Kamis, 29 September 2011

DEKLARASI RONGKONG

DEKLARASI RONGKONG
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)
Desa Rinding Allo, Kec. Limbong Kab. Luwu Utara, 22 September 2011


Pada tanggal 18-22 September 2011, telah dilakukan suatu rangkaian proses Rapat Kerja Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-II, yang dimulai dengan Rapat Umum dan Konsultasi Nasional Masyarakat Adat Nusantara.

Kamis, 11 Agustus 2011

Ada Rekam Jejak Perjalanan Komunitas Dalam Musik

Ada Rekam Jejak Perjalanan Komunitas Dalam Musik
Selasa, 9 Agustus 2011

 

Tobelo, Maluku Utara (ANTARA News) - Menyelami dan menyadari perjalanan sejarah satu komunitas masyarakat tidak terlalu sulit. Pahami saja musik masyarakat setempat, maka pencerahan itu niscaya diperoleh secara gamblang.   Ahli etnomusikologi kondang, Rizaldi Siagian, menunjukkan hal itu saat menyaksikan langsung ansambel musik etnik komunitas adat Tobelo memainkan sejumlah komposisi musik mereka, di Kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa.   Satu instrumen musik buatan tangan, sangat mirip dan berfungsi seperti biola berdawai tiga, digesek dan mengeluarkan serangkaian tangga nada. Ditimpali dua tifa (sejenis gendang dari kulit lembu terbuat dari kayu kelapa) menyusul dengan birama nada cepat.   Dilanjutkan dengan kehadiran dua kelompok penari, barisan lelaki dan perempuan yang lalu tiba di tengah arena dan berhadapan. Lenggak-lenggok dan hentakan kaki serta ayunan tangan semua penari tarian tradisional Tobelo itu membentuk pola serupa.   "Itulah tarian Yora, tarian yang diilhami gerakan burung bidadari saat menyambut pagi di ketinggian pohon hutan-hutan kami ini," kata salah satu tetua adat Tobelo, Yesaya. Pertunjukan tarian dan ansambel musik itu dilakukan di salah satu paviliun rumahnya, di pinggir pantai Kota Tobelo yang menghadap Pulau Kakara di sebelah timur.Tarian Yora sendiri, merupakan satu tarian yang sangat dikenal semua orang di Kabupaten Halmahera Utara itu. "Ada nilai filosifis dan konsepsi budaya di balik ritme dan gerak tarian itu. Arah timur, di mana matahari terbit, menjadi sangat penting maknanya bagi komunitas setempat sekalipun zaman sudah sangat maju saat ini.   Demikianlah menurut Siagian; dari pemakaian alat-alat musik tradisional --lengkap dengan gong besarnya-- jelas terlihat bahwa kehadiran kolonialis Portugis pada abad ke-16 masih menyisakan "wajahnya".   Kolonialis Portugis diketahui menjejakkan kakinya di Pulau Tidore --bersebelahan dengan Pulau Ternate dan Pulau Halmahera-- setelah melakukan hal  sama di Semenanjung Malaka pada pertengahan abad ke-16. Di kedua tempat yang sempat menjadi wilayah kedaulatan Kerajaan Majapahit, Portugis memberi pengaruh yang cukup besar.   Salah satu pengaruh itu adalah beberapa penggal kata yang kemudian diserap dalam bahasa setempat. Kata capato yang berasal dari kata bahasa Portugis zapatto berarti sepatu dalam bahasa Indonesia. Bagi komunitas masyarakat Tobelo dan sekitarnya, mereka menyebut sepatu dengan kata capato itu. Belum lagi kata "bendera" yang terang-terangan berarti bendera dalam bahasa Indonesia.   "Semangat kolonialisme itu jelas hilang kini. Tapi rupanya penyerapan dan pelestarian produk budayanya masih ada. Ini kekayaan buat Indonesia karena budaya Indonesia itu disusun dari budaya-budaya komunitas adat di seluruh Nusantara," katanya.(A037) 

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/

270998/ada-rekam-jejak-perjalanan-komunitas-dalam-musik


Selasa, 09 Agustus 2011

SIARAN PERS HARI MASYARAKAT ADAT SE-DUNIA, 9 Agustus 2011

Tema “Indigenous Designs: Celebrating Stories and Culture: Crafting our own Future”


Tobelo, Halmahera Utara. Hari ini, 9 Agustus 2011, seluruh dunia tengah merayakan hari masyarakat adat sedunia. Hari ini menandai pertemuan pertama Kelompok Kerja PBB untuk masyarakat Adat (UN Working Group in Indigenous Population/WGIP) di tahun 1982. Pada 23 Desember 1994, melalui resolusi 49/214, majelis umum PBB menetapkan bahwa hari Masyarakat Adat sedunia harus diperingati pada 9 Agustus setiap tahun sehingga hari ini merupakan peringatan yang ke 17. Pada tahun 1985, WGIP mulai merancang Draft Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang pada 13 September 2007 di adopsi menjadi Deklarasi PBB oleh Sidang Umum PBB.

Sekretaris Jendral AMAN, Abdon Nababan mengatakan bahwa sebagai negara yang turut menandatangani Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP), dengan sendirinya Pemerintah Indonesia sudah mengakui hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Namun hingga saat ini, pengakuan terhadap Masyarakat Adat masih tersebar pada berbagai peraturan perundangan yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antar undang-undang. Akibatnya adalah terjadinya kekosongan hukum, yang artinya selama ini kita belum miliki undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang yang menjamin hak-hak Masyarakat Adat tidak dilanggar oleh agenda-agenda pembangunan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Abdon Nababan kemudian menambahkan bahwa hari Internasional Masyarakat Sedunia ini merupakan saat untuk mengingatkan kita semua bahwa diskriminasi, peminggiran dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang berujung pada konflik masih terus berlangsung diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Hingga saat ini konflik yang melibatkan Mayarakat Adat dengan Pemerintah dan Pemodal masih menempati urutan pertama dalam tabulasi kekerasan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dan di sisi lain, kondisi masyarakat adat semakin termarjinalkan secara ekonomi dan didiskriminasikan secara hukum serta minimnya pelayananan atas hak-hak dasarnya. Terjadi praktek pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat tanpa ada mekanisme yang pasti untuk penyelesaiannya. Hal itu dipicu karena tidak adanya kepastian, jaminan dan perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya.

Sejak UNDRIP diadopsi sebagai salah satu instrumen hukum internasional oleh PBB (September 2007), AMAN sebagai organisasi yang beranggotakan 1164 komunitas adat dari seluruh pelosok nusantara secara aktif mendorong Pemerintah Indonesia untuk bekerja secara lebih dekat dalam kemitraan dengan Masyarakat Adat untuk mengimplementasikan Deklarasi ini.

Saat ini AMAN sudah membangun kemitraan dengan beberapa lembaga pemerintah, diantaranya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian penandatanganan MoU antara AMAN dengan Komnas HAM dalam rangka peng-arusutamaan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat di Indonesia. Selanjutnya keterlibatan aktif AMAN dalam perumusan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Namun berbagai upaya aktif di atas akan menemui kesia-siaan jika pemerintah dan DPR tidak segera menindaklajutinya dengan membahas, merumuskan dan mengesahkan UU PPHMA. UU ini nantinya akan menjadi UU payung yang menjembatani tumpang tindihnya berbagai produk perundangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. RUU PHMA ini akan menciptakan rambu-rambu juridis agar kebijakan legislasi nasional mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat akan memperkuat peran lembaga-lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan dan penyelesaian sengketa secara berkeadilan.

Dengan melihat fakta-fakta diatas maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pada perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang ke-17, 9 Agustus 2011 mendesak pemerintah/DPR untuk segera mengagendakan serta mengesahkan sebuah UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang akan memberikan kepastian pada pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat Nusantara.

Jakarta, 9 Agustus 2011




Abdon Nababan
Sekretaris Jendral


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi :

Abdon Nababan (0811111365)
Mina Susana Setra (081315119414)

Selasa, 05 Juli 2011

Beras Tarone, Varitas Local di Tanah Legenda


"Sekitar 6 bulan menunggu sampai bisa di panen"

Oleh: Mahir Takaka

Beras Tarone adalah salah satu dari puluhan varietas padi lokal yang secara turun-temurun telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hak-hak masyarakat adat di Seko. Beras Tarone sangat meberikan berkontribusi yang besar terhadap kebesaran nama Seko ketika ada orang luar yang berkunjung ke daerah ini. Bahkan ketika orang mau meninggalkan Seko terutama di Seko Padang, tidak lengkap rasanya kalau tidak membawa Beras Tarone selain hasil sumber daya alam lainnya seperti kopi, madu, kerajinan, dll.

Sejak saya mulai mengenal tentang kehidupan kampung saya di Hono’, Kecamatan Seko tahun 1978 saya masih ingat sekali sampai saat ini ketika Ibu, Ayah dan Paman saya mau merencanakan untuk persiapan musim tanam setiap tahunnya, sering kali kata Tarone menjadi pilihan utama untuk dipastikan harus tersedia bibitnya. Demikian pula pada saat panen akan tiba Padi Tarone yang sudah menguning dan siap untuk di panen kemudian dibuat upacara adat yang dikenal dengan “MINGNGULU’ atau dalam pemahaman yang sederhananya bisa disebut dengan memulai panen. Setelah panen padi berlangsung antara 1-2 minggu kemudian ada lagi upacara adat yang di sebut dengan “MANNE HEA’ BARU” atau dalam bahasa yang mudah difahami dikenal dengan sebutan makan beras baru. Intinya seluruh proses mulai dari menyiapkan bibit sampai selesai panen tetap ada ritual adat yang dilakukan. Setelah seluruh proses panen selesai dan padi sudah dimasukkan di “TALUKUNG” atau lumbung kemudian diakhiri dengan ritual adat yang disebut dengan “MANTADO’I” adalah sebuah ungkapan rasa syukur atas semua hasil yang didapatkan.

Pada tahun 1980-an keberadaan Beras Tarone ini mulai terganggu dengan masuknya program pembangunan dibidang pertanian yang memperkenalkan jenis padi yang umurnya cukup pendek sampai 3 bulan sudah bisa di panen. Perjalanan waktu terus berjalan hingga tahun 2011 ini padi Tarone semakin terancam bahkan tingkat minat dari masyarakat adat di Seko untuk menanam semakin menurun.

Padahal padi Tarone hanya ada di Seko dan belum pernah diketemukan di tempat lain. Beberapa orang dan bahkan kelurga orang Seko yang sudah tinggal di daerah lain mencoba mengembangkan di tempatnya tapi belum ada yang berhasil. Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Beras Tarone tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi Masyarakat Adat yang ada di Seko.

Jumat, 20 Mei 2011

Masyarakat Adat Barambang Katute Menuntut Keadilan


Konflik Tenurial dan Kriminalisasi Masyarakat Adat Barambang Katute

Masyarakat desa Bontokatute mengelola aset leluhurnya sudah berlangsung secara turun-temurun dengan konsep pengetahuan asli yang mengedepankan keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya alam antar generasi. Untuk itu dalam praktek pengelolaannya, Wilayah adat mereka di bagi menjadi dua bagian yaitu wilayah yang bisa dikelola dan wilayah larangan untuk dikelola. Masyarakat Adat Bontokatute menetapkan hutan larangan sebagai hutan adat. Di dalam wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan. Sekitar tahun 50an wilayah larangan diperjelas dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala Sikki, Pahamalang dan Jappa sedangkan dari pihak kehutanan diwakili oleh Karaeng Daming. Mereka sepakat untuk membagi dua wilayah dengan menanam bambu sebagai batas. Kesepakatan ini sampai sekarang masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Tanda bukti kepemilikan lahan masyarakat Barambang katute yaitu kuburan Barambang Pertama, rumah adat “Balla Lompoa ri Katute” dan kampung tua di Bontolasuna. Dengan adanya bukti-bukti ini menandakan masyarakat adat Barambang Katute sudah menempati wilayah ini sejak ratusan tahun lalu.

Wilayah Bontokatute ditetapkan sebagai hutan lindung pada tahun 1994-1995, namun proses penetapan hutan lindung tidak diketahui oleh masyarakat. Setelah ada pengumuman baru masyarakat mengetahui dan sempat diprotes oleh warga namun tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah kabupaten Sinjai, malah salah seorang warga bernama Muh. Rustam Hamka sempat dipenjara selama 2 bulan karena dituduh memfitnah pemerintah dengan memprotes penetapan tersebut. Pada tahun 2005 muncul program GN-RHL dari Dinas Kehutanan Kab. Sinjai dengan jumlah dana 167 juta dari anggaran APBN 2005. Jenis tanaman yang ditanam adalah pohon pinus, mahoni, gamelina, kayu manis dengan target menanami lahan sekitar 84 ha. Penanaman pohon pinus ditentang oleh masyarakat dan melarang menanam dilahan mereka, pelaksanaan penanaman dilakukan oleh orang dari luar Bolalangiri. Adapun orang bolalangiri yang terlibat dalam penanaman dan melakukan jempol sebanyak 20 orang hanya karena mengejar gaji juga menanam bukan pada lahan mereka tetapi lahan orang lain. Pada tahun 2009 sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan lindung mencabut pohon pinus sebanyak 44 ribu pohon di lahan dengan luas 40 ha.

Konflik antara Wilayah Adat dengan Kawasan Hutan Lindung

1. Sebelum adanya proyek GN-RHL, pada tahun 1994 masyarakat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Tk. II Sinjai perihal Keberatan Masyarakat terhadap Tim Tata Batas Hutan dari Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Prov. Sulawesi Selatan.
2. Pada tahun 2005 Dinas Kehutanan kab. Sinjai mencanangkan Desa Bonto Katute sebagai tempat Program GN-HRL. Program inilah yang merupakan pemicu awal konflik masyarakat dengan pemerintah daerah kab. Sinjai C.q DinasKehutanan Kab. Sinjai.

Dampak Pelarangan Dinas Kehutanan Kab. Sinjai terhadap pengelolaan wilayah adat Barangkatute:
1. Akibat pelarangan tersebut masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena sumber pendapatan masyarakat yang berasal dari hasil kebun tidak ada lagi.
2. Banyak warga yang telah meningggalkan kampung halamannya untuk mencari hidup di daerah lain seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, bahkan menjadi TKI di Malaysia.
3. Masyarakat menderita tekanan psikis dan trauma karena adanya tindakan-tindakan intimidasi dari oknum-oknum polisi kehutanan.


Upaya-upaya yang telah di lakukan oleh masyarakat bersama NGO pendamping:
1. Pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 YLBHM bersama dengan masyarakat telah melakukan hearing dengan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sinjai yang di falisitasi oleh Komisi “B” DPRD Kab. Sinjai.( Berita acara pertemuan terlampir ).
2. Pada Bulan Desember 2008, YLBHM bersama dengan Masyarakat Bonto Katute telah melakukan pertemuan dengan Kasubdin Inveta Dinas Kehutanan Prov. Sul-sel.
3. Pada Bulan januari 2009, Yayasan LBHMakassar melakukan pendampingan hukum terhadap 11 warga di Polres Sinjai atas Laporan dari Kepala Dinas Kehutanan Sinjai dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di aturdalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (30 huruf a dan b) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
4. Pengambilan titik-titik koordinat untuk memperjelas status wilayah kelola masyarakat.
5. Pada Tanggal 11 Desember 2009 Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan vonis bersalah kepada 11 orang dari Masyarakat Adat Barambang Katute dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta/orang, dengan Putusan No. 52/Pid.B/2009/PN.Sinjai.
6. Pada Tanggal 4-18 November 2009, AMAN Sulsel bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif dan telah menghasilkan sebuah peta. Terkait dengan upaya legalitas tersebut Dinas Kehutanan Kab. Sinjai tidak mau mengakui hasil pemetaan tersebut.
7. Pada tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan Tinggi Sulselbar mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PN Kab. Sinjai, dengan Putusan No.61/Pid/2010/PT. Mks, yang kutipan putusan di terima oleh kuasa hukum masyarakat pada bulan April 2011, Terhadap putusan banding ini Tim Advokasi dari Yayasan LBH Makassar mengajukan Kasasi Ke MA.

Sedang ada Kasus Kehutanan, Datang Lagi Rencana Eksplorasi Tambang Emas di Wilayah Adat Barambang Katute::

o Rencana eksplorasi tambang emas di wilayah adat Barambang Katute oleh calon investor pada bulan Februari 2011. Berdasarkan informasi dari harian fajar pada tanggal 8 Maret 2011, Andi Mulawangsa(Kepala kantor pengendali dampak lingkungan hidup dan pertambangan) Kabupaten Sinjai, mengatakan bahwa Daerah Bontokatute dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah terutama emas dan menegaskan bahwa PEMDA Kab. Sinjai akan memberikan kemudahan fasilitas bagi investor yang ingin melakukan investasi dan menjamin kemudahan keluarnya izin-izin bagi investor yang ingin melakukan eksploitasi tambang di daerah tersebut. Hal lain Andi Mulawangsa juga mengaskan bahwa masyarakat di larang untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut.

o Menindak lanjuti informasi tersebut diatas, AMAN Sulsel melakukan penelusuran data dan pertemuan informal pada tanggal 4 Mei 2011 dengan Halil Kabid Geologi Dinas ESDM Provinsi Susel di Kantor ESDM Provinsi Sulsel. Dari hasil pertemuan informal didapat beberapa informasi terkait rencana eksplorasi tambang di Kab. Sinjai sebagai berikut :
1. luas persiapan untuk tambang di Sinjai Borong sekitar 25.000 Ha. Khusus Untuk kecamatan Sinjai Borong, yang berbatasan langsung dengan Sinjai Selatan.
2. Telah dilakukan pembangunan infrastruktur (jalan), menuju lokasi tambang oleh Pemda Sinjai di Lokasi Bontokatute.
3. Bahwa Nama Perusahaan yang siap melakukan Ekplorasi tambang di wilayah tersebut adalah PT.Galena Sumber Utama. Menurut Infomasi Kabid Geologi ESDM Prov.Sulsel Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Bakrie Group ( Pemilik Saham Abu Rizal Bakrie dan A. Darussalam Tabussala).

o Dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ismail (DEWAN AMAN Sulsel Perwakilan dari Masyarakat Adat Barambang Katute) membenarkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2011, telah ada tim dari Pemda Sinjai antara lain dari Dinas Pertambangan Kabupaten bersama ajudan Bupati Sinjai datang ke lokasi, namun Pak Ismail tidak sempat ketemu langsung dengan rombongan dari Pemda, hanya bertemu dengan salah seorang kepala dusun dan mengatakan bahwa nantinya masyarakat yang lokasinya masuk dalam kawasan tambang akan di ganti rugi sesuai dengan NJOP berkisar antara Rp. 25.000,_ sampai dengan 35.000,_ atau Rp 30.000,000,_perhektarnya, untuk sementara baru sekitar 100 Ha untuk persiapan lokasi Tambang. Kehadiran TIM tersebut tidak di ketahui oleh masyarakat setempat.

o Pada tanggal 9 Mei 2011 telah dilakukan diskusi dengan masyarakat adat Bonto Katute yang masuk wilayah konsesi tambang yang difasilitasi oleh Pak Ismail (anggota Dewan AMAN Sulsel ) menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 Warga menolak tambang yang masuk dalam wilayah adat katute.
 Warga menghendaki supaya pengelolaan tambang di kelolah secara penuh oleh masyarakat adat.

Sumber: AMAN SUL-SEL (pwaman.sulsel@aman.or.id) dan Muhammad Arman [anakkonjo@gmail.com]