Kamis, 14 Mei 2009

5 Alasan AMAN Meminta Penghentian Pembahasan RPP Tentang Hutan Adat

Pada saat ini Departemen Kehutanan dan Sekretariat Negara sedang membuat Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, yang merupakan mandat dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sehubungan dengan itu, kami Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang beranggotakan 776 komunitas yang tersebar diseluruh nusantara, ingin menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan kepada Departemen Kehutanan untuk menghentikan Pembahasan RPP Hutan Adat ini. Adapun alasan Penghentian Pembahasaan Rancangan Peraturan Pemerintah Hutan Adat (RPP Hutan Adat) tersebut tertuang dan tersusun sebagai berikut :
  1. Bahwa masalah utama masyarakat adat atas keberadaan hutan adatnya adalah penempatan hutan adat didalam lingkup hutan Negara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penempatan ini menunjukkan tidak adanya pengakuan yang utuh dan penuh terhadap pemilikan masyarakat adat atas hutan adatnya. Sejak lama kami dari AMAN telah meminta pemerintah untuk melakukan revisi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan untuk menjawab masalah utama yang dihadapi masyarakat adat. Jadi semestinya yang dilakukan adalah perubahan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bukan malah memperpanjang masalah hukum dengan membentuk PP Hutan Adat ini.
  2. Bahwa dalam substansi yang dimuat dalam RPP Hutan Adat ada saat ini cenderung buruk dari substansi hukum yang termuat dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, diantaranyan menempatkan masyarakat adat sebagai pengelola hutan yang statis dan mengabaikan proses perkembangan masyarakat adat sebagai satu masyarakat yang dinamis, akibatnya RPP ini juga mengatur tentang keberadaan masyarakat adat, termasuk tentang hapusnya masyarakat adat.
  3. Bahwa substansi RPP ini juga memenjara sedemikian rupa keinginan masyarakat adat untuk keluar dari kemiskinannya, yaitu dengan melarang masyarakat adat memperdagangkan hasil hutannya. Pengaturan mana lebih buruk dari apa yang diatur dalam penjelasan Pasal 67 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  4. Bahwa RPP Hutan adat ini potensial memperpanjang konflik atas hutan adat dengan tertutupnya peluang pengakuan hutan adat dalam wilayah-wilayah yang sudah ada izinnya dan wilayah konservasi, padahal fakta lapangan menunjukkan hak-hak masyarakat adat selama ini justru diambil oleh berbagai macam izin kehutanan dan mereka hidup dalam wilayah-wilayah konservasi. Para pembentuk RPP hutan adat ini, tidak mampu menghasilkan sebuah solusi masalah, melainkan lebih memilih melegalisasi pengambilalihan hutan-hutan adat tersebut yang sudah dilakukan sejak lama dengan resiko terus memperpanjang konflik yang ada.
  5. Bahwa RPP Hutan Adat dikeluarkan nanti akan membahayakan bagi Masyarakat Adat, dan apa yang dituangkan dalam RPP Hutan Adat jauh dari standar norma hukum yang termuat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 (amand. Ke-2,2000) dan juga tidak memenuhi standar HAM Internasional yang ada di United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Tidak ada komentar: