Selasa, 09 Desember 2008

Pengalaman Empat Tahun Lebih Bersama AMAN SUL-SEL (2003-2006)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN SUL-SEL) adalah sebuah organisasi yang menjadi payung gerakan dan orgnasisasi masyarakat adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mengusung isu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Dalam konteks tersebut maka AMAN SUL-SEL menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menghadapi dinamikanya sendiri sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan demikian bisa dilihat dari dinamika yang tergambar dalam tantangan maupun setiap peluang yang harus ditanggapi dan bagaimana organisasi ini berupaya menata diri untuk mencapai visi dan misi sebagai mana telah menjadi kesepakatan dalam Kongres Masyarakat Adat Sulawesi Selatan di Gedung AMKOP-Makassar, 5-7 September 2003.

Pengalaman dari kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini, yang menjadi tantangan utama yang harus dijawab di tengah perkembangan yang demikian cepat dan diperhadapkan pada regulasi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat di daerah baik kabupaten maupun provinsi bahkan pada level nasional dan internasional, adalah bagaimana komunitas-komunitas masyarakat yang secara turun-temurun telah mendiami wilayah adatnya baik yang tingal disekitar dan dalam kawasan hutan, di pegunungan, di pesisir, maupun yang sudha harus tersingkirkan akibat dari pembangunan wilayah perkotaan bisa mendapatkan pengakuan yang utuh dari negara dan publik. Negara sudah memberikan ruang kedaulatan masyarakat adat untuk melangsungkan kehidupannya secara otonom sebagai mana telah diamanatkan oleh Ps. 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000): “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”. Demikian halnya dengan pasal 28 I (3) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Kita juga bisa melihat pasal 41 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (Piagam HAM) yang menyebutkan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman” dan pasal 4 point (j) TAP MPR No. IX/MPR/2002 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang menyebutkan bahwa Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip: mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam”

Namun demikian cita-cita negara yang sudah menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu elemen yang mendapatkan kekhususan tersebut masih harus menunggu ketidak pastian yang tidak menentu dengan semakin maraknya ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat adat selama ini. Berbagai macam perlakuan ketidak adilan masih menjadi tontonan dimana-mana dan bahkan harus ada masyarakat adat yang rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk mempertahankan hak-haknya.

Selain tantangan-tantangan tersebut diatas, selama kepengurusan AMAN SUL-SEL periode 2003-2006 ini tantangan yang sangat berat adalah bagaimana proses revitalisasi diri menjadi penting untuk dilakukan di semua anggota AMAN. Tidak sedikit masyarakat adat yang sudah kehilangan identitasnya sendiri. Identitasnya yang secara turun temurun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang mengalami kesulitan untuk menemukan kelembagaan adat yang betul-betul mengurus komunitasnya. Demikian halnya dengan semakin lemahnya masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya-budaya, seni dan tari-tarian aslinya. Apa yang kita sakisikan selama ini masyarakat adat sebagian besar sudah menjadi masyarakat yang konsumtif dengan budaya luar termasuk kemandirian dalam perekonomian. Masyarakat adat sudah sangat sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya dan bahkan harus mendatangkan pihak luar untuk terlibat menyelesaikan konfliknya.

Dengan demikian sudah saatnya masyarakat adat memperkuat otonomi aslinya dalam hal-hal apa saja yang akan menjadi agenda kedepan yang harus dilakukan sehingga bisa otonomi aslinya tersebut bisa ditegakkan. AMAN SUL-SEL dalam hal konteks otonomi asli tersbut adalah tantangan yang harus bisa dijawab dimasa yang akan datang. Untuk itu momentum keterbukaan Pemerintah untuk mendorong sebuah regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat ini harus dioptimalkan untuk memberi jawaban-jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut diatas dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Tidak ada komentar: