Sabtu, 13 Desember 2008

Pengalaman Bekerja Untuk Masyarakat Adat di Mamasa

Sejak kolonialisme Belanda berkuasa di Mamasa, masa di bawah pemerintah Kabupaten Polmas hingga saat ini-bahkan setelah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat efektif berjalan masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Mamasa hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. sebahagian besar penduduk di Kabupaten Mamasa terlilit kemiskinan. Kecilnya kepemilikan lahan pertanian merupakan penyebab utama rendahnya tingkat pendapatan. Padahal mayoritas penduduk hidup dari pertanian. Sementara akses terhadap hutan-lahan dominan di Mamasa yang mencapai 60,8% luas wilayah-ditutup oleh pemerintah dengan klaim sebagai hutan negara. Keadaan ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pelayanan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang sangat minim. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya infrastruktur. Sebagian besar wilayah hanya terhubung oleh jalan perintis. Demikian halnya dengan jaringan telekomunikasi yang tersedia hanyalah selular dan satelit, akses listrik hanya tersedia di kota-kota kecamatan, irigasi desa masih sangat sederhana dan terbatas.

Kamis, 11 Desember 2008

Orang Seko Pertama Menginjakkan Kaki di Hulu Sungai “GANGGA” - India

Se-10 Malam di India (7 s/d 17 Desember 2005): Kami sebanyak 7 orang (Mahir Takaka, Abdon Nababan, Joni Irawan, Gusti Anshari, Berry Forqan, Aditya Warman dan Harry Kartiwa), tiba di Bandara Mumbai/Bombay (lebih dikenal orang luar termasuk kita) sekitar pukul 24.00 waktu setempat. Dari apa yang saya bayangkan dari menonton film India, Mumbay sepertinya padat sekali, kami sempat terkejut melihat ramainya orang dan kemacetan lalu lintas yang masih terjadi, padahal sudah pukul 01.00 dini hari .... menakjubkan memang. Kami langsung melanjutkan perjalanan dari Mumbay ke Pune memerlukan waktu sekitar 4 jam, sampai di hotel Royalty sekitar pukul 05.00 pagi, masing-masing orang menuju kamarnya untuk berbaring melepaskan lelah dan kejenuhan selama perjalanan. Sebelumnya disambut dengan setangkai bunga mawar oleh pelayan hotel, sebagai ungkapan selamat datang (say with flower).

Rabu, 10 Desember 2008

Calon DPD Nomor 21, Sahabat Masyarakat SUL-SEL

Masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh politik pembangunan selama empat dasawarsa terakhir ini, baik di bidang ekonomi, lingkungan hidup, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Walaupun kenyataannya masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (nation-state) Indonesia, namun dalam keputusan politik nasional eksistensinya belum terakomodasikan, secara sistematis bahkan sering kali disingkirkan dari agenda politik nasional.

Untuk penataan partisipasi politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan ini merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjadikan PEMILU 2009 sebagai:

1. Arena Partisipasi; Berangkat dari pengalaman perpolitikan selama ini dibutuhkan arena baru yang lebih partisipatif dan memungkinkan berkembangnya pikiran-pikiran alternatif dan kritis, sehingga akan memperkaya gagasan yang berkembang dan akan memperluas keterlibatan rakyat dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Dan yang terpenting dalam konteks ini adalah adanya keterwakilan masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan dalam mengawal proses-proses pengambilan keputusan pada ruang-ruang yang disediakan oleh Negara dan ruang-ruang strategis lainnya, dan arena-arena yang lebih luas untuk membangun koalisi antar para pemangku kepentingan pada arena-arena politik yang lebih luas.

2. Pendidikan politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan untuk memilih bukan karena kepatuhan yang parochial (blind obedience), tetapi karena pilihan kritis. Pilihan kritis bisa dibuat jika masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan memiliki informasi yang jelas tentang posisinya dalam sistem politik.

Visi:

Melanjutkan peran sebagai penyambung aspirasi dan bagian yang tidak terpisakan dari rakyat Sulsel, menuju rakyat Sulsel yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Misi dan tujuan utama:

  1. Menumbuhkembangkan budaya politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan yang berorientasi pada kepentingan politik komunitas, demi munculnya pemimpin politik yang berakar pada konstituen, beretika politik tinggi,menghormati keberagaman, HAM, dan kesetaraan Gender.
  2. Membangun sistem pengorganisasian politik baru yang berbasis komunitas dan wilayah pemilihan sebagai block politic yang memiliki posisi tawar tinggi dihadapan partai-partai politik peserta pemilu 2009 dan seterusnya, demi tumbuhnya demokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aktor politik dan para pemangku kepentingan sebagai konstituennya.

Program Utama:

  1. Terus melanjutkan perjuangan sebagai penyambung aspirasi rakyat Sulsel untuk mewujudkan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.
  2. Terus melanjutkan upaya menarik perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pembangunan internasional terhadap isu-isu penting di Sulsel.
  3. Tetap melanjutkan upaya membangun kedaulatan masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya melalui pendirian dan pengoperasian badan-badan usaha berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
  4. Terus melanjutkan pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas, masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, perempuan, masyarakat perkotaan.
  5. Terus melanjutkan upaya-upaya untuk perbaikan lingkungan hidup.

Provinsi SUL-SEL harus lebih maju di masa mendatang. Karena itu, mari kita satukan langkah untuk melakukan perubahan menuju SUL-SEL yang: bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik”. Untuk melakukan PERUBAHAN harus ada komitmen dan kemauan untuk bekerja keras melalui proses legislasi yang akan datang.

Selasa, 09 Desember 2008

Pengalaman Empat Tahun Lebih Bersama AMAN SUL-SEL (2003-2006)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN SUL-SEL) adalah sebuah organisasi yang menjadi payung gerakan dan orgnasisasi masyarakat adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mengusung isu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Dalam konteks tersebut maka AMAN SUL-SEL menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menghadapi dinamikanya sendiri sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan demikian bisa dilihat dari dinamika yang tergambar dalam tantangan maupun setiap peluang yang harus ditanggapi dan bagaimana organisasi ini berupaya menata diri untuk mencapai visi dan misi sebagai mana telah menjadi kesepakatan dalam Kongres Masyarakat Adat Sulawesi Selatan di Gedung AMKOP-Makassar, 5-7 September 2003.

Pengalaman dari kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini, yang menjadi tantangan utama yang harus dijawab di tengah perkembangan yang demikian cepat dan diperhadapkan pada regulasi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat di daerah baik kabupaten maupun provinsi bahkan pada level nasional dan internasional, adalah bagaimana komunitas-komunitas masyarakat yang secara turun-temurun telah mendiami wilayah adatnya baik yang tingal disekitar dan dalam kawasan hutan, di pegunungan, di pesisir, maupun yang sudha harus tersingkirkan akibat dari pembangunan wilayah perkotaan bisa mendapatkan pengakuan yang utuh dari negara dan publik. Negara sudah memberikan ruang kedaulatan masyarakat adat untuk melangsungkan kehidupannya secara otonom sebagai mana telah diamanatkan oleh Ps. 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000): “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”. Demikian halnya dengan pasal 28 I (3) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Kita juga bisa melihat pasal 41 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (Piagam HAM) yang menyebutkan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman” dan pasal 4 point (j) TAP MPR No. IX/MPR/2002 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang menyebutkan bahwa Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip: mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam”

Namun demikian cita-cita negara yang sudah menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu elemen yang mendapatkan kekhususan tersebut masih harus menunggu ketidak pastian yang tidak menentu dengan semakin maraknya ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat adat selama ini. Berbagai macam perlakuan ketidak adilan masih menjadi tontonan dimana-mana dan bahkan harus ada masyarakat adat yang rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk mempertahankan hak-haknya.

Selain tantangan-tantangan tersebut diatas, selama kepengurusan AMAN SUL-SEL periode 2003-2006 ini tantangan yang sangat berat adalah bagaimana proses revitalisasi diri menjadi penting untuk dilakukan di semua anggota AMAN. Tidak sedikit masyarakat adat yang sudah kehilangan identitasnya sendiri. Identitasnya yang secara turun temurun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang mengalami kesulitan untuk menemukan kelembagaan adat yang betul-betul mengurus komunitasnya. Demikian halnya dengan semakin lemahnya masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya-budaya, seni dan tari-tarian aslinya. Apa yang kita sakisikan selama ini masyarakat adat sebagian besar sudah menjadi masyarakat yang konsumtif dengan budaya luar termasuk kemandirian dalam perekonomian. Masyarakat adat sudah sangat sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya dan bahkan harus mendatangkan pihak luar untuk terlibat menyelesaikan konfliknya.

Dengan demikian sudah saatnya masyarakat adat memperkuat otonomi aslinya dalam hal-hal apa saja yang akan menjadi agenda kedepan yang harus dilakukan sehingga bisa otonomi aslinya tersebut bisa ditegakkan. AMAN SUL-SEL dalam hal konteks otonomi asli tersbut adalah tantangan yang harus bisa dijawab dimasa yang akan datang. Untuk itu momentum keterbukaan Pemerintah untuk mendorong sebuah regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat ini harus dioptimalkan untuk memberi jawaban-jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut diatas dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Sabtu, 06 Desember 2008

Keharuan yang tak terhingga di Tana Kajang

Matahari hampir terbenam, setibanya di pintu gerbang Tana Toa saya disambut oleh 2 orang yang lengkap dengan pakaian adat yang menjadi kebanggaan orang Kajang dan dia adalah Pak Hading dan Pak Hatong. Kedua orang ini diutus secara khusus untuk menjemput saya setelah ada informasi yang disampaikan oleh Pak Samad Puto Duddu’ (kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat dengan AMAN) yang ada di Kajang luar. Setibanya di perbatasan Kajang Dalam dengan Kajang Luar, saya langsung diajak duduk di bilik yang disediakan dipintu utama dan diberi penjelasan beberapa hal-hal penting yang harus dilakukan oleh tamu ataupun orang yang akan masuk ke Kajang Dalam apalagi kalau mau bertemu dengan Ammatoa (pemimpin adat tertinggi di Kajang).

Sekitar 30 menit kami beristirahat sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Hading dan Pak Hatong, kami langsung menuju ke rumah Pak Hatong dengan berjalan kaki dan tanpa menggunakan alas kaki dengan menggunakan waktu sekitar 21 menit. Setibanya di Pak Hatong saya langsung diajari bagaimana menggunakan pakaian adat terutama yang perlu ada bantuan adalah menggunakan passapu (sehelai kain hitam yang diikatkan dikepala).

Selama saya berada di Kajang Dalam dari tanggal 24-25 Nopember 2008 saya banyak belajar tentang adat istiadat orang Kajang mulai dari bagaimana mereka memperkuat demokrasi tertingginya melalui MUSYAWARAH ADAT atau yang dikenal dengan sebutan A’BORONG. Dengan A’BORONG inilah seluruh persoalan dan permasalahan bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya. Demikian halnya dengan hal-hal mendasar lainnya yang membuat masyarakat adat Kajang masih bisa mempertahankan eksistensinya tetap bertahan walaupun dikepung oleh pengaruh kehidupan modern. Secara turun temurun semua hal-hal yang berhubungan dengan aturan/hukum adat, hubungan orang Kajang dengan alam, wilayah adat yang selama ini tetap dipertahankan dan bahkan hubungan dengan Sang Pencipta serta hubungan-hubungan lainnya dengan dunia luar semuanya diatur dalam PASANG. Melalui PASANG inilah keberadaan Masyarakat Adat Kajang bisa dipertahankan.

Puncak dari hajatan perjalanan yang saya lakukan ini adalah secara langsung ketemu dengan AMMATOA yaitu pimpinan adat tertinggi yang diserahi mandat oleh masyarakat adat Kajang untuk mengawal seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Kajang. Saya banyak belajar dengan beberapa hal-hal yang penting yang disampaikan oleh AMMATOA dalam bahasa Konjo yang walaupun saya tidak memahami secara utuh tapi dibantu oleh kawan saya ABD. Samad Puto Duddu yang sering kali membisik saya pengertian setiap ucapan yang disampaikan oleh AMMATOA kepada saya. Saya belajar dengan gaya hidup yang serba kesederhanaan yang selalu disampaikan oleh AMMATOA dan masi dipraktekkan oleh Orang Kajang selama ini. Saya juga sangat kagum dengan tidak adanya listrik, televisi, radio, kendaraan yang dipergunakan di Kajang Dalam. Ini sangat luar biasa bagi saya kalau dibandingkan dengan pengaruh kehidupan modern saat ini.

Dari kunjungan ini ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan untuk tetap memberi dukungan atas keberadaan masyarakat adat Kajang antara lain dengan mendesak pemerintah termasuk PEMDA Bulukumba untuk segerah mengimplementasikan UUD 1945 terutama pasal 18b dan 28i Amandemen ke 2 tahun 2000. Dengan demikian keberadaan masyarakat adat Kajang dijamin secara hukum untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Mengakhiri rangkain kunjungan ini, saya diberi kehormatan untuk melakukan foto bersama di depan rumah AMMATOA dan ini sebuah penghormatan yang saya anggap sangat istimewa.