Rabu, 10 Desember 2008

Calon DPD Nomor 21, Sahabat Masyarakat SUL-SEL

Masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh politik pembangunan selama empat dasawarsa terakhir ini, baik di bidang ekonomi, lingkungan hidup, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Walaupun kenyataannya masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (nation-state) Indonesia, namun dalam keputusan politik nasional eksistensinya belum terakomodasikan, secara sistematis bahkan sering kali disingkirkan dari agenda politik nasional.

Untuk penataan partisipasi politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan ini merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjadikan PEMILU 2009 sebagai:

1. Arena Partisipasi; Berangkat dari pengalaman perpolitikan selama ini dibutuhkan arena baru yang lebih partisipatif dan memungkinkan berkembangnya pikiran-pikiran alternatif dan kritis, sehingga akan memperkaya gagasan yang berkembang dan akan memperluas keterlibatan rakyat dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Dan yang terpenting dalam konteks ini adalah adanya keterwakilan masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan dalam mengawal proses-proses pengambilan keputusan pada ruang-ruang yang disediakan oleh Negara dan ruang-ruang strategis lainnya, dan arena-arena yang lebih luas untuk membangun koalisi antar para pemangku kepentingan pada arena-arena politik yang lebih luas.

2. Pendidikan politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan untuk memilih bukan karena kepatuhan yang parochial (blind obedience), tetapi karena pilihan kritis. Pilihan kritis bisa dibuat jika masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan memiliki informasi yang jelas tentang posisinya dalam sistem politik.

Visi:

Melanjutkan peran sebagai penyambung aspirasi dan bagian yang tidak terpisakan dari rakyat Sulsel, menuju rakyat Sulsel yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Misi dan tujuan utama:

  1. Menumbuhkembangkan budaya politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan yang berorientasi pada kepentingan politik komunitas, demi munculnya pemimpin politik yang berakar pada konstituen, beretika politik tinggi,menghormati keberagaman, HAM, dan kesetaraan Gender.
  2. Membangun sistem pengorganisasian politik baru yang berbasis komunitas dan wilayah pemilihan sebagai block politic yang memiliki posisi tawar tinggi dihadapan partai-partai politik peserta pemilu 2009 dan seterusnya, demi tumbuhnya demokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aktor politik dan para pemangku kepentingan sebagai konstituennya.

Program Utama:

  1. Terus melanjutkan perjuangan sebagai penyambung aspirasi rakyat Sulsel untuk mewujudkan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.
  2. Terus melanjutkan upaya menarik perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pembangunan internasional terhadap isu-isu penting di Sulsel.
  3. Tetap melanjutkan upaya membangun kedaulatan masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya melalui pendirian dan pengoperasian badan-badan usaha berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
  4. Terus melanjutkan pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas, masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, perempuan, masyarakat perkotaan.
  5. Terus melanjutkan upaya-upaya untuk perbaikan lingkungan hidup.

Provinsi SUL-SEL harus lebih maju di masa mendatang. Karena itu, mari kita satukan langkah untuk melakukan perubahan menuju SUL-SEL yang: bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik”. Untuk melakukan PERUBAHAN harus ada komitmen dan kemauan untuk bekerja keras melalui proses legislasi yang akan datang.

Tidak ada komentar: