Selasa, 03 Januari 2012

Siaran Pers Bersama – SEKRETARIAT BERSAMA PEMULIHAN HAK RAKYAT INDONESIA


Siaran Pers Bersama – SEKRETARIAT BERSAMA PEMULIHAN HAK RAKYAT INDONESIA

Jakarta 03 Januari 2012 

 WALHI, GSBI, KASBI, AGRA, SPI,SPP, P3I, JATAM, KPA, YLBHI, REPDEM, Sawit Watch, Koalisi Anti Utang, HMI MPO, IGJ, Formadda NTT/ JPIC OFM, LIMA, PMKRI, DPP IMM, LMND, Srikandi Demokrasi, KIARA, PWYP, Solidaritas Perempuan, Kontras, Huma, SHI, FMN, Imparsial, ANBTI, Elsam, PMII, FPBJ, JKPP, AMAN, SPKS, LBH Jakarta, WALHI Jakarta, sahabat WALHI, WALHI Jabar, PPHJ, Institute Hijau Indonesia, Parade Nusantara, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, IHCS, Sarikat Nelayan Indonesia, INDIES

Pimpinan Organisasi Nasional Kunjungi Wilayah Konflik Berdarah

Jakarta (03/01) – Sejumlah Pimpinan Organisasi Massa, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat Adat, Organisasi Nelayan dan Organisasi Mahasiswa dari berbagai sektor diantaranya Lingkungan Hidup, Agraria, Tani, Buruh, Nelayan/ Pesisir Laut, Prodemokrasi, Hak Azazi Manusia, kelompok perempuan dipastikan akan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah konflik berdarah di tanah air. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan dukungan dan solidaritas kepada masyarakat yang selama ini tak pernah lelah memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat diatas tanah mereka berikut sumber-sumber kehidupan yang terkandung di dalamnnya. Harapannya pertemuan antara pimpinan Ormas, Ornop nasional dan mahasiswa dengan masyarakat korban itu nantinya  bisa mengurangi trauma dan memberikan rasa aman terhadap korban konflik berdarah dan menemukan resolusi yang berkeadilan dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Adapun kunjungan tersebut akan dilakukan pada tanggal 3-7 Januari 2012 di wilayah Mesuji Lampung (Register 45, Sri Tanjung, Moro-moro) dan Sodong Sumatera Selatan, Wilayah adat Masyarakat Pekasa di Sumabawa dan di Bima Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini juga merupakan follow up dari rencana aksi yang diputuskan sebelumnya.

Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia menemukan upaya-upaya kriminalisasi hak-hak petani dan aktifis masih berlangsung pasca tragedi 24 Desember 2011, yang dilakukan oleh aparat kemanan setempat yang ditandai dengan adanya ancaman kepada Jurnalis yang meliput tragedi 24, banyak korban luka-luka yang belum mendapat pelayan medis karena takut, dan seterusnya.

Bukannya melakukan tindakan pemenuhan hak-hak korban dan masyarakat, pemerintah khususnya aparat Kepolisian justru semakin memperkeruh situasi di daerah dan menciptakan rasa ketakutan baru bagi masyarakat, pihak kepolisian sibuk melakukan propaganda tentang adanya provokator dan menetapkan pimpinan-pimpinan aksi blokade pelabuhan Sape sebagai provokator tragedi berdarah. Tentu saja hal tersebut jauh dari kebenaran dan sesat pikir. Ironisnya, rekomendasi awal TGPF Mesuji bentukan pemerintah justru tidak menyentuh persoalan dasarnya, yakni perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan dengan meminggirkan hak-hak dasar rakyat

Sudah tidak ada waktu lagi pemerintah harus mencabut ijin-ijin perusahaan yang terlibat konflik karena pemberian ijin dan keberadaan perusahaan yang merusak  dan berpotensi merusak sumber-sumber kehidupan rakyat adalah faktor utama terjadinya konflik berdarah. Memastikan tidak ada keterlibatan dan BKO TNI/ POLRI diwilayah konflik agraria dan sektor sumberdaya alam. Presiden harus bisa memastikan bahwa tidak ada lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI/POLRI diwilayah manapun di Republik ini. (selesai)