Senin, 20 Desember 2010

Surat keberatan atas tayangan “Primitive Runaway” Trans TV

Jakarta, 15 Desember 2010

Nomor : 118 /PB AMAN/XII/2010
Perihal : Surat keberatan atas tayangan “Primitive Runaway” Trans TV

Kepada Yth.
PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA
Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A
Jakarta 12790
Telp. 62-21-79177000
Fax. 62-21-79187721
E-mail : public.relations@transtv.co.id

Dengan hormat,

Kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melalui surat ini, menyampaikan KEBERATAN atas tayangan “Primitive Runaway” yang disiarkan di Trans TV setiap Jumat Pk. 19.15.

AMAN adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang beranggotakan 1.163 komunitas adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. AMAN dibentuk pada tanggal 17 Maret 1999 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Hotel Indonesia. Tujuan pembentukan AMAN adalah untuk memperjuangkan pengakuan dan penegakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam melaksanakan tujuannya, AMAN bekerja melalui Kantor Pengurus Besar (PB) AMAN di Jakarta, 19 Pengurus Wilayah (PW) AMAN setingkat Propinsi dan 36 Pengurus Daerah (PD) AMAN setingkat Kabupaten.

Dalam UUD 1945, Masyarakat Adat diakui keberadaannya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak, seperti: (1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (Amandemen UUD 45 pasal 18B), (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (pasal 28I ayat 2 UUD 1945), (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (pasal 28I ayat 3 UUD 1945). Pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ini juga tercantum dalam beberapa Undang-Undang, misalnya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pengamatan terhadap tayangan “Primitive Runaway”, kami berpendapat bahwa tayangan “Primitive Runaway” telah:
1. Mendiskriminasikan Masyarakat Adat dengan menyematkan predikat “primitif”
2. Merekayasa realitas kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat sebagai objek komersial dengan cara membuat skenario program hiburan murahan yang bertujuan menghina dan merendahkan
3. Mereproduksi dan menyebarkan kesesatan berpikir kepada masyarakat luas mengenai Masyarakat Adat.
4. Melanggar Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations’ Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Deklarasi ini dalam alinea kedua, keempat dan kelima dari Pembukaan, menyebutkan : Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk menganggap dirinya berbeda, dan untuk dihormati karena perbedaan tersebut; Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan praktek-praktek yang didasarkan pada atau menyokong keunggulan kelompok masyarakat atau individu-individu atas dasar asal-usul kebangsaan atau ras, agama, etnis atau perbedaan budaya adalah rasis, secara ilmiah salah, secara hukum tidak sah, secara moral terkutuk, dan secara sosial tidak adil; Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam pelaksanaan hak-hak mereka, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun; Selanjutnya, pasal 2 dalam Deklarasi ini menyebutkan : Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam pelaksanaan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.

“Primitif Runaway” juga telah melanggar UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 2 Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab; Pasal 4 ayat (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial; (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai
fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta semua jaringan pendukung Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia, sungguh menyesalkan dan merasa prihatin yang amat dalam atas adanya Program “Primitive Runaway”, yang melakukan propaganda, menghina, melecehkan martabat dan melanggar hak-hak Masyarakat Adat untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun.

Kami percaya, bahwa media mempunyai peran yang efektif dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, mengembangkan toleransi dan penghormatan atas perbedaan budaya, serta memperkuat sikap kritis terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakadilan. Akan sangat disayangkan jika media justru berperan sebaliknya.

Oleh sebab itu, kami mendesak kepada PT. Televisi Transformasi Indonesia, untuk :
1. Segera menghentikan penayangan Program “Primitive Runaway”;
2. Menyatakan permohonan maaf kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang telah menjadi korban atas program yang tidak mencerminkan penghargaan dan penghormatan atas keragaman budaya bangsa yang menjadi pondasi bangsa Indonesia ini.
3. Permohonan maaf hendaknya disampaikan melalui iklan khusus 3 kali dalam sehari selama 3 hari berturut-turut melalui Stasiun Trans TV dan melalui salah satu media surat kabar nasional.

Demikian keberatan dan desakan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan respon positif dari PT. Televisi Transformasi Indonesia, kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 15 Desember 2010



Abdon Nababan
Sekretaris Jendral AMAN

Tembusan :
1. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) di Jakarta
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta
4. Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta
5. Dewan Pers di Jakarta
6. Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (sebagai laporan)

Didukung oleh :

Organisasi/Lembaga:
1. Sarekat Hijau Indonesia
2. HuMA
3. KSPPM Parapat
4. Yayasan Visi Anak Bangsa
5. Yayasan Satudunia
6. WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat
7. TPP Lampung
8. Konsorsium Pembaruan Agraria
9. Gekko Studio
10. JARI Indonesia
11. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
12. PERGERAKAN
13. Foker LSM Papua
14. Yayasan Titian
15. Yayasan Mitra Insani Riau
16. WALHI Kalbar
17. YLKMP—NTB
18. Solidaritas Perempuan
19. Down to Earth, Indonesia Office
20. Yayasan Komunitas Seni (Komseni)
21. Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh
22. WALHI Riau
23. LBBT Pontianak
24. Forest Watch Indonesia
25. CAPPA, Jambi
26. YMP-Yayasan Merah Putih
27. Kaliptra Sumatera
28. INFID
29. AMAN Sulawesi Selatan
30. Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL)
31. Yayasan Merah Putih (YMP), Palu-Sulawesi Tengah
32. Watala – Lampung
33. Yayasan Akar
34. Forum Peduli Masurai – Jambi
35. KKI WARSI
36. KIARA
37. Perkumpulan Qbar - Sumatera Barat
38. LPPSP Semarang
39. WALHI NTT
40. AMAN Wilayah Kalbar
41. WALHI Aceh
42. Yayasan Saibatin Penyimbang Adat 16 Marga Pesisir Krui - Lampung Barat (YASPAP)

Individu :
1. Abetnego Tarigan, Depok
2. Agustinus, Pontianak
3. Andi Inda Fatinaware, Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan
4. Andiko, SH, Jakarta
5. Annas Radin Syarif
6. Adriana Sri Adhiati
7. Arifin Saleh
8. Ari Susanti
9. Abu Arman
10. Andi Warnoto
11. Ade Kartika Utami
12. Koesnadi Wirasapoetra, Bogor, Jawa Barat
13. Norman Jiwan, Bogor, Jawa Barat
14. Dimpos Manalu, Sumatera Utara
15. Eva Fitrina
16. Firdaus Cahyadi
17. Hermayani Putera, Kalimantan Barat
18. ICHWANTO M.NUCH, Lampung
19. Idham arsyad, Sekretaris Jendral KPA, Jakarta
20. Juana Mantovani
21. Melky Baran
22. Nanang Sujana, Bogor
23. Nawir Sikki, Sekretaris Jendral JARI Indonesia
24. Nurhidayat Moenir, Bogor
25. Puji Sumedi, Jakarta
26. Sapei Rusin, Ketua BP PERGERAKAN
27. Tandiono Bawor Purbaya, SH, Jakarta
28. Victor Mambor, Papua
29. Yuyun Kurniawan, Direktur Yayasan Titian
30. Blasius Hendi Candra, SH, Direktur Eksekutif WALHI Kalbar
31. Zainuri Hasyim, Riau
32. Pius Daren, Pontianak – Kalimantan Barat
33. Kasmita Widodo,Koordinator Nasional JKPP
34. Berton. N /FWI
35. Mina Susana Setra
36. Rainny Natalia
37. Elisabeth Nusmartaty
38. Jopi Perangin-angin
39. Mahir Takaka
40. Roy Thaniago
41. Taryudi Chaklid
42. Erasmus cahyadi
43. Nifron Baun
44. Simon Pabaras
45. Romba Maranu Sombolinggi
46. Nuraida Sitorus
47. Indah Puji Lestari
48. Paulus
49. Khairuddin
50. Yohanes Kanisius Senda
51. Yusuf Saputra
52. Snik Dahlan
53. Yoga Syaeful Rizal
54. Weni Trivena
55. R. Agus HD, NTB
56. Betty Tiominar, Bogor
57. Hamsuri, Balikpapan
58. Haru Nuh, Ketua BPH AMAN Sumut
59. Juliade, LPMA Borneo Selatan
60. Debra Helen Yatim
61. Janetta Nizar
62. Basir Pangewang, AMAN Kepulauan Togian
63. Jes Putra Kluet, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh
64. Rizaldi Siagian
65. Budi Arianto, Aceh
66. Hubertus Samangun, ICTI-Tanimbar
67. Hariansyah Usman, Riau
68. Rukmini Paata Toheke AMAN
69. Albertus Hadi Pramono
70. Wirendro Sumargo, Bogor
71. Rivani Noor, Jambi
72. Amran Tambaru
73. Irsyadul Halim, Riau
74. Don K. Marut
75. Ni Made Denik Puriati-Bali
76. Hendrik Palo, Papua
77. Sardi Razak, Makassar
78. Jufriansyah
79. M. Nur Ja`far
80. Ilahiyah Nur
81. Mualimin P. Dahlan
82. Rustandi Adriansyah
83. Badri
84. Hendri Supriyadi
85. Abdullah Kimsik
86. Safran Yusri
87. Limantina Sihaloho, Hartford, US
88. Nasution Camang, Palu-Sulawesi Tengah
89. Gamal Pasya, Lampung
90. Erwin Basrin, Bengkulu
91. Eddy Harfia Surma, Jambi
92. Darmawan Liswanto
93. Rakhmat Hidayat, Direktur Eksekutif KKI WARSI
94. Mardiyah Chamim, wartawan
95. Jomi Suhendri. S, Sumatera Barat
96. Indra Kertati, Direktur LPPSP Semarang
97. Herry Naif, NTT
98. Agapitus, Kalbar
99. TM Zulfikar, Aceh
100. Farah Sofa, Jakarta
101. Safaruddin Siregar, Medan
102. Torry Kuswardono
103. Deddy Ratih, Bogor
104. Wisnu Tri Hanggoro, Salatiga
105. Suryati Simanjuntak, Parapat Sumut
106. Pdt. Nelson Siregar, Tarutung
107. A. Zulqoini Syarif, SH. Kepala Adat - Saibatin Marga Belimbing, Lampung
108. Syahrir Indra Bangsawan, SE. Kepala Adat - Saibatin Marga Bengkunat, Lampung
109. Drs. Berdi Saputra. Kepala Adat - Saibatin Marga Ngaras, Lampung
110. Drs. Putrawan Jayaningrat. Kepala Adat - Saibatin Marga Way Napal, Lampung
111. A. Faisol Amirillah, SH. Kepala Adat - Saibatin Marga Laay, Lampung
112. AB. Wardana Kesuma. Kepala Adat - Saibatin Marga Pugung Tampak, Lampung.
113. Arief Bangsawan S.Sos. Kepala Adat - Saibatin Marga Pugung Penengahan, Lampung
114. Drs. M. Mansolihi AZ. Kepala Adat - Saibatin Marga Pugung Malaya, Lampung
115. M. Raianda Parsiansyah. Kepala Adat - Saibatin Marga Ngambur, Lampung

4 komentar:

maswiwied mengatakan...

Turut Keberatan :
Dyan Ardi Wilogo, Bandung

Mahir Takaka mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Mahir Takaka mengatakan...

terima kasih Dyan...atas dukungannya dalam mendorong penguatan hak-hak kaum minoritas dinegeri ini....

Anonim mengatakan...

Mungkin judul acaranya harus diganti & sebetulnya tayangan di tv bisa membantu meningkatkan pariwisata indonesia dengan adanya masyarakat adat sehingga daerah tersebut bisa dilindungi & dilestarikan & dikenal anak bangsanya sendiri karena Indonesia cukup luas dan apa yang ada di 1 daerah tidak ada di daerah lain.

Salam,
I love Indonesia