Jumat, 20 Mei 2011

Masyarakat Adat Barambang Katute Menuntut Keadilan


Konflik Tenurial dan Kriminalisasi Masyarakat Adat Barambang Katute

Masyarakat desa Bontokatute mengelola aset leluhurnya sudah berlangsung secara turun-temurun dengan konsep pengetahuan asli yang mengedepankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya alam antar generasi. Untuk itu dalam praktek pengelolaannya, Wilayah adat mereka di bagi menjadi dua bagian yaitu wilayah yang bisa dikelola dan wilayah larangan untuk dikelola. Masyarakat Adat Bontokatute menetapkan hutan larangan sebagai hutan adat. Di dalam wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan. Sekitar tahun 50an wilayah larangan diperjelas dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala Sikki, Pahamalang dan Jappa sedangkan dari pihak kehutanan diwakili oleh Karaeng Daming. Mereka sepakat untuk membagi dua wilayah dengan menanam bambu sebagai batas. Kesepakatan ini sampai sekarang masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang katute yaitu kuburan Barambang Pertama, rumah adat “Balla Lompoa ri Katute” dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan masyarakat adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan tahun lalu.

Wilayah Bontokatute ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1994-1995, namun proses penetapan hutan lindung tidak diketahui oleh masyarakat. Setelah ada pengumuman baru masyarakat mengetahui dan sempat diprotes oleh warga namun tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah kabupaten Sinjai, malah salah seorang warga bernama Muh. Rustam Hamka sempat dipenjara selama 2 bulan karena dituduh memfitnah pemerintah dengan memprotes penetapan tersebut. Pada tahun 2005 muncul program GN-RHL dari Dinas Kehutanan Kab. Sinjai dengan jumlah dana 167 juta dari anggaran APBN 2005. Jenis tanaman yang ditanam adalah pohon pinus, mahoni, gamelina, kayu manis dengan target menanami lahan sekitar 84 ha. Penanaman pohon pinus ditentang oleh masyarakat dan melarang menanam dilahan mereka, pelaksanaan penanaman dilakukan oleh orang dari luar Bolalangiri. Adapun orang bolalangiri yang terlibat dalam penanaman dan melakukan jempol sebanyak 20 orang hanya karena mengejar gaji juga menanam bukan pada lahan mereka tetapi lahan orang lain. Pada tahun 2009 sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan lindung mencabut pohon pinus sebanyak 44 ribu pohon di lahan dengan luas 40 ha.

Konflik antara Wilayah Adat dengan Kawasan Hutan Lindung

1. Sebelum adanya proyek GN-RHL, pada tahun 1994 masyarakat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Tk. II Sinjai perihal Keberatan Masyarakat terhadap Tim Tata Batas Hutan dari Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Prov. Sulawesi Selatan.
2. Pada tahun 2005 Dinas Kehutanan kab. Sinjai mencanangkan Desa Bonto Katute sebagai tempat Program GN-HRL. Program inilah yang merupakan pemicu awal konflik masyarakat dengan pemerintah daerah kab. Sinjai C.q DinasKehutanan Kab. Sinjai.

Dampak Pelarangan Dinas Kehutanan Kab. Sinjai terhadap pengelolaan wilayah adat Barangkatute:
1. Akibat pelarangan tersebut masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena sumber pendapatan masyarakat yang berasal dari hasil kebun tidak ada lagi.
2. Banyak warga yang telah meningggalkan kampung halamannya untuk mencari hidup di daerah lain seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, bahkan menjadi TKI di Malaysia.
3. Masyarakat menderita tekanan psikis dan trauma karena adanya tindakan-tindakan intimidasi dari oknum-oknum polisi kehutanan.


Upaya-upaya yang telah di lakukan oleh masyarakat bersama NGO pendamping:
1. Pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 YLBHM bersama dengan masyarakat telah melakukan hearing dengan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sinjai yang di falisitasi oleh Komisi “B” DPRD Kab. Sinjai.( Berita acara pertemuan terlampir ).
2. Pada Bulan Desember 2008, YLBHM bersama dengan Masyarakat Bonto Katute telah melakukan pertemuan dengan Kasubdin Inveta Dinas Kehutanan Prov. Sul-sel.
3. Pada Bulan januari 2009, Yayasan LBHMakassar melakukan pendampingan hukum terhadap 11 warga di Polres Sinjai atas Laporan dari Kepala Dinas Kehutanan Sinjai dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di aturdalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (30 huruf a dan b) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
4. Pengambilan titik-titik koordinat untuk memperjelas status wilayah kelola masyarakat.
5. Pada Tanggal 11 Desember 2009 Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan vonis bersalah kepada 11 orang dari Masyarakat Adat Barambang Katute dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta/orang, dengan Putusan No. 52/Pid.B/2009/PN.Sinjai.
6. Pada Tanggal 4-18 November 2009, AMAN Sulsel bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif dan telah menghasilkan sebuah peta. Terkait dengan upaya legalitas tersebut Dinas Kehutanan Kab. Sinjai tidak mau mengakui hasil pemetaan tersebut.
7. Pada tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan Tinggi Sulselbar mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PN Kab. Sinjai, dengan Putusan No.61/Pid/2010/PT. Mks, yang kutipan putusan di terima oleh kuasa hukum masyarakat pada bulan April 2011, Terhadap putusan banding ini Tim Advokasi dari Yayasan LBH Makassar mengajukan Kasasi Ke MA.

Sedang ada Kasus Kehutanan, Datang Lagi Rencana Eksplorasi Tambang Emas di Wilayah Adat Barambang Katute::

o Rencana eksplorasi tambang emas di wilayah adat Barambang Katute oleh calon investor pada bulan Februari 2011. Berdasarkan informasi dari harian fajar pada tanggal 8 Maret 2011, Andi Mulawangsa(Kepala kantor pengendali dampak lingkungan hidup dan pertambangan) Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa Daerah Bontokatute dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah terutama emas dan menegaskan bahwa PEMDA Kab. Sinjai akan memberikan kemudahan fasilitas bagi investor yang ingin melakukan investasi dan menjamin kemudahan keluarnya izin-izin bagi investor yang ingin melakukan eksploitasi tambang di daerah tersebut. Hal lain Andi Mulawangsa juga mengaskan bahwa masyarakat di larang untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut.

o Menindak lanjuti informasi tersebut diatas, AMAN Sulsel melakukan penelusuran data dan pertemuan informal pada tanggal 4 Mei 2011 dengan Halil Kabid Geologi Dinas ESDM Provinsi Susel di Kantor ESDM Provinsi Sulsel. Dari hasil pertemuan informal didapat beberapa informasi terkait rencana eksplorasi tambang di Kab. Sinjai sebagai berikut :
1. luas persiapan untuk tambang di Sinjai Borong sekitar 25.000 Ha. Khusus Untuk kecamatan Sinjai Borong, yang berbatasan langsung dengan Sinjai Selatan.
2. Telah dilakukan pembangunan infrastruktur (jalan), menuju lokasi tambang oleh Pemda Sinjai di Lokasi Bontokatute.
3. Bahwa Nama Perusahaan yang siap melakukan Ekplorasi tambang di wilayah tersebut adalah PT.Galena Sumber Utama. Menurut Infomasi Kabid Geologi ESDM Prov.Sulsel Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Bakrie Group ( Pemilik Saham Abu Rizal Bakrie dan A. Darussalam Tabussala).

o Dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ismail (DEWAN AMAN Sulsel Perwakilan dari Masyarakat Adat Barambang Katute) membenarkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2011, telah ada tim dari Pemda Sinjai antara lain dari Dinas Pertambangan Kabupaten bersama ajudan Bupati Sinjai datang ke lokasi, namun Pak Ismail tidak sempat ketemu langsung dengan rombongan dari Pemda, hanya bertemu dengan salah seorang kepala dusun dan mengatakan bahwa nantinya masyarakat yang lokasinya masuk dalam kawasan tambang akan di ganti rugi sesuai dengan NJOP berkisar antara Rp. 25.000,_ sampai dengan 35.000,_ atau Rp 30.000,000,_perhektarnya, untuk sementara baru sekitar 100 Ha untuk persiapan lokasi Tambang. Kehadiran TIM tersebut tidak di ketahui oleh masyarakat setempat.

o Pada tanggal 9 Mei 2011 telah dilakukan diskusi dengan masyarakat adat Bonto Katute yang masuk wilayah konsesi tambang yang difasilitasi oleh Pak Ismail (anggota Dewan AMAN Sulsel ) menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 Warga menolak tambang yang masuk dalam wilayah adat katute.
 Warga menghendaki supaya pengelolaan tambang di kelolah secara penuh oleh masyarakat adat.

Sumber: AMAN SUL-SEL (pwaman.sulsel@aman.or.id) dan Muhammad Arman [anakkonjo@gmail.com]

1 komentar:

dewa mohamad mengatakan...

mohon penjelasan rp.30.00- 35.000 per hektar atau per are???
apakah sudah ada izin ekplorasi atau izin produksinya??
makasih sebelumnya