Selasa, 24 Agustus 2010

Masyarakat Adat Battang Jadi Korban UU No. 41/1999

Kota Palopo dengan Luas wilayah 247,52 km2 atau 5,20 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat 02˚ 30’ 45” - 03˚ 37’ 30” LS dan 119˚ 41’ 15” - 121˚ 43’ 11” BT. Kelurahan Battang Barat merupakan, daerah pemekaran dari Keluarahan Battang yang terletak di sebelah barat Kota Palopo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja.

Sebagian besar penduduk/komunitas masyarakat Battang Barat terdiri dari masyarakat adat yang masih mempraktekkan cara hidup leluhur mereka dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan (Perladangan/Mabbela). Masyarakat adat ini, menamakan dirinya sebagai masyarakat Katomakakaan Battang, memiliki cara pengelolaan sumberdaya hutan yang dipraktekkan secara turun temurun dari leluhur mereka.

Pada Tahun 1992, saat itu Kota Palopo masih berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Luwu, Pemerintah menerbitkan SK Mentri Kehutanan Nomor : 663/Kpts-II/92 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1992 Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan sebagian kawasan hutan lindung Nanggala III yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, Propinsi Sul Sel  500 Ha menjadi Taman Wisata Alam Nanggala III. Seluas  400 Ha wilayah pemukiman dan Lahan garapan masyarakat tepatnya di Dusun To’ Jambu, yang sejak turun temurun didiami dan dihuni oleh masyarakat sebanyak  170 KK atau 684 Jiwa, diklaim oleh BKSDA sebagai wilayah Konservasi Taman Wisata Alam Naggala III.

Kebijakan ini mengangkat kembali konflik tenurial antara masyarakat Katomakakaan Battang dengan pemerintah dalam hal ini “BKSDA”. Pemerintah berkeyakinan bahwa status tanah-tanah tersebut merupakan kawasan hutan negara dan telah dikuasai serta diselesaikan penataan batasnya sejak tahun 1932, berdasarkan peta tatabatas yang ditetapkan oleh Zelf Bestuur Nomor 85 tanggal 16 Februari 1932 kawasan Hutan Nanggala III yang terletak di Kecamatan Wara Utara Kotip Palopo, Kabupaten Daerah Tinggkat II Luwu, Propinsi daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Di lain pihak, masyarakat adat Katomakakaan Battang telah menggarap tanah-tanah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum jaman Belanda sebagai tanah-tanah perladangan dan pemukiman.

Meskipun beberapa inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat guna menyelesaian konflik tersebut seperti; Pengajuan surat tertanggal, 17 Desember 2004 prihal permohonan Ingklave atas lokasi kebun/peladangan dan pemukiman masyarakat kepada Walikota Palopo yang justru oleh Pemerintah Kota Palopo ”Walikota Palopo” dijawab dengan mengeluarkan rekomendasi perluasan wilayah Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 400 Ha. Sehingga total luas TWA tersebut saat ini menjadi 900 Ha termasuk didalamnya semua pemukiman dan lahan-lahan kebun masyarakat, bahkan bangunan Kantor Kelurahan Battang Barat yang dimekarkan tahun 1996 pun masuk didalamnya.

Sebagai tambahan bahwa Pak Mantong adalah salah satu korban bencana alam berupa longsor beberapa bulan yang lalu di Battang sehingga dengan puing-puing bekas rumahnya yang terkena lonsor tersebut mendirikan pondok berukuran 5 x 7 dilokasi yang sudah diratakan oleh PU Binamarga atas izin secara lisan dari PU Bina Marga, dimana pak Mantong sekaligus dijadikan tenaga kerja lepas dari PU Bina Marga untuk pembersihan jalan dan menjaga peralatan. Akibat dari aktivitas membangun rumah tersebut,Dani Antong alias Mantong dijebloskan kedalam penjara selama 2 bulan tanpa melalui prosedur, yang kemudian atas pressure beberapa aktivis melalui DPRD dan Walikota Palopo sehingga Pak Mantong dijadikan tahanan rumah.

Senin, 16 Agusutus 2010 Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan vonis terhadap Dani Antong alias Mantong yang didakwa menduduki Kawasan Konservasi dengan vonis hukuman percobaan dan denda Rp. 1 juta atau kurungan 1 bulan. Menyikapi hal tersebut masyarakat Adat Battang akan melakukan aksi penolakan terhadap putusan tersebut atas dasar bahwa dgn putusan tersebut hal ini berarti bahwa wilayah perkampungan dan lahan garapan mereka secara hokum dinyatakan sebagai kawasan konservasi.

Kronologis kasus masyarakat adat Battang ini ditulis oleh: Sainal Abidin (WALLACEA Palopo).

Tidak ada komentar: