Senin, 11 Agustus 2008

Menengok Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seko

Senin, 20-11-2006
Menengok Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seko
Andi Ahmad Effendy, Sulsel

Sumber: http://www.alamsulawesi.net/news.php?hal=78&id=57

Selama pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional masih mengabaikan masyarakat adat. Padahal sistem kearifan lokal masyarakat adat Seko dalam mengelola sumberdaya alam di kawasannya telah terbukti menjamin kelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan.
Sejak dulu hutan rakyat adat Seko merupakan salah satu kawasan yang kaya raya akan keanekaragaman hayati. Dalam kawasan tersebut ekosistem tampak masih utuh. Jenis floranya meliputi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan seperti Fragerae elliptical, Aghatis (Damar), Elmerilla Sp, Palaguium Sp, Casuarina Sp, Magivera indica, Ficus Sp. Ditinjau dari familia (suku) flora, terdapat jenis seperti Loganiaceae, Araucariaceae, Magnoliaceae, Sapotaceae, Casuarinaceae dan Moraceae. Sedangkan dalam bahasa local, terdapat kayu Uru, kayu gaharu, Kalapi, Damar, Ulin, Kayu Besi, Tahi, Kadingnge’, Tarian, Bitti, Hulante. Dari Jenis tumbuhan non kayu (rotan) itu sendiri terdapat 12 jenis (dalam bahasa lokal) antara lain; Rotan Kodo, Tuhosumahu, Manoko, Tariang, Kuratung, Pubakiang, Karuku, Madun Karuku, Tariang, Sikuntaa. Sementara jenis tumbuhan lainnya terdapat anggrek, bambu, durian, langsat, enau, berbagai jenis palem. Tak hany tumbuhan, di kawasan ini juga terdapat beberapa jenis fauna yang bisa sewaktuwaktu ditemui, antara lain satwa khas Sulawesi seperti; monyet Sulawesi, elang sulawesi, anoa, lintah, tawon/lebah, ular, babi hutan, biawak, tangkasi, kus-kus, burung tekukur, rangkong, burung hantu, kakak tua putih, pipit, ayam hutan, kupu-kupu, wallet, kelelawar, maleo. Sisi hidrologis, kawasan Masyarakat Adat Seko berperan sebagai penyangga air yang sangat penting dan berguna sebagai sumber irigasi persawahan yang mengairi lahan pertanian/persawahan. Fungsi hidrologis tersebut telah mencakup 6 Kabupaten yang tersebar pada dua Propinsi yakni Propinsi Sulawesi Selatan sendiri dan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Donggala. Adapun sungai-sungai penting tersebut terdiri sungai Lariang yang terpanjang di Sulawesi yang mengalir sampai ke Donggala- Sulawesi Tengah. Posisi Seko pada sungai tersebut berada pada posisi paling hulu yang berbatasan dengan wilayah Rampi. Sungai Budong-Budong dan Sungai Uro yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Toraja.Sungai Benuang dan Sungai Rongkong yang mengalir ke Masamba, Sabbang dan Lamasi. Hasil pengamatan dari Yayasan Bumi Srawegading terdapat beberapa sungai terpenting dari Kawasan Seko yang bermuara di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, Mamuju dan Majene, Tana Toraja, serta Sulawesi Tengah. Pada musim hujan sungai ini memberikan dampak kerusakan lahan-lahan pertanian seperti perkampungan, sawah dan kebun-kebun rakyat akibat banjir. Sedangkan pada musim kemarau airnya berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin rusaknya hutan. Melihat kondisi hidrologi di kawasan Masyarakat Adat Seko merupakan penentu bagi keberlangsungan bagi ratusan ribu hektar persawahan, perlu dipertahankan, selain itu dengan semakin terancamnya keanekaragaman hayati terutama, kayu maupun non kayu (rotan), secara langsung akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap Kawasan Masyarakat Adat seko. Mahir Takaka, Direktur Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Selatan menjelaskan, secara geografis Masyarakat Adat Seko adalah termasuk wilayah Pemerintahan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah besar yaitu Seko Padang, Seko Tengah dan Seko Lemo yang terdiri atas 9 (sembilan) wilayah berdasarkan Pemangku Adat dan 12 (Dua Belas) wilayah Pemerintahan Desa. Dari data yang di peroleh dari Kantor Camat Seko, bahwa penduduk Masyarakat Adat Seko sebanyak 5.620 KK, 17.053 jiwa adalah 99,5 % hidup sebagai petani. Daerah ini berada pada posisi ketinggian yang dikenal dengan Dataran Tinggi Sulawesi “To Kalekaju” yang berbatasan dengan sebelah Utara Propinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Barat Kabupaten Mamuju, dan Majene, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Daerah ini memilki luas wilayah secara keseluruhan sekitar 500.000 Ha dengan perimbangan luas 65 % adalah Hutan sedangkan selebihnya adalah lahan-lahan persawahan, perkebunan dan peternakan masyarakat serta perburuan secara tradisional. Daerahnya terdiri dari perbukitan dan padang savana yang cukup luas sekaligus dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Seko sebagai lahan peternakan. "Seko adalah salah satu daerah yang akan kaya dengan variditas padi lokal ada 23 jenis. Sejak nenek moyang hingga tahun 1980-an masyarakat Seko masih memproduksi kain dari kulit kayu (ani’) bahasa lokalnya,"jelas Mahir Takaka . Lanjut Mahir Takaka yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Bumi Swaregading, bahwa daerah ini sejak tahun 1978 – 1995 dapat ditempuh dengan naik pesawat (kapasitas 5 orang penumpang). "Untuk sekarang kita dapat jangkau dengan naik motor selama 1 hari perjalanan dan naik kuda dengan 2-3 hari perjalanan. Pada Jaman Kolonial Belanda wilayah ini terjangkau dengan kendaraan beroda empat terutama pada hari-hari tertentu yang telah disepakati dengan masyarakat terutama waktu penimbangan getah damar ,"ungkapnya. Masyarakat Adat Seko umumnya memanfaatakan sumber daya alam dengan cara bertani/sawah, berladang/berkebun, berternak dengan pengelolaanya secara tradisonal. Jika dilihat dari segi potensi Kawasan hutan di Seko yang luasnya sekitar 370.000 Ha sangatlah memungkinkan untuk melanjutkan hajat hidup mereka. "Yang menjadi soal adalah semakin lemahnya posisi tawar masyarakat adat dan membuat pengusaha-pengusaha makin leluasa mengambil kekayaan sumberdaya alam mereka, semakin lemahnya fungsi hukum adat dalam mempertahankan dan melindunginya. Persoalan yang sama adalah tidak adanya sumberdaya manusia yang mampu melakukan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Bahkan peningkatan skill masyarakat adat Seko dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun NGO belum ada sama sekali. Sementara upaya tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat dan mengimbangi ketergantungan pada penjualan kayu, rotan yang semakin mengancam punahnya komoditi andalan masyarakat adat Seko tersebut. Mahir Takaka menuturkan Kawasan Ekosistem Seko tersebut sangat penting terhadap keberlanjutan hidup Masyarakat Adat Seko dan wilayah disekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem baik di wilayah Seko sendiri maupun wilayah-wilayah lain, maka Yayasan Bumi Sawerigading memandang perlu untuk mengadakan kegiatan yang berisfat promosipPengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang berbasis Masyarakat Adat Di Seko Kabupaten Luwu Utara – Sul Sel. "Kegiatan ini sebagai realisasi kepedulian atas pelestarian sumberdaya alam,"kata Mahir. Seperti diketahui pada kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang penting dan bermakna bagi upaya melestarikan hutan tropika. Memfungsikan hutan sebagai bagian dari harga diri dan roh kehidupan masyarakat adat Seko yang harus dijaga dan dilestarikan. Memfungsikan hutan untuk keperluan rumah tangga saja dan tidak terkait kepentingan komersial. Masyarakat adat seko secara turun temurun telah melakukan praktek-praktek tebang pilih secara terkendali, mempraktekkan siklus pertanian secara konsisten, menetapkan kawasan tertentu untuk dilindungi. Masyarakat sendiri memiliki tata ruang yang mengandung nilai-nilai konservasi misalnya masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan penanaman kembali denangan menanam tanaman jangka panjang seperti durian, langsat, setelah melakukan pembukaan lahan. Yayasan Bumi Swaregading melihat adanya masalah yang dihadapi masyarakat Seko berupa tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam hutan, disamping belum berkembangnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Dari akar permasalahan yang ada, sistem alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang terpusat telah menyebabkan tidak terhiraukannya faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat adat. Kenyataannya, selama Pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional sama sekali belum mengakomodasikan adat, sistem pengetahuan lokal dan metode-metode pengelolaan yang arif dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kawasan Masyarakat Adat Seko yang bisa menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan mengurangi kemiskinan. Mahir Takaka berharap pendekatan pengelolaan yang didasarkan pada pengelolaan administrasi pemerintah daerah telah menyebabkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara parsial dan tumpang tindih sehingga strategi yang digunakan untuk ekosistem yang sama dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Akibatnya adalah terjadinya degradasi lingkungan karena saling tunjuk hidung dalam penyelamatan keanekaragaman hayati. Reformasi telah bergulir, merupakan momentum yang sangat tepat untuk merubah paradigma pendekatan, metode dan strategi pengelolaan sumber daya alam hutan yang tidak adil, demokratis dan lestari. Dan sebagian masyarakat telah dikucilkan dari seluruh proses pembangunan. Secara nasional tuntutan perubahan dari masyarakat semakin keras bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan). Tuntutan perubahan ini bahkan telah diwarnai oleh berbagai tindakan-tindakan perlawanan dan kekerasan. Situasi yang sangat kritis ini harus di “kelola” dengan serba kehati-hatian sehingga transisi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan keberlanjutan/kelestarian. Opu Dulla Rahman, tokoh Masyakat Adat Seko mengatakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat di ekosistem dataran tinggi Sulawesi maka dapat memperkuat Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko sehingga dapat menghadapi pengelolaan dari luar yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada masyarakat adat setempat. Dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam (rotan) yang berbasis Masyarakat Adat di Seko sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat disekitar hutan. Sehingga hasil yang bisa diharapkan adalah Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko kuat dan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada Masyarakat Adat di ekosistem Seko.

Tidak ada komentar: