Kamis, 14 Mei 2009

5 Alasan AMAN Meminta Penghentian Pembahasan RPP Tentang Hutan Adat

Pada saat ini Departemen Kehutanan dan Sekretariat Negara sedang membuat Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, yang merupakan mandat dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sehubungan dengan itu, kami Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan persekutuan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang beranggotakan 776 komunitas yang tersebar diseluruh nusantara, ingin menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk memerintahkan kepada Departemen Kehutanan untuk menghentikan Pembahasan RPP Hutan Adat ini. Adapun alasan Penghentian Pembahasaan Rancangan Peraturan Pemerintah Hutan Adat (RPP Hutan Adat) tersebut tertuang dan tersusun sebagai berikut :

Sabtu, 09 Mei 2009

Terima Kasih atas Dukungan Bapak/Ibu/Sahabat

Bapak, Ibu, Sahabat-Sahabat Semuanya.

Penghitungan surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk wilayah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan sudah selesai dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun Saya belum terpilih, saya sangat bersyukur dengan tetap pada prinsip "Bahwa Saya kalah secara angka tapi menang dalam proses dengan mendorong pendidikan politik yang bermartabat". Apa yang saya praktekkan selama proses pemenuhan persayaratan untuk lolos sebagai Daftar Calon Tetap (DPT) hingga menjalani proses kampanye adalah untuk menjawab harapan-harapan rakyat dengan membangun "Blok Politik Rakyat menuju Masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia yang Berdaulat Secara Politik, Mandiri Secara Ekonomi dan Bermartabat Secara Budaya".

Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap seluruh bentuk dukungan yang Bapak, Ibu, Sahabat-Sahabat Semuanya telah berikan mulai persiapan untuk lolos menjadi Calon DPD RI hingga proses kampanye. Saya tidak mampu membalas dari seluruh dukungannya kecuali dengan do'a semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi berkah atas semua dukungannya demi untuk membangun negeri yang kita cintai ini.

Akhirnya Saya bersama TIM MT21 meminta maaf apabila selama menjalani pencalekan ada hal-hal yang kurang berkenan dan sebagai manusia biasa yang tidak bisa luput dari rasa khilaf. Semoga proses ini tetap kita rawat dan perkuat demi membangun
"BLOK POLITIK RAKYAT" menuju pembangunan yang berkeadilan dimasa mendatang.