Senin, 18 Juni 2012

Ancaman Tambang Bagi Orang Seko di Ambang Mata

Rencana Tambang di Seko oleh PT. Kalla Arebamma akhirnya semakin mendekati proses implementasi yang didahului dengan proses sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu tahapan dan proses yang sudah dilakukan adalah undangan penerimaan komplain dari masyarakat adat di Seko yang dimulai dari tanggal 19 Mei s/d 19 Juni 2011. 
Sayangnya informasinya terutama bagi saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat di Seko khususnya wilayah adat Hono' terlambat menerima informasi ini sehingga upaya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai keberlanjutan dan keberlangsungan kehidupan saya di kampung ternyata sudah sulit saya lakukan. Ini mungkin karena saya terlalu jauh di seberang lautan dan juga sulitnya untuk melakukan akses setiap perkembangan yang terjadi di kampung halaman saya selama ini. 
Dengan proses panjang perjuangan yang sudah saya lakukan sejak tahun 1997 di Kampung bersama dengan teman-teman saya di Palopo, Makasar, Bogor, Jakarta  dan kawan-kawan lainnya yang selama ini banyak membantu menyumbangkan buah pikirannya terhadap penguatan gerakan masyarakat adat di Seko kembali mendapatkan ancaman dengan rencana pemberian kuasa pertambangan melalui Kontrak Karya Tambang oleh pemerintah yang salah satunya adalah kepada PT. Kalla Arebamma dan tentunya dengan perusahaan-perusahaan lainnya.  
Masuknya investasi melalui kontrak karya tambang ini di Seko dengan sederatan pengalaman yang saya telah saksikan di wilayah-wilayah adat lainnya di Indoensia dan beberapa negara, sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa peluang kriminalisasi terhadap masyarakat adat di Seko akan terjadi. Kriminalisasi dari penyelenggara negara dengan menggunakan alat-alat negara seperti Polisi dan aparat keamanan sudah pasti terjadi ketika proses tambang ini cenderung di paksakan karena orang Seko terutama yang wilayah adatnya akan dijadikan tambang, dan ketika mereka akan mempertahankan atau menolak dijadikan sebagai lokasi tambang. Akibatnya mereka termasuk saya berpeluang akan tergusur atau digusur dari tanah leluhurnya sendiri. Sungguh ironi apabila pembangunan di negara yang kita cintai ini masih harus mengorbankan rakyatnya sendiri hanya karena kepentingan pemodal dengan atas nama mendorong peningkatan devisa negara. (Sumber foto: Group FB BIGA TOSEKO)