Senin, 11 Agustus 2008

Sallombengang Seko: “Untaian Pernik Manikam” di Tanah Seko

Sallombengang Seko:
“Untaian Pernik Manikam” di Tanah Seko

Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan
Oleh Suwito

Sumber: http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_01/Warta_Tenure_01f_SallombenganSeko.pdf

“Dibasahi Betue dialiri Uro
itulah tana Seko, kecil tapi indah
dipagari Kambuno, Malimongan, Baba
Tanah itu kucinta selama hidup”

Begitulah bunyi penggalan senandung syair lagu yang sering dan “wajib” didendangkan oleh komunitas masya-rakat adat di tanah Seko. Sebuah lagu yang penuh makna dan menyiratkan keserasian hubungan antara manusia dengan alam. Penggalan syair lagu tersebut menceritakan bahwa tanah Seko yang “kecil tapi indah” dialiri dua buah sungai, yaitu sungai Betue dan sungai Uro. Wilayah Seko dikelilingi oleh pegunungan, diantaranya tiga buah gunung, yaitu gunung Kambuno di sebelah Timur dan Selatan, gunung Malimongan di sebelah Barat dan gunung Kasinturu di sebelah Utara, dan gunung Baba berada dalamnya. Konon menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat, sekitar 300 tahun yang lalu hiduplah seorang tokoh legendaris bernama Roka di wilayah katubaraan Ambalong. Ambalong merupakan salah satu dari 9 wilayah adat yang ada di kecamatan Seko, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sang tokoh legendaris tersebut pada masa hidupnya pernah memberikan nasehat spiritual kepada komunitasnya untuk melakukan sallombengang agar bisa mendapatkan keselamatan dan kedamaian di tanah Seko. Sallombengang adalah sebuah ritual yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai simbol ikatan persatuan antar katubaraan masyarakat adat di Seko. Dalam acara Sallombengang biasanya dilakukan ritual syukuran, musyawarah, pentas seni budaya, dan lain-lain. Istilah sallombengang sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk sebuah untaian tali yang berisi rajutan pernik mani-kam. Beraneka ragam pernik manikam dalam rajutan tali tersebut melambangkan keanekaragaman etnis, status sosial dan ekonomi masyarakat Seko yang terdiri dari 9 wilayah adat. Mereka merajutkan dirinya dalam sebuah untaian tali persatuan yang dinamai sallombengang.

Sekilas tentang masyarakat adat dan tanah Seko
Seko dalam bahasa sehari-hari setempat berarti kawan atau sahabat atau kerabat. Menurut salah satu versi cerita yang dituturkan oleh B. Usman, salah satu pemimpin adat Seko (Tubara Turong), konon asal muasal Seko berawal dari seseorang yang bernama Hulu Pala yang kawin dengan eorang wanita bernama Dewi Tamelai. Mereka memiliki empat anak, yaitu Ta Padang, Ta Balong, Ta Honeang dan Ta Yane. Anak-anak mereka diharuskan menyebar ke berbagai tempat. Setelah beranak-pinak, tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak keturunan Hulu Pala dan Dewi Tamelai itu kemudian menjelma menjadi beberapa wilayah hunian (lipu), yaitu Padang, Amballong, Pohoneang dan Hoyane. Pada jaman kolonial Belanda hunian-hunian (lipu-lipu) itu dileburkan menjadi sebuah wilayah distrik. Maka berkumpullah para pemuka lipu-lipu itu untuk musyawarah memberikan nama distrik itu. Dan dalam musyawarah itu muncul kesadaran bersama bahwa diantara mereka adalah saling bersaudara, bersahabat dan bahkan berkerabat. Akhirnya mereka sepakat melebur diri dalam satu kesatuan persaudaran yang diberi nama Seko. Wilayah distrik itu akhirnya bernama Seko. Tanah Seko secara geografis terbagi atas tiga daerah, yakni Seko Lemo, Seko Tengah dan Seko Padang. Sedangkan berdasarkan teritorial wilayah hukum adat Seko terdiri atas 9 wilayah, yaitu (1) Singkalong; (2) Turong; (3) Lodang; (4) Hono'; (5) Ambalong; (6) Hoyane; (7) Pohoneang; (8) Kariango; (9) Beroppa'. Wiyayah adat Kariango dan Beroppa' berada di Seko Lemo. Wilayah adat Hono', Lodang, Turong dan Singkalong berada di
Seko Padang. Sedangkan Ambalong, Pohoneang dan Hoyane berada di Seko Tengah. Berdasarkan sistem kepemimpinan adat, wilayah hukum masyarakat adat Seko terdiri atas 3 Tu Bara, 3 To bara, 2 To Makaka dan 1 To Key. Jadi sistem kepemimpinan masyarakat adat Seko tidak terpusat pada satu
kepemimpinan yang melingkupi keseluruhan wilayah hukum adat. Sistem kepemimpinan masyarakat adat berada pada masing-masing wilayah hukum adat itu. Namun sejak tahun 1999 melalui pendampingan Yayasan Bumi Sawerigading dan konsolidasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan terbentuk sebuah organisasi baru yang bernama Dewan Pemangku Adat Sallombengang Seko (DPASS). DPASS berada diluar struktur kelembagaan adat, namun keberadaannya cukup efektif dalam menguatkan kembali ikatan persatuan antar masyarakat di 9 wilayah adat itu. Hubungan harmoni antara masyarakat dengan alam di tanah Seko juga ditandai oleh adanya situs-situs budaya. Beragam wujud situs-situs itu melegenda dan dianggap sakral sesuai cerita asal usulnya dan memiliki makna bagi kehidupan masyarakat. Letak situs-situs budaya itupun tersebar pada hampir seluruh wilayah hukum adat di Seko. Ada situs ber-bentuk batu kerbau atau batu berbentuk kerbau di Turong, situs Hatu silumbang berupa tiga manusia yang menjadi batu di Hoyane. Situs Hatu Isong berbentuk Lesung (tempat menumbuk padi) dan situs Hatu Laliang berbentuk tungku (tempat masak) di Hono'. Situs Hatu Kammutu dan Hatu Tede di wilayah adat Lodang. Dan masih banyak lagi bera-gam wujud situs yang tersebar di berbagai tempat lainnya.

Pemekaran kabupaten Luwu
Mungkin tidak mudah orang luar menemukan letak wilayah masyarakat adat Seko. Hal ini terjadi karena memang tidak pernah ada penamaan wilayah Seko dalam peta dan administrasi pemerintahan pada masa orde baru. Sampai tahun 1998 wilayah Seko merupakan bagian dari kecamatan Limbong kabupaten Luwu. Setelah memasuki era otonomi daerah, berdasarkan UU No 13/1999 terbentuklah kabupaten Luwu Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Luwu dengan luas wilayah 7.542,58 Km2. Kemudian dalam administrasi Pemerintahan Kabupaten baru ini wilayah Seko secara resmi menjadi kecamatan Seko. Namun dari 9 wilayah adat itu dalam administrasi pemerintah kecamatan Seko terbagi ke dalam 12 desa. Berdasarkan data statistik Luwu
Utara dalam angka tahun 2003 jumlah penduduk kecamatan Seko sekitar 12.000 jiwa.

Luas kawasan hutan di kabupaten Luwu Utara adalah 5.445, 66 Km2 atau sekitar 72% dari luas wilayah kabupaten (7.542,58 Km2). Luasan kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung dengan luas 3.429, 74 Km2, Hutan Produksi seluas 1.953, 42 Km2 dan Hutan Konservasi seluas 62, 50 Km2.

Permasalahan masyarakat adat Seko
Setelah lepas dari kolonial Belanda, permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Seko semakin melemahnya lembaga adat dan hak-hak untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada tahun 1950-an wilayah Seko juga tidak lepas dari imbas pergolakan DI/TII. Kemudian pada era orde baru sebagaian besar hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagian besar diambil alih oleh negara yang dikonsesikan sebagai HPH kepada PT Kendari Tunggal Timber (KTT) seluas 105.000 hektar dan HGU untuk PT Seko Fajar sekitar 25.000 hektar. Kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang hadir lagi masalah baru dengan adanya kontrak karya pertambangan yang diberikan Pemerintah kepada PT. North Mining. Pada tahun 1998 masyarakat melakukan perlawanan kepada PT KTT sebagai pemegang HPH. Sejak saat itu hingga sekarang kegiatan HPH PT KTT praktis terhenti. Tapi masyarakat masih belum tahu pasti apakah kegiatan HPH itu akan terus berhenti (dicabut izinnya) atau akan kembali beroperasi.

Pengakuan keberadaan masyarakat adat Seko
Undang-undang Kehutanan No.41/1999 pasal 4 ayat 3 berbunyi: “ Penguasaan Hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Perda kabupaten No.12/2004 melakukan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat. Pada pasal 19 ayat 1 Perda tersebut terdapat klausul
hubungan antara pemerintah dengan lembaga masyarakat adat sebagai berikut: “Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.” Khusus terhadap keberadaan wilayah masyarakat hukum adat Seko Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menegaskan pengakuannya melalui SK
Bupati No.300/2004. Apakah pengakuan itu sudah memberikan kontribusi terhadap kegiatan riil masyarakat dalam mengelola sumberdaya alamnya? Bagaimana status hukum pemegang konsesi HPH yang saat ini terhenti aktifitasnya? Tampaknya masih banyak “PR” yang harus segera dijawab oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembangunan di wilayah masyarakat hukum adat Seko. ***
Narasumber: Mahir Takaka (Sekpel AMAN Sulsel), Amirudin (YLBHM cabang Palopo), Unsar (warga Seko, staf lapang Yayasan Bumi Sawerigading), makalah presentasi Bupati Luwu Utara (HM. Luthfi Mutty).

2 komentar:

Ratih Juhara mengatakan...

Menarik sekaligus unik Adat dan Budaya Sallombengan Seko..

Thanks for share

shadow duth mengatakan...

10 bulan di seko merupakan saat2 terbaik dan terindah dalam hidup saya