pihak yang terlibat di dalam konflik.
d.     Memfasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi, negosiasi dan arbitrasi;
e.     Melakukan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-Kementerian.

Mendorong Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk:

a.     Identifikasi dan inventarisasi konflik-konflik yang sedang berlangsung serta deteksi dini potensi konflik pengelolaan sumberdaya alam;
b.     Fasilitasi proses-proses penyelesaian konflik agraria yang berlangsung di daerah masing-masing;
c.     Identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dalam rangka pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Merevisi Instruksi Presiden (Inpres) No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri karena: (i) Inpres ini lebih fokus pada penyelesaian konflik yang timbul di permukaan melalui pendekatan keamanan tetapi tidak mengupayakan tindakan korektif terhadap akar konfliknya; (ii) Inpres ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria karena tidak melibatkan menteri-menteri terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk:

a.      Mengusut tuntas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri/TNI terhadap masyarakat dan aktivis LSM terkait dengan konflik-konflik agraria;
b.      Menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan oleh aparat; dan
c.      Membebaskan aktivis LSM warga masyarakat hukum adat, petani dan nelayan yang saat ini ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian.

Menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memimpin pengkajian ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pengelolaan sumberdaya alam yang tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain, dengan melibatkan akademisi dan masyarakat madani. Pengkajian ulang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Dalam rangka pengkajian ulang perlu diterbitkan Peraturan Presiden sebagai landasan moratorium penyusunan peraturan perundangan-undangan di bidang agraria dan sumberdaya alam. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan revisi peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Menugaskan kepada Pimpinan kementerian terkait dengan sumberdaya agraria dan Badan Pertanahan Nasional untuk:

a.     Melakukan moratorium pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya alam atau hak atas tanah selama dilakukan audit oleh lembaga independen;
b.     Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan konflik agraria;
c.     Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mendorong Kementerian terkait dan Badan Pertanahan Nasional untuk:
a.     Mendukung percepatan pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
b.     Mendukung Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan proses identifikasi dan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat.
c.     Menugaskan kepada Menteri Kehutanan untuk segera menyelesaikan konflik pada desa-desa di dalam, berbatasan dan sekitar kawasan hutan.
d.     Membentuk kementerian yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan dan implementasi kebijakan di bidang pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Jakarta 7 Februari 2013

Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria