Selasa, 24 Agustus 2010

Sambutan Sekjen AMAN Pada Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se Dunia 2010

Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia 9 Agustus
“Menjaga dan Mengembangkan Titipan Leluhur Menuju Bangsa yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”

Sambutan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Jakarta, 9 Agustus 2010

Tahun 1994, 16 tahun lalu, Sidang Umum PBB menetapkan bahwa tanggal 9 Agustus setiap tahun merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia. Tahun 2007, 3 tahun lalu, tepatnya tanggal 13 September, kembali Sidang Umum PBB menorehkan tonggak sejarah penting dengan pengesahan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dua kejadian penting ini merupakan hasil perjuangan pantang menyerah dari Masyarakat Adat dan para pendukungnya, baik mereka yang mendampingi kasus-kasus di tingkat lokal dan mereka yang bekerja merubah kebijakan di tingkat nasional, maupun mereka yang menggalang solidaritas di tingkat global. Tujuannya hanya satu: meraih pengakuan atas keberadaan identitas budaya yang khas, yang berbeda satu sama lain, dengan hak-hak kolektif yang melekat di dalamnya. Kemenangan bersejarah itulah yang kita rayakan hari ini.

Indonesia, Negara Kepulauan yang maha luas di antara Benua Asia dan Australia, yang berabad-abad silam sudah dikenal sebagai Nusantara, mendapatkan berkah menjadi Negara yang paling kaya dengan keberagaman budaya dan juga keanekaragaman hayati. Di mata dunia, di hadapan bangsa-bangsa lain, Indonesia diterima dan dihormati, bukan hanya sebagai “mega-biodiversity country”, tetapi juga sebagai “mega-cultural diversity country”. Kita bukan hanya kaya dengan sumberdaya alam, tetapi juga kaya dengan pengetahuan untuk menjaga dan mengelola alam yang kaya itu. Identitas budaya Masyarakat Adat di Nusantara tidak terpisahkan dari alam, dari tanah, dari hutan dan dari laut yang mereka warisi dari leluhurnya. Itu lah yang kita kenal dengan wilayah adat. Ulayat kata Orang Minang. Petuanan kata Orang Maluku. Di situlah kearifan lokal bangsa ini hidup dan berkembang memandu zaman, yang terus berubah atau bahkan punah ditelan modernisasi.

Dibandingkan Negara-Negara lain di Asia, Indonesia termasuk salah satu Negara dengan populasi Masyarakat Adat yang besar. AMAN memperkirakan bahwa sekitar 50 sampai 70 juta jiwa, atau antara 20-30% dari 230 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dengan sistem adatnya, apakah mereka masih hidup dengan harkat dan martabat yang terjaga seperti Kesatuan Adat Banten Kidul atau sedang bergelut dengan krisis identitas seperti yang dialami Orang Punan di Kalimantan Timur. Dengan kearifan lokal yang kuat Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul masih mampu menjaga kedaulatannya atas pangan, membangun kemandirian atas energy dari sumber-sumber yang terbarukan.

Sebaliknya di Kalimantan Timur, kita bisa menyaksikan sekelompok manusia dengan budaya yang khas sedang mengalami ancaman kepunahan. Orang Punan! Suku Dayak Punan! Gempuran proyek pembangunan yang silih berganti memasuki wilayah adat mereka tanpa daya menolaknya, kemarin logging dan resettlement, hari ini hutan tanaman industry dan perkebunan kelapa sawit dan besok akan masuk lagi tambang. Budaya mereka dengan segala kearifan lingkungan di dalamnya, secara sistematis mulai menghilang, terancam punah. Mereka menjadi Orang Asing di Tanah Leluhurnya Sendiri. Bahkan untuk bisa bertahan hidup, mereka harus menjadi “kaki-tangan” proyek pembangunan yang mengeruk kekayaan mereka. Mereka harus bertahan hidup dari belas kasihan perusahan-perusahaan agar mau membayar “fee” atau mempekerjakan mereka sebagai buruh harian di perusahaan. Mereka dipaksa mennjadi buruh tanpa bekal pendidikan dan keterampilan sebagai buruh!. Upacara adat, pagelaran seni-budaya telah menjadi barang langka dan merupakan kemewahan bagi Orang Punan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kedaulatan, kemandirian dan kemartabatan semakin jauh dari kehidupan mereka. Orang Punan tidak sendiri. Banyak masyarakat adat yang juga mengalami penderitaan panjang yang sama. Inilah akibat dari kesalahan kita sebagai Bangsa yang besar tapi mengerdilkan diri di masa lalu.

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia dan lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat memang pantas kita rayakan hari ini sebagai kemenangan tetapi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan masih panjang untuk menata ulang kehidupan kita sebagai Negara-Bangsa yang memiliki keragaman budaya yang kaya dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Mari kita rayakan keberagaman kita sebagai berkah untuk masa depan yang lebih baik, bukan menjadi kutukan seperti yang terjadi di masa lalu.

Dunia sedang menghadapi krisis yang berlanjut, silih berganti. Berbagai bencana besar yang terjadi akhir-akhir telah menunjukkan hal ini. Pada saat bumi mengalami krisis iklim, pangan dan enerji, serta konflik sosial yang terus merebak, kita pun dihadapkan dengan krisis ekonomi yang mengglobal. Krisis ini memaksa kita semua untuk kembali ke modal sosial yang kita punyai sendiri, yang diwariskan leluhur kita masing-masing. Adat kita, budaya kita, kearifan lokal kita. Dari situ lah kita bangun kembali Indonesia, sebagai Bangsa yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat!

Di PBB Masyarakat Adat sudah punya rumah. Jauh sebelum PBB menjadi rumah bagi masyarakat adat, Indonesia sudah mengamanatkannya dalam konstitusi kita, UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Pasal 18 B Ayat (2) mengamanatkan bahwa komunitas-komunitas adat berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai pranata adat mereka. Pasal 28 I Ayat (3) menegaskan bahwa hak-hak masyarakat adat adalah hak azasi manusia yang wajib diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Perayaan ini harus lah juga kita maknai sebagai pengingat bagi kita semua untuk kembali ke amanat Konstitusi tersebut. Melalui perayaan ini, kita ingatkan penyelenggara Negara bahwa Negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban konstitusional kepada Masyarakat Adat. Melalui perayaan ini kita Tanya diri kita apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan yang dititipkan oleh leluhur kita.

Prolegnas 2010-2014 sudah mengagendakan pembahasan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Ini lah cahaya yang harus terus kita jaga untuk terus menyala, menyinari perjalanan Bangsa ini ke masa depan. Saya, mewakili Masyarakat Adat yang bergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), meminta kepada Pemerintah dan DPR RI agar memprioritaskan pembahasan RUU ini untuk masa sidang tahun 2011 nanti. Bersama kita pasti bisa!

Marilah kita rayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia ini dengan semangat kebersamaan untuk mempercepat keluarnya UU khusus, yang lintas sektoral, bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia sebagai pelaksanaan UUD 1945 dan Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Tahun ini kita merayakan hari besar ini di berbagai tempat di pelosok Nusantara, bermitra dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan-Badan PBB, Organisasi-Organisasi Non-Pemerintah dan juga Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ke depan kita harus mencari dan menemukan cara terbaik untuk saling mendukung serta mewujudkan hak-hak kolektif masyarakat adat, meraih perdamaian, keadilan, kesetaraan dan kehidupan berkelanjutan untuk kita semua.

Saya juga menghimbau saudara-saudariku Masyarakat Adat Nusantara untuk terus memperkuat gerakan kita, khususnya di kampung-kampung, memperluas dan memperkuat kesetiakawanan sosial dan kerjasama di tingkat daerah dan wilayah. Hanya dengan demikian kita bisa merealisasikan harapan bersama untuk tetap memegang teguh identitas kita yang berbeda dan jati diri sebagai Masyarakat Adat.

MARILAH KITA MERAYAKAN HARI INTERNASIONAL MASYARAKAT ADAT SE-DUNIA INI DENGAN RASA BANGGA DAN PENUH RASA KESETIAKAWANAN SOSIAL

Terimakasih.




Abdon Nababan
Sekretaris Jendral


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi : Abdon Nababan (0811111365)

Tidak ada komentar: