Sabtu, 13 Desember 2008

Pengalaman Bekerja Untuk Masyarakat Adat di Mamasa

Sejak kolonialisme Belanda berkuasa di Mamasa, masa di bawah pemerintah Kabupaten Polmas hingga saat ini-bahkan setelah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat efektif berjalan masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Mamasa hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. sebahagian besar penduduk di Kabupaten Mamasa terlilit kemiskinan. Kecilnya kepemilikan lahan pertanian merupakan penyebab utama rendahnya tingkat pendapatan. Padahal mayoritas penduduk hidup dari pertanian. Sementara akses terhadap hutan-lahan dominan di Mamasa yang mencapai 60,8% luas wilayah-ditutup oleh pemerintah dengan klaim sebagai hutan negara. Keadaan ini berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat pelayanan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang sangat minim. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya infrastruktur. Sebagian besar wilayah hanya terhubung oleh jalan perintis. Demikian halnya dengan jaringan telekomunikasi yang tersedia hanyalah selular dan satelit, akses listrik hanya tersedia di kota-kota kecamatan, irigasi desa masih sangat sederhana dan terbatas.

Kamis, 11 Desember 2008

Orang Seko Pertama Menginjakkan Kaki di Hulu Sungai “GANGGA” - India

Se-10 Malam di India (7 s/d 17 Desember 2005): Kami sebanyak 7 orang (Mahir Takaka, Abdon Nababan, Joni Irawan, Gusti Anshari, Berry Forqan, Aditya Warman dan Harry Kartiwa), tiba di Bandara Mumbai/Bombay (lebih dikenal orang luar termasuk kita) sekitar pukul 24.00 waktu setempat. Dari apa yang saya bayangkan dari menonton film India, Mumbay sepertinya padat sekali, kami sempat terkejut melihat ramainya orang dan kemacetan lalu lintas yang masih terjadi, padahal sudah pukul 01.00 dini hari .... menakjubkan memang. Kami langsung melanjutkan perjalanan dari Mumbay ke Pune memerlukan waktu sekitar 4 jam, sampai di hotel Royalty sekitar pukul 05.00 pagi, masing-masing orang menuju kamarnya untuk berbaring melepaskan lelah dan kejenuhan selama perjalanan. Sebelumnya disambut dengan setangkai bunga mawar oleh pelayan hotel, sebagai ungkapan selamat datang (say with flower).

Rabu, 10 Desember 2008

Calon DPD Nomor 21, Sahabat Masyarakat SUL-SEL

Masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh politik pembangunan selama empat dasawarsa terakhir ini, baik di bidang ekonomi, lingkungan hidup, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Walaupun kenyataannya masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh, perempuan merupakan elemen terbesar dalam struktur negara–bangsa (nation-state) Indonesia, namun dalam keputusan politik nasional eksistensinya belum terakomodasikan, secara sistematis bahkan sering kali disingkirkan dari agenda politik nasional.

Untuk penataan partisipasi politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan ini merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjadikan PEMILU 2009 sebagai:

1. Arena Partisipasi; Berangkat dari pengalaman perpolitikan selama ini dibutuhkan arena baru yang lebih partisipatif dan memungkinkan berkembangnya pikiran-pikiran alternatif dan kritis, sehingga akan memperkaya gagasan yang berkembang dan akan memperluas keterlibatan rakyat dalam memperjuangkan pembangunan yang lebih berkeadilan. Dan yang terpenting dalam konteks ini adalah adanya keterwakilan masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan dalam mengawal proses-proses pengambilan keputusan pada ruang-ruang yang disediakan oleh Negara dan ruang-ruang strategis lainnya, dan arena-arena yang lebih luas untuk membangun koalisi antar para pemangku kepentingan pada arena-arena politik yang lebih luas.

2. Pendidikan politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan untuk memilih bukan karena kepatuhan yang parochial (blind obedience), tetapi karena pilihan kritis. Pilihan kritis bisa dibuat jika masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan memiliki informasi yang jelas tentang posisinya dalam sistem politik.

Visi:

Melanjutkan peran sebagai penyambung aspirasi dan bagian yang tidak terpisakan dari rakyat Sulsel, menuju rakyat Sulsel yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Misi dan tujuan utama:

  1. Menumbuhkembangkan budaya politik masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat miskin perkotaan, buruh dan perempuan yang berorientasi pada kepentingan politik komunitas, demi munculnya pemimpin politik yang berakar pada konstituen, beretika politik tinggi,menghormati keberagaman, HAM, dan kesetaraan Gender.
  2. Membangun sistem pengorganisasian politik baru yang berbasis komunitas dan wilayah pemilihan sebagai block politic yang memiliki posisi tawar tinggi dihadapan partai-partai politik peserta pemilu 2009 dan seterusnya, demi tumbuhnya demokrasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aktor politik dan para pemangku kepentingan sebagai konstituennya.

Program Utama:

  1. Terus melanjutkan perjuangan sebagai penyambung aspirasi rakyat Sulsel untuk mewujudkan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan rakyat.
  2. Terus melanjutkan upaya menarik perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pembangunan internasional terhadap isu-isu penting di Sulsel.
  3. Tetap melanjutkan upaya membangun kedaulatan masyarakat adat terhadap sumber daya alamnya melalui pendirian dan pengoperasian badan-badan usaha berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
  4. Terus melanjutkan pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas, masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, perempuan, masyarakat perkotaan.
  5. Terus melanjutkan upaya-upaya untuk perbaikan lingkungan hidup.

Provinsi SUL-SEL harus lebih maju di masa mendatang. Karena itu, mari kita satukan langkah untuk melakukan perubahan menuju SUL-SEL yang: bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik”. Untuk melakukan PERUBAHAN harus ada komitmen dan kemauan untuk bekerja keras melalui proses legislasi yang akan datang.

Selasa, 09 Desember 2008

Pengalaman Empat Tahun Lebih Bersama AMAN SUL-SEL (2003-2006)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan (AMAN SUL-SEL) adalah sebuah organisasi yang menjadi payung gerakan dan orgnasisasi masyarakat adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang mengusung isu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Dalam konteks tersebut maka AMAN SUL-SEL menjadikan dirinya sebagai organisasi yang menghadapi dinamikanya sendiri sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan demikian bisa dilihat dari dinamika yang tergambar dalam tantangan maupun setiap peluang yang harus ditanggapi dan bagaimana organisasi ini berupaya menata diri untuk mencapai visi dan misi sebagai mana telah menjadi kesepakatan dalam Kongres Masyarakat Adat Sulawesi Selatan di Gedung AMKOP-Makassar, 5-7 September 2003.

Pengalaman dari kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini, yang menjadi tantangan utama yang harus dijawab di tengah perkembangan yang demikian cepat dan diperhadapkan pada regulasi kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat di daerah baik kabupaten maupun provinsi bahkan pada level nasional dan internasional, adalah bagaimana komunitas-komunitas masyarakat yang secara turun-temurun telah mendiami wilayah adatnya baik yang tingal disekitar dan dalam kawasan hutan, di pegunungan, di pesisir, maupun yang sudha harus tersingkirkan akibat dari pembangunan wilayah perkotaan bisa mendapatkan pengakuan yang utuh dari negara dan publik. Negara sudah memberikan ruang kedaulatan masyarakat adat untuk melangsungkan kehidupannya secara otonom sebagai mana telah diamanatkan oleh Ps. 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000): “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”. Demikian halnya dengan pasal 28 I (3) UUD 1945 (amandemen ke-2 tahun 2000) bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Kita juga bisa melihat pasal 41 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (Piagam HAM) yang menyebutkan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman” dan pasal 4 point (j) TAP MPR No. IX/MPR/2002 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang menyebutkan bahwa Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip: mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam”

Namun demikian cita-cita negara yang sudah menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu elemen yang mendapatkan kekhususan tersebut masih harus menunggu ketidak pastian yang tidak menentu dengan semakin maraknya ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat adat selama ini. Berbagai macam perlakuan ketidak adilan masih menjadi tontonan dimana-mana dan bahkan harus ada masyarakat adat yang rela mengorbankan jiwa raganya demi untuk mempertahankan hak-haknya.

Selain tantangan-tantangan tersebut diatas, selama kepengurusan AMAN SUL-SEL periode 2003-2006 ini tantangan yang sangat berat adalah bagaimana proses revitalisasi diri menjadi penting untuk dilakukan di semua anggota AMAN. Tidak sedikit masyarakat adat yang sudah kehilangan identitasnya sendiri. Identitasnya yang secara turun temurun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang mengalami kesulitan untuk menemukan kelembagaan adat yang betul-betul mengurus komunitasnya. Demikian halnya dengan semakin lemahnya masalah-masalah yang berhubungan dengan budaya-budaya, seni dan tari-tarian aslinya. Apa yang kita sakisikan selama ini masyarakat adat sebagian besar sudah menjadi masyarakat yang konsumtif dengan budaya luar termasuk kemandirian dalam perekonomian. Masyarakat adat sudah sangat sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya dan bahkan harus mendatangkan pihak luar untuk terlibat menyelesaikan konfliknya.

Dengan demikian sudah saatnya masyarakat adat memperkuat otonomi aslinya dalam hal-hal apa saja yang akan menjadi agenda kedepan yang harus dilakukan sehingga bisa otonomi aslinya tersebut bisa ditegakkan. AMAN SUL-SEL dalam hal konteks otonomi asli tersbut adalah tantangan yang harus bisa dijawab dimasa yang akan datang. Untuk itu momentum keterbukaan Pemerintah untuk mendorong sebuah regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat ini harus dioptimalkan untuk memberi jawaban-jawaban terhadap berbagai tantangan tersebut diatas dengan berupaya untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Sabtu, 06 Desember 2008

Keharuan yang tak terhingga di Tana Kajang

Matahari hampir terbenam, setibanya di pintu gerbang Tana Toa saya disambut oleh 2 orang yang lengkap dengan pakaian adat yang menjadi kebanggaan orang Kajang dan dia adalah Pak Hading dan Pak Hatong. Kedua orang ini diutus secara khusus untuk menjemput saya setelah ada informasi yang disampaikan oleh Pak Samad Puto Duddu’ (kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat dengan AMAN) yang ada di Kajang luar. Setibanya di perbatasan Kajang Dalam dengan Kajang Luar, saya langsung diajak duduk di bilik yang disediakan dipintu utama dan diberi penjelasan beberapa hal-hal penting yang harus dilakukan oleh tamu ataupun orang yang akan masuk ke Kajang Dalam apalagi kalau mau bertemu dengan Ammatoa (pemimpin adat tertinggi di Kajang).

Sekitar 30 menit kami beristirahat sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Hading dan Pak Hatong, kami langsung menuju ke rumah Pak Hatong dengan berjalan kaki dan tanpa menggunakan alas kaki dengan menggunakan waktu sekitar 21 menit. Setibanya di Pak Hatong saya langsung diajari bagaimana menggunakan pakaian adat terutama yang perlu ada bantuan adalah menggunakan passapu (sehelai kain hitam yang diikatkan dikepala).

Selama saya berada di Kajang Dalam dari tanggal 24-25 Nopember 2008 saya banyak belajar tentang adat istiadat orang Kajang mulai dari bagaimana mereka memperkuat demokrasi tertingginya melalui MUSYAWARAH ADAT atau yang dikenal dengan sebutan A’BORONG. Dengan A’BORONG inilah seluruh persoalan dan permasalahan bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya. Demikian halnya dengan hal-hal mendasar lainnya yang membuat masyarakat adat Kajang masih bisa mempertahankan eksistensinya tetap bertahan walaupun dikepung oleh pengaruh kehidupan modern. Secara turun temurun semua hal-hal yang berhubungan dengan aturan/hukum adat, hubungan orang Kajang dengan alam, wilayah adat yang selama ini tetap dipertahankan dan bahkan hubungan dengan Sang Pencipta serta hubungan-hubungan lainnya dengan dunia luar semuanya diatur dalam PASANG. Melalui PASANG inilah keberadaan Masyarakat Adat Kajang bisa dipertahankan.

Puncak dari hajatan perjalanan yang saya lakukan ini adalah secara langsung ketemu dengan AMMATOA yaitu pimpinan adat tertinggi yang diserahi mandat oleh masyarakat adat Kajang untuk mengawal seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Kajang. Saya banyak belajar dengan beberapa hal-hal yang penting yang disampaikan oleh AMMATOA dalam bahasa Konjo yang walaupun saya tidak memahami secara utuh tapi dibantu oleh kawan saya ABD. Samad Puto Duddu yang sering kali membisik saya pengertian setiap ucapan yang disampaikan oleh AMMATOA kepada saya. Saya belajar dengan gaya hidup yang serba kesederhanaan yang selalu disampaikan oleh AMMATOA dan masi dipraktekkan oleh Orang Kajang selama ini. Saya juga sangat kagum dengan tidak adanya listrik, televisi, radio, kendaraan yang dipergunakan di Kajang Dalam. Ini sangat luar biasa bagi saya kalau dibandingkan dengan pengaruh kehidupan modern saat ini.

Dari kunjungan ini ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan untuk tetap memberi dukungan atas keberadaan masyarakat adat Kajang antara lain dengan mendesak pemerintah termasuk PEMDA Bulukumba untuk segerah mengimplementasikan UUD 1945 terutama pasal 18b dan 28i Amandemen ke 2 tahun 2000. Dengan demikian keberadaan masyarakat adat Kajang dijamin secara hukum untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Mengakhiri rangkain kunjungan ini, saya diberi kehormatan untuk melakukan foto bersama di depan rumah AMMATOA dan ini sebuah penghormatan yang saya anggap sangat istimewa.

Kamis, 14 Agustus 2008

Ende Tolak Pabrik Semen

Nusantara
Sabtu, 25 Maret 2006

Ende Tolak Pabrik Semen

Keindahan Danau Kelimutu Harus Dijaga

Ende, Kompas - Bupati Ende keberatan di sekitar kawasan Gunung Kelimutu berdiri pabrik semen. Dikhawatirkan, keberadaan pabrik semen akan mengganggu keindahan alam dan bisnis pariwisata. Hal ini terkait dengan rencana investor dari China yang akan mendirikan pabrik semen di Kabupaten Ende. Sikap Bupati Ende Paulinus Domi tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Iskandar Mohamad Mberu, Jumat (24/3) di Ende.

Mberu mengungkapkan, China sedang menjajaki kemungkinan membangun pabrik semen di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pilihan lokasinya di sekitar kawasan gunung api, yaitu di kawasan Gunung Kelimutu, 65 kilometer timur Kota Ende dan sekitar Gunung Iya, sebelah selatan Kota Ende. Atas rencana itu, menurut Mberu, Domi telah bertemu dengan calon investor di Ende, Kamis (23/3) malam. Dikatakan, Domi menyatakan keberatannya jika pabrik semen dibangun di sekitar Gunung Kelimutu.

Alasannya, di kawasan itu terdapat Danau Triwarna Kelimutu, obyek wisata alam yang terkenal hingga pelosok dunia. Pembangunan pabrik dikhawatirkan akan mengganggu keindahan alamnya sekaligus mengganggu kegiatan bisnis pariwisata. ”Kalau di sekitar Gunung Iya, pemerintah daerah mendukung 100 persen,” kata Mberu. Domi yang dihubungi Kompas semalam menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut ada sinyal kuat sehingga hampir dipastikan rencana tersebut akan terwujud. ”Mei mereka akan datang dan bisa siap langsung pekerjaan fisik. Sebelumnya mereka akan mengurus segala persiapan, mulai dari amdal hingga izinnya,” ujar Domi. Dikatakan, lahan yang dibutuhkan sekitar lima hektar.

Menurut catatan, di Flores, terdapat 25 gunung api aktif, dua di antaranya di Ende. Dari 25 gunung api itu, untuk tipe A terdapat 17 gunung, tipe B sebanyak tiga gunung, dan tipe C ada lima gunung. Gunung Iya sendiri merupakan gunung api aktif tipe A—pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600. Jumat (24/3), investor itu meninjau lokasi sekaligus mengambil sampel di Gunung Iya. Mereka akan menelitinya selama tiga bulan, setelah itu mengadakan pembicaraan lebih lanjut.
Danau rusak

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, danau dan sungai di beberapa kabupaten/kota rusak cukup parah. Hampir seluruh sungai dan danau mengalami pendangkalan dan sebagian di antaranya tercemar limbah sehingga kualitas air menurun. Hal itu dikatakan Bahrianto Bahtiar, pengamat lingkungan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Jumat (24/3). Kondisi ini dibenarkan Mahir Takaka, Sekretaris Eksekutif Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulsel. Mereka telah melakukan penelitian tentang hal tersebut.

Data yang didapat menunjukkan lebar sungai bertambah dan meluap saat hujan, airnya semakin kotor dan kian berkurang debitnya, dan lainnya,” kata Bahrianto. Menurut mereka, danau yang rusak adalah Danau Tempe di Sengkang, Danau Sidenreng di Sidrap, Danau Mawang di Gowa, dan tiga danau di Luwu Timur (Danau Towuti, Matano, dan Mahalona).

Menurut Mahir, kondisi ini berdampak secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat, di antaranya adalah pengairan kini hanya sekali masa tanam, dulu bisa dua kali masa tanam. ”Di Lamasi, Kabupaten Luwu, setiap tahun terjadi konflik antarmasyarakat karena berebut air,” kata Mahir. Jumlah ikan endemik pun berkurang. (SEM/REN)

Selasa, 12 Agustus 2008

Mereka yang Teriris Izin HPH

Mereka yang Teriris Izin HPH
Bayar mengikut klik Menjana pendapatan yang hebat

Kisah Perjuangan masyarakat adat Kayaan mempertahankan haknya dari Kesewenangan Penguasa

KUMIS dan jenggotnya jarang-jarang, memutih. Tapi Rambutnya hitam pekat, mungkin disemir. Sorot matanya keras dan berani walau kerutan mulai menoreh wajahnya yang menua.Meski cuma orang kampung, kini genap sudah 12 hari ia meninggalkan Tanjung Kuda, Kapuas Hulu (KH), kampung halamannya. KH adalah kabupaten paling Timur di ujung Kalbar. Jaraknya sekitar 700 Km dari ibu kota Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat Kayaan Mendalam, dia sudah melanglang-lang buana hingga Jakarta, ibukota Republik Indonesia.Kami berjabat tangan. Siang itu ia nongol di sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Jalan Imam Bonjol untuk wawancara bersama sejumlah wartawan.

Di hadapan kami sudah terhidang, bakwan, ubi, tempe dan goreng pisang. Ohya, ada juga seonggok jeruk manis dan berbotol-botol air mineral.Masyarakat adat tak pernah mundur,” ujarnya agak emosi. Tangannya mengepal.

Hari itu ia mengenakan kaos kerah belang-belang putih, hitam dan merah. Di pergelangan tangan kirinya melingkar jam tangan, entah apa merknya.Tak nampak bekas rajah (tato) di kulitnya. Padahal masyarakat Kayaan, seperti juga halnya Dayak Iban sangat gemar menghias badannya dengan tato.

Meski demikian dia tetaplah pewaris keberanian Lawe, tokoh legenda masyarakat Kayaan.Nama lelaki itu Bunyamin Satar, Temenggung Kayaan Mendalam. Berkali-kali ia diintimidasi dan diancam, agar menghentikan perlawanan terhadap PT TBS. Tapi nyalinya tak pernah ciut. Bahkan 10 Juli lalu, ia dan beberapa perwakilan masyarakat Mendalam, Basah, Haang, Rosa Ahun naik ke lantai 4 gedung Mangala Wana Bhakti, Jakarta untuk bertemu Menteri Kehutanan MS Ka’ban.Mereka didampingi Sujarni Alloy Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, Pendampingan Hukum AMAN Nasional, Sulistiono dan Deputi AMAN Nasional Mahir Takaka, Kepala Sekretariat Partai Buruh, Radjimah Novaria. Ada juga Asisten II Pemerintahan KH, Sungkalang, Kepala Dinas Kehutanan KH, Jantau, Aswardi dari pendamping Jantau, Humas Pemkab KH, Eddy.

Pengalaman Masyarakat Adat Seko

inaSeko
Institut Advokasi & Pemberdayaan Masyarakat Tanah Seko
Institute of Advocacy & Empowerment of ToSeko

Pengalaman Masyarakat Adat Seko
Memperjuangkan Sebuah Pengakuan terhadap Hak-Hak Adatnya
Oleh: Mahir Takaka
Sumber: http://www.geocities.com/inazeko/adat.htm

Senin, 11 Agustus 2008

UNITED NATIONS

UNITED NATIONS

CONFERENCE OF THE PARTIES
Thirteenth session
Bali, 3.14 December 2007

List of participants Part Two

The attached list of participants attending the thirteenth session of the Conference of the Parties and the third session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, as well as the twenty-seventh sessions of the subsidiary bodies, has been repared on the basis of information received by the secretariat as at Wednesday, 12 December 2007.

for details, please visit this link: http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/inf01p02.pdf

NGO Letter to Howard on Timor Boundary Talks

NGO Letter to Howard on Timor Boundary Talks
November 7, 2003
The Hon John Howard MP
House of Representatives Parliament
House Canberra ACT 2600 Fax: (02) 6273 4100

Dear Prime Minister Howard: We appreciate your government’s recent announcement that Australia will soon begin negotiations with East Timor on a permanent maritime boundary. We urge you to start these discussions in earnest by setting a firm timetable with the Government of Timor-Leste to establish a boundary within no more than three years. Throughout these negotiations, East Timor should be treated fairly and as a sovereign nation, with the sam.
for details, please visit this link: http://www.etan.org/news/2003a/11ltr.htm

Mengintip Calon DPD Sulsel Saat Mendaftar di KPU (bagian 1)

SABTU, JULI 12, 2008
Bahar Pakai Alpar, Ashar Hanya Jalan Kaki

Mengintip Calon DPD Sulsel Saat Mendaftar di KPU (bagian 1)
Laporan : Andi Ahmad –Makassar

Bahar Ngitung sedang memasuki kantor KPU Sulel dengan memakai Baju ala pakaian arab.

Makassar, Liputankota - Masjid HM Asyik, Jl Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Jumat (11/7), menjadi saksi bertemu dua kekuatan yang bakal berhadapan di Pemilu DPD RI 2009. Dua figur yang akan bersaing masing-masing star dari masjid ini ke KPU Sulsel, kemarin.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel Azhar Arsyad didampingi komandan Barisan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) Nurdin Tajrih

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulsel Azhar Arsyad dan pengusaha Bahar Ngitung star dari Masjid HM Asyik ke KPU mendaftar DPD. Didampingi komandan Barisan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) Nurdin Tajrih dan puluhan aktivis LSM, Azhar star lebih awal usai salat Jumat hanya dengan jalan kaki saja.

Beberapa kader NU menggunakan sarung ikut mengantar Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) ini. Setelah menyerahkan berkas dukungan 4.615 kartu tanda penduduk (KTP) dari 17 kabupaten/kota, Azhar dinyatakan resmi terdaftar dengan nomor urut 12,seperti dikutif tribun.

Dia diterima Ketua KPU Jayadi Nas, anggota Lomba Sulthan dan Ziaur Rahman didampingi staf M Faried. Ikut mengantar Azhar Sekretaris PKB Sulsel Abd Wahid Sepe. Usai mendaftar, rombongan Azhar ke Rumah Makan Nyoto, Jl Rappocini Raya. Di tempat ini, puluhan aktivis LSM silih berganti datang.

Mereka memberi dukungan dan ucapan selamat kepada Azhar yang telah mendaftar calon DPD. Antara lain yang hadir, Yudha Yunus, Soewarno Soedirman, Mulyadi Prayitno, Direktur LBH Makasar Abdul Muththalib, aktivis YLKI M Nawir dan Almujahid Akmal, serta Direktur Lembaga Kajian Pesantren dan Masyarakat (LKPMP).

Diantar ratusan pendukung, proses pendaftaran Bahar Ngitung membuat ruas Jl AP Pettarani macet beberapa saat. Mengenakan baju khas Arab dipadu sorban dan kacamata hitam, Bahar berjalan menuju KPU dan sebelumnya diantar oleh ratusan pendukunganya dan Bahar Ngitung mengendarai Mobil Toyota Alphar sejenis type mobil yang tergolong mewah. Di depannya sejumlah lelaki tak henti menabuh gendang dan meniup terompet,

Sebelumnya, Wakil Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Mahir Takaka, mendaftar sebagai calon anggota DPD ke 10. Mahir lahir di sebuah tempat terpencil di Luwu Utara, Seko. Kawasan ini hanya bisa dijangkau kendaraan motor yang biasa disewa Rp 500 ribu per sekali angkut karena harus menempuh sekitar 300 KM jalan setapak. Dia juga disalami aktivis LSM,

Setelah Mahir, mantan Direktur PT Perkebunan Negara (PN), Hasan Sayuti, menoerehkan tanda tangan sebagai calon anggota DPD ke-11. Dia diantar aktivis perempuan Itji Diana Daud. Pendaftar DPD RI kemarin diakhiri oleh Pemilik Handayani Group, Moh Alifuddin, yang menyerahkan 4.027 kopian KTP.(andi ahmad)

Communities awarded for forest-preservation

Communities awarded for forest-preservation
source: The Jakarta Post, Jakarta, updated: 2007-08-13 08:36:30

Indigenous communities across the archipelago play an important role in preserving nature by using their local wisdom to preserve traditional forests, as confirmed recently at an awards ceremony held by the Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN). Alliance deputy secretary-general, Mahir Takaka, said 16 communities of indigenous peoples had been presented with inaugural awards in the hope that other communities would also be inspired to preserve their forests.

"This is the first time AMAN has recognized indigenous peoples for the preservation of their forests. We plan to present the awards annually," Mahir told The Jakarta Post after a cultural evening to mark International Day of the World's Indigenous Peoples on Thursday. He said that AMAN and other non-governmental organizations focused on the preservation of the environment had been surveying Indonesia's indigenous communities over the past two years so as to see what they were doing to preserve their forests. There are two award categories; the first category is for communities that preserve individually-owned forests that are used as communal and cultivation forests, while the second is for communities that preserve their customary forests. Mahir said that the Hoto and the Lodang indigenous communities, both in North Luwu regency, South Sulawesi, preserved their forests by dividing them up into distinct areas, such as a drinking water area, hunting area and pristine area. He added that the communities punished those guilty of damaging the forests under their customary laws. Another community in North Luwu, the Rongkong community, also received an award, making the regency the country's "overall champion".
National Commission on Human Rights chairman Abdul Hakim Garuda Nusantara, who was also present at the event, said Indonesian indigenous peoples deserved to have a national day devoted to them to commemorate the sacrifices and efforts they had made to preserve the environment.

He said that the indigenous peoples' demands to manage their customary lands were often perceived as some kind of separatism, especially when they came from conflict-torn areas, such as Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku and Papua. "Such perceptions are not true. Indigenous peoples were also involved in founding this republic. They have the right to manage their own land," Abdul said.(14) Communities receiving awards
1. Tawana community in Ulu Bongka District, Touna Regency, Central Sulawesi 2. Taragahar Tajomosan community in Waigete District, Sikka Regency, East Nusa Tenggara 3. Aceh Rayeuk community in Lhoong District, Aceh Besar Regency, Nanggroe Aceh Darussalam 4. Rinjani community in Sembalun District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara 5. Semende Marga Ulunosal community in Nasal District, Kaur Regency, Bengkulu 6. Meratus community in East Batang Alai District, Central Hulu Sungai Regency, South Kalimantan 7. Rongkong community in Limbong District, North Luwu Regency, South Sulawesi 8. Hoto indigenous community in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi 9. Erdas community in South Dusun District, South Barito Regency, Central Kalimantan 10. Gunung Betung community in Padang Cermin District, South Lampung Regency, Bandar Lampung 11. KTHR Sekar Pijer community in Panggang District, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta 12. Tondano river community in Minahasa Regency, North Sulawesi 13. Rengganis community in Panti District, Jember Regency, East Java 14. Cirewed community in Sukajaya District, Bogor Regency, West Java 15. Dayak Kutai Barat community in West Kutai Regency, East Kalimantan 16. Lodang community in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi

Telapak dan IPB Dorong Pengembangan Community Logging

Telapak dan IPB Dorong Pengembangan Community Logging
Marwan Azis, Jakarta.
Sebuah langkah maju dalam pengelolaan hutan di Indonesia mulai dilakukan oleh Perkumpulan Telapak dan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangan hutan berbasis masyarakat yang dikenal dengan nama”Community Logging”.

Kedua lembaga tersebut pekan lalu menyepakati sebuah perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertempat di Gedung Alumni IPB Bogor pekan lalu (7/6). Penandatangan nota kesepakatan tersebut menjadi bagian dari gerakan “from illegal logging to community logging” yang saat ini sedang diwacanakan oleh Perkumpulan Telapak dan mitra kerjanya serta sejumlah pihak lainnya.Kegiatan tersebut didahului dengan diskusi yang membahas permasalahan dan pengembangan community logging di Indonesia yang diikuti berbagai kalangan seperti dari Departemen Kehutanan (Dephut), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Lembaga Ekolabel Indonesia, Telapak, IPB, Forest Wacth Indonesia (FWI), Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Jaringan untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara dan Green Press (Perkumpulan Wartawan Lingkungan) dan sejumlah aktivis lingkungan.Pihak Telapak (A.Ruwindrijarto) IPB (Dr Ir Didik Suharjito) dan Dephut (Lutfi) bertindak sebagai narasumber. Dalam pemaparannya Lutfi mengatakan, praktek hutan yang dilakukan masyarakat sesungguhnya dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia seperti di Jawa Timur, Banten Jawa Barat dan luar Jawa dengan berbagai bentuk,”Ini adalah suatu fakta,”akunya.Dikatakan, hutan tanah milik yang selama ini dikelola masyarakat telah memberikan kontribusi bagi perekonomian pedesaan dan fungsi ekologi seperti yang dipraktekan di daerah Gunung Progo yang melarang penebangan pohon.Kehutanan lanjut Lutfi diamanatkan oleh UU untuk mengelola hutan untuk kesejahteraan rakyat melalui berbagai program seperti HKM (Hutan Kemasyarakatan) dan lain-lain. “Faktanya tidak sesuai tapi idenya bagus,”akunya.Penyebab lainya gagalnya beberapa program HKM menurut Lutfi, adalah lemahnya kelembagaan dan akses pasar yang dimiliki masyarakat.”Banyak HKM yang pengelolaannya bukan dilakukan oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh pengusaha karena lemahnya kelembagaan masyarakat,”paparnya.Ia menekan agar community logging yang nanti akan memberikan ruang bagi rakyat dalam pengelolaan hutan agar tetap berpegang pada prinsip pelestarian hutan.Hal senada juga diungkapkan, Dr Ir Didik Suharjito MS. Menurutnya pemerintah telah melakukan progres yang memberikan ruang bagi akses masyarakat melalui payung peraturan pemerintah (PP) No 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta berbagai program kemitraan lainnya.”Semua itu membutuhkan dukungan dari semua pihak,”katanya.IPB telah melakukan riset tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dibukukan dan disebar luaskan.”Kami juga ingin berperan langsung dalam community logging. Kesempatan ini kami sambut baik, kami punya modal ilmiah,”ujarnya.Modal ilmiah tersebut menurutnya bisa dipake untuk memecahkan masalah kehutanan serta mengurangi kemiskinan di pedesaan,”Kemiskinan ini bisa diatasi dengan community logging,”tuturnya.Sementara Wakil Sekjen Aliansi Masyarakat Adat, Mahir Takaka dalam persentasenya mengatakan, masyarakat adat punya modal demokrasi melalui musyawarah adat sehingga pemerintah tak perlu meragukan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan, apalagi masyarakat memiliki kearifan lingkungan yang secara turun temurun tetap dipakai yang terbukti bisa melestarikan lingkungan seperti masyarakat Tanah Toraja Sulawesi Selatan dan Masyarakat yang berdomisili di areal Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah.Diungkapkan pula, hingga saat ini jumlah komunitas masyarakat adat yang sudah terdaftar di AMAN yaitu sekitar 300 komunitas. Untuk membantu masyarakat adat tersebut AMAN menjalankan beberapa program diantaranya penguatan ekonomi masyarakat melalui kredit union dan pembentukan koperasi untuk mengatasi masalah kemiskinan serta pemberian layanan pendidikan dan kesehatan.Selain itu, AMAN juga melakukan penguatan bagi masyarakat adat secara politik dengan cara merebut kepimpinan mulai dari tingkat desa hingga bupati.”Di Toroja, masyarakat telah merubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan adat,”ungkapnya.Wacana Revisi UU No 41 Tahun 1999Dalam kesempatan tersebut, Mahir juga mewacanakan perlunya revisi UU 41 tahun 1999 yang dinilai hanya berpihak terhadap pemilik modal dan merugikan masyarakat adat dan masih setengah hati memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.Diungkapkan, praktek pengelolaan hutan yang dilakukan oleh HPH memdampak kerusakan lingkungan yang cukup parah dan sangat merugikan masyarakat adat.”Kerusakan Ekologi yang cukup parah yang dilakukan oleh HPH, masyarakat adat sangat merasakan dampaknya,”tuturnya.Community logging diperlukan kata Mahir, karena proyek pembangunan yang berorentasi pada devisa dan pendapatan terbukti gagal dalam sistem HPH dan HTI.”Hutan alam menipis yang tersebar dalam luasan areal yang kecil-kecil,”ujarnya.Peserta yang hadir dalam acara tersebut, banyak menyoroti berbagai kebijakan Dephut dalam pengelolaan hutan yang dinilai tidak konsiten, tumpang tindih dan sering berganti-ganti setiap terjadi pergantian Menteri di Dephut.”Dephut terkesan setengah hati memberikan ruang bagi masyarakat, meski masyarakat telah berbuat, bahkan telah mendapatkan sertifikasi ekolabel internasional misalnya di Kopersai Hutan Jaya Lestari (KHJL) Kabupaten Konawe Selatan, namun hingga kini belum ada payung hukumnya,”kata Khalik Deputi Direktur JAUH Sulawesi Tenggara.Sementara Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Telapak A. Ruwindrijarto mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari MoU Telapak dan IPB yaitu berkaitan dengan tema kampanye SBY saat menjelang pemilu presiden adalah membangun perekonomian yang pro rakyat dan pasar.”Ini salah satu alasan community loging,”katanya.Selain itu lanjut Ruwi, panggilan akrab Ruwindrijarto, berkaitan dengan informasi media dari pemerintah akan memberikan 9 juta hektar.”Ini perlu direspon, untuk siapa dan bagaimana mekanisme agar tidak terjadi konflik dan pro rakyat, lingkungan serta pro pasar. Kita ingin membantu kebijakan negara,”tambahnya.Ruwi juga menjelaskan, bahwa inisiatif untuk mengembangan community logging bertujuan untuk mengubah pandangan pihak luar negeri yang senantiasa mengindentifkan kehutanan Indonesia dengan tindak “Illegal logging. “Ini harus diubah dari asosiasi illegal loging menjadi pro community logging,”tuturnya.Berkembangannya pandangan tersebut tersebut tak lepas dari kampanye NGO terutama Telapak yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai investigasi illegal logging, karena dipicu oleh maraknya penyeludupan ribuan kubik kayu dari Papua ke Malaysia dan Cina.”Sebagai anak bangsa, kami ingin membangun melalui IPB, mari kita balikan dengan mengubah dari ilegal menjadi community logging yang didukung oleh pemerintah dilakukan oleh masyarakat secara lestari,”tandasnya.

KPU Verifikasi Balon Senator

Jumat, 25 Jul 2008, view 12 x
KPU Verifikasi Balon Senator
PALOPO-- Sebanyak 19 dari 39 bakal calon senator akan diverifikasi secara faktual oleh KPU Palopo. Verifikasi tersebut mulai dilaksanakan, Sabtu, 26 Juli hari ini.Diantara 19 balon anggota DPD yang akan diverifikasi di Palopo, tiga diantaranya masih menjabat anggota DPD-RI saat ini, masing-masing Aziz Qahhar Mudzakkar, Pdt Ishak Pamumbu Lambe, dan Benyamin Bura.Lainnya Arsalam Fattah (mantan Kadis Pendidikan Luwu), Muh Arfah, Mahir Takaka, HM Alifuddin, dll.Anggota KPU Palopo Andi Idrus kepada koran ini, Jumat, 25 Juli kemarin mengungkapkan, tim KPU akan melakukan verifikasi selama lima hingga tujuh hari dengan mendatangi sekitar 400 pemilik KTP yang dijadikan sebagai sampel dukungan sebagaimana dikirimkan KPU Provinsi Sulsel. KPU dalam verifikasi faktualnya akan menanyakan kepada pemilik KTP, apakah benar mereka mendukung calon tersebut atau tidak. ''Mereka akan kami datangi maksimal dua kali,'' kata Idrus. Sampel KTP pendukung Aziz yang akan diverifikasi di Palopo sebanyak 13 KTP, Muh Arfah 55 KTP, Arsalam Fattah 89 KTP, Pdt Lambe 37 KTP, Mahir Takaka 37 KTP, Benyamin Bura 64 KTP dan HM Alifuddin 41 KTP dan beberapa nama lainnya. Batas akhir masa waktu verifikasi pada 23 Agustur 2008. Tata cara pelaksanaan verifikasi mengacu pada Keputusan KPU No 13 tahun 2008 tentang tata cara verifikasi faktual calon anggota DPD. (andrie)

In Search of Recognition

Introduction
At its 1999 Congress, AMAN issued a famous statement which has made it internationally renowned.

'We will not recognize the State, unless the State recognizes us.'
This strong statement has not only challenged the government to respond to the demands of the indigenous peoples, it has also stimulated a fertile and much needed debate inside the communities on what kind of recognition the indigenous peoples do actually seek from government. Moreover, the question goes further: if the State does recognize the rights of indigenous peoples how exactly will they then exercise these rights. Are customary institutions strong enough to resume the role of community self-governance? Is customary law well enough respected in the communities to assure community welfare, social justice and sound natural resource management? Is customary law suited to governing the interactions between communities and global markets? Does custom need strengthening or reforming?

Menengok Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seko

Senin, 20-11-2006
Menengok Kearifan Lokal Masyarakat Adat Seko
Andi Ahmad Effendy, Sulsel

Sumber: http://www.alamsulawesi.net/news.php?hal=78&id=57

Selama pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional masih mengabaikan masyarakat adat. Padahal sistem kearifan lokal masyarakat adat Seko dalam mengelola sumberdaya alam di kawasannya telah terbukti menjamin kelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan.
Sejak dulu hutan rakyat adat Seko merupakan salah satu kawasan yang kaya raya akan keanekaragaman hayati. Dalam kawasan tersebut ekosistem tampak masih utuh. Jenis floranya meliputi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan seperti Fragerae elliptical, Aghatis (Damar), Elmerilla Sp, Palaguium Sp, Casuarina Sp, Magivera indica, Ficus Sp. Ditinjau dari familia (suku) flora, terdapat jenis seperti Loganiaceae, Araucariaceae, Magnoliaceae, Sapotaceae, Casuarinaceae dan Moraceae. Sedangkan dalam bahasa local, terdapat kayu Uru, kayu gaharu, Kalapi, Damar, Ulin, Kayu Besi, Tahi, Kadingnge’, Tarian, Bitti, Hulante. Dari Jenis tumbuhan non kayu (rotan) itu sendiri terdapat 12 jenis (dalam bahasa lokal) antara lain; Rotan Kodo, Tuhosumahu, Manoko, Tariang, Kuratung, Pubakiang, Karuku, Madun Karuku, Tariang, Sikuntaa. Sementara jenis tumbuhan lainnya terdapat anggrek, bambu, durian, langsat, enau, berbagai jenis palem. Tak hany tumbuhan, di kawasan ini juga terdapat beberapa jenis fauna yang bisa sewaktuwaktu ditemui, antara lain satwa khas Sulawesi seperti; monyet Sulawesi, elang sulawesi, anoa, lintah, tawon/lebah, ular, babi hutan, biawak, tangkasi, kus-kus, burung tekukur, rangkong, burung hantu, kakak tua putih, pipit, ayam hutan, kupu-kupu, wallet, kelelawar, maleo. Sisi hidrologis, kawasan Masyarakat Adat Seko berperan sebagai penyangga air yang sangat penting dan berguna sebagai sumber irigasi persawahan yang mengairi lahan pertanian/persawahan. Fungsi hidrologis tersebut telah mencakup 6 Kabupaten yang tersebar pada dua Propinsi yakni Propinsi Sulawesi Selatan sendiri dan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Donggala. Adapun sungai-sungai penting tersebut terdiri sungai Lariang yang terpanjang di Sulawesi yang mengalir sampai ke Donggala- Sulawesi Tengah. Posisi Seko pada sungai tersebut berada pada posisi paling hulu yang berbatasan dengan wilayah Rampi. Sungai Budong-Budong dan Sungai Uro yang mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju, Majene dan Toraja.Sungai Benuang dan Sungai Rongkong yang mengalir ke Masamba, Sabbang dan Lamasi. Hasil pengamatan dari Yayasan Bumi Srawegading terdapat beberapa sungai terpenting dari Kawasan Seko yang bermuara di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, Mamuju dan Majene, Tana Toraja, serta Sulawesi Tengah. Pada musim hujan sungai ini memberikan dampak kerusakan lahan-lahan pertanian seperti perkampungan, sawah dan kebun-kebun rakyat akibat banjir. Sedangkan pada musim kemarau airnya berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin rusaknya hutan. Melihat kondisi hidrologi di kawasan Masyarakat Adat Seko merupakan penentu bagi keberlangsungan bagi ratusan ribu hektar persawahan, perlu dipertahankan, selain itu dengan semakin terancamnya keanekaragaman hayati terutama, kayu maupun non kayu (rotan), secara langsung akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap Kawasan Masyarakat Adat seko. Mahir Takaka, Direktur Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Selatan menjelaskan, secara geografis Masyarakat Adat Seko adalah termasuk wilayah Pemerintahan Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah besar yaitu Seko Padang, Seko Tengah dan Seko Lemo yang terdiri atas 9 (sembilan) wilayah berdasarkan Pemangku Adat dan 12 (Dua Belas) wilayah Pemerintahan Desa. Dari data yang di peroleh dari Kantor Camat Seko, bahwa penduduk Masyarakat Adat Seko sebanyak 5.620 KK, 17.053 jiwa adalah 99,5 % hidup sebagai petani. Daerah ini berada pada posisi ketinggian yang dikenal dengan Dataran Tinggi Sulawesi “To Kalekaju” yang berbatasan dengan sebelah Utara Propinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Barat Kabupaten Mamuju, dan Majene, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Daerah ini memilki luas wilayah secara keseluruhan sekitar 500.000 Ha dengan perimbangan luas 65 % adalah Hutan sedangkan selebihnya adalah lahan-lahan persawahan, perkebunan dan peternakan masyarakat serta perburuan secara tradisional. Daerahnya terdiri dari perbukitan dan padang savana yang cukup luas sekaligus dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Seko sebagai lahan peternakan. "Seko adalah salah satu daerah yang akan kaya dengan variditas padi lokal ada 23 jenis. Sejak nenek moyang hingga tahun 1980-an masyarakat Seko masih memproduksi kain dari kulit kayu (ani’) bahasa lokalnya,"jelas Mahir Takaka . Lanjut Mahir Takaka yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Bumi Swaregading, bahwa daerah ini sejak tahun 1978 – 1995 dapat ditempuh dengan naik pesawat (kapasitas 5 orang penumpang). "Untuk sekarang kita dapat jangkau dengan naik motor selama 1 hari perjalanan dan naik kuda dengan 2-3 hari perjalanan. Pada Jaman Kolonial Belanda wilayah ini terjangkau dengan kendaraan beroda empat terutama pada hari-hari tertentu yang telah disepakati dengan masyarakat terutama waktu penimbangan getah damar ,"ungkapnya. Masyarakat Adat Seko umumnya memanfaatakan sumber daya alam dengan cara bertani/sawah, berladang/berkebun, berternak dengan pengelolaanya secara tradisonal. Jika dilihat dari segi potensi Kawasan hutan di Seko yang luasnya sekitar 370.000 Ha sangatlah memungkinkan untuk melanjutkan hajat hidup mereka. "Yang menjadi soal adalah semakin lemahnya posisi tawar masyarakat adat dan membuat pengusaha-pengusaha makin leluasa mengambil kekayaan sumberdaya alam mereka, semakin lemahnya fungsi hukum adat dalam mempertahankan dan melindunginya. Persoalan yang sama adalah tidak adanya sumberdaya manusia yang mampu melakukan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Bahkan peningkatan skill masyarakat adat Seko dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut baik yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha maupun NGO belum ada sama sekali. Sementara upaya tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat dan mengimbangi ketergantungan pada penjualan kayu, rotan yang semakin mengancam punahnya komoditi andalan masyarakat adat Seko tersebut. Mahir Takaka menuturkan Kawasan Ekosistem Seko tersebut sangat penting terhadap keberlanjutan hidup Masyarakat Adat Seko dan wilayah disekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem baik di wilayah Seko sendiri maupun wilayah-wilayah lain, maka Yayasan Bumi Sawerigading memandang perlu untuk mengadakan kegiatan yang berisfat promosipPengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang berbasis Masyarakat Adat Di Seko Kabupaten Luwu Utara – Sul Sel. "Kegiatan ini sebagai realisasi kepedulian atas pelestarian sumberdaya alam,"kata Mahir. Seperti diketahui pada kearifan lokal memiliki nilai-nilai yang penting dan bermakna bagi upaya melestarikan hutan tropika. Memfungsikan hutan sebagai bagian dari harga diri dan roh kehidupan masyarakat adat Seko yang harus dijaga dan dilestarikan. Memfungsikan hutan untuk keperluan rumah tangga saja dan tidak terkait kepentingan komersial. Masyarakat adat seko secara turun temurun telah melakukan praktek-praktek tebang pilih secara terkendali, mempraktekkan siklus pertanian secara konsisten, menetapkan kawasan tertentu untuk dilindungi. Masyarakat sendiri memiliki tata ruang yang mengandung nilai-nilai konservasi misalnya masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan penanaman kembali denangan menanam tanaman jangka panjang seperti durian, langsat, setelah melakukan pembukaan lahan. Yayasan Bumi Swaregading melihat adanya masalah yang dihadapi masyarakat Seko berupa tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam hutan, disamping belum berkembangnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Dari akar permasalahan yang ada, sistem alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang terpusat telah menyebabkan tidak terhiraukannya faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat adat. Kenyataannya, selama Pemerintahan Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional sama sekali belum mengakomodasikan adat, sistem pengetahuan lokal dan metode-metode pengelolaan yang arif dalam pengelolaan sumberdaya alam di Kawasan Masyarakat Adat Seko yang bisa menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan mengurangi kemiskinan. Mahir Takaka berharap pendekatan pengelolaan yang didasarkan pada pengelolaan administrasi pemerintah daerah telah menyebabkan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara parsial dan tumpang tindih sehingga strategi yang digunakan untuk ekosistem yang sama dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Akibatnya adalah terjadinya degradasi lingkungan karena saling tunjuk hidung dalam penyelamatan keanekaragaman hayati. Reformasi telah bergulir, merupakan momentum yang sangat tepat untuk merubah paradigma pendekatan, metode dan strategi pengelolaan sumber daya alam hutan yang tidak adil, demokratis dan lestari. Dan sebagian masyarakat telah dikucilkan dari seluruh proses pembangunan. Secara nasional tuntutan perubahan dari masyarakat semakin keras bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan). Tuntutan perubahan ini bahkan telah diwarnai oleh berbagai tindakan-tindakan perlawanan dan kekerasan. Situasi yang sangat kritis ini harus di “kelola” dengan serba kehati-hatian sehingga transisi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan keberlanjutan/kelestarian. Opu Dulla Rahman, tokoh Masyakat Adat Seko mengatakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat adat di ekosistem dataran tinggi Sulawesi maka dapat memperkuat Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko sehingga dapat menghadapi pengelolaan dari luar yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada masyarakat adat setempat. Dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam (rotan) yang berbasis Masyarakat Adat di Seko sebagai upaya mengurangi kemiskinan masyarakat disekitar hutan. Sehingga hasil yang bisa diharapkan adalah Lembaga dan posisi tawar Masyarakat Adat Seko kuat dan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang tidak ekologis dan tidak berpihak kepada Masyarakat Adat di ekosistem Seko.

Sallombengang Seko: “Untaian Pernik Manikam” di Tanah Seko

Sallombengang Seko:
“Untaian Pernik Manikam” di Tanah Seko

Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan
Oleh Suwito

Sumber: http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_01/Warta_Tenure_01f_SallombenganSeko.pdf

“Dibasahi Betue dialiri Uro
itulah tana Seko, kecil tapi indah
dipagari Kambuno, Malimongan, Baba
Tanah itu kucinta selama hidup”

Begitulah bunyi penggalan senandung syair lagu yang sering dan “wajib” didendangkan oleh komunitas masya-rakat adat di tanah Seko. Sebuah lagu yang penuh makna dan menyiratkan keserasian hubungan antara manusia dengan alam. Penggalan syair lagu tersebut menceritakan bahwa tanah Seko yang “kecil tapi indah” dialiri dua buah sungai, yaitu sungai Betue dan sungai Uro. Wilayah Seko dikelilingi oleh pegunungan, diantaranya tiga buah gunung, yaitu gunung Kambuno di sebelah Timur dan Selatan, gunung Malimongan di sebelah Barat dan gunung Kasinturu di sebelah Utara, dan gunung Baba berada dalamnya. Konon menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat, sekitar 300 tahun yang lalu hiduplah seorang tokoh legendaris bernama Roka di wilayah katubaraan Ambalong. Ambalong merupakan salah satu dari 9 wilayah adat yang ada di kecamatan Seko, kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sang tokoh legendaris tersebut pada masa hidupnya pernah memberikan nasehat spiritual kepada komunitasnya untuk melakukan sallombengang agar bisa mendapatkan keselamatan dan kedamaian di tanah Seko. Sallombengang adalah sebuah ritual yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai simbol ikatan persatuan antar katubaraan masyarakat adat di Seko. Dalam acara Sallombengang biasanya dilakukan ritual syukuran, musyawarah, pentas seni budaya, dan lain-lain. Istilah sallombengang sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk sebuah untaian tali yang berisi rajutan pernik mani-kam. Beraneka ragam pernik manikam dalam rajutan tali tersebut melambangkan keanekaragaman etnis, status sosial dan ekonomi masyarakat Seko yang terdiri dari 9 wilayah adat. Mereka merajutkan dirinya dalam sebuah untaian tali persatuan yang dinamai sallombengang.

Sekilas tentang masyarakat adat dan tanah Seko
Seko dalam bahasa sehari-hari setempat berarti kawan atau sahabat atau kerabat. Menurut salah satu versi cerita yang dituturkan oleh B. Usman, salah satu pemimpin adat Seko (Tubara Turong), konon asal muasal Seko berawal dari seseorang yang bernama Hulu Pala yang kawin dengan eorang wanita bernama Dewi Tamelai. Mereka memiliki empat anak, yaitu Ta Padang, Ta Balong, Ta Honeang dan Ta Yane. Anak-anak mereka diharuskan menyebar ke berbagai tempat. Setelah beranak-pinak, tempat-tempat yang dihuni oleh anak-anak keturunan Hulu Pala dan Dewi Tamelai itu kemudian menjelma menjadi beberapa wilayah hunian (lipu), yaitu Padang, Amballong, Pohoneang dan Hoyane. Pada jaman kolonial Belanda hunian-hunian (lipu-lipu) itu dileburkan menjadi sebuah wilayah distrik. Maka berkumpullah para pemuka lipu-lipu itu untuk musyawarah memberikan nama distrik itu. Dan dalam musyawarah itu muncul kesadaran bersama bahwa diantara mereka adalah saling bersaudara, bersahabat dan bahkan berkerabat. Akhirnya mereka sepakat melebur diri dalam satu kesatuan persaudaran yang diberi nama Seko. Wilayah distrik itu akhirnya bernama Seko. Tanah Seko secara geografis terbagi atas tiga daerah, yakni Seko Lemo, Seko Tengah dan Seko Padang. Sedangkan berdasarkan teritorial wilayah hukum adat Seko terdiri atas 9 wilayah, yaitu (1) Singkalong; (2) Turong; (3) Lodang; (4) Hono'; (5) Ambalong; (6) Hoyane; (7) Pohoneang; (8) Kariango; (9) Beroppa'. Wiyayah adat Kariango dan Beroppa' berada di Seko Lemo. Wilayah adat Hono', Lodang, Turong dan Singkalong berada di
Seko Padang. Sedangkan Ambalong, Pohoneang dan Hoyane berada di Seko Tengah. Berdasarkan sistem kepemimpinan adat, wilayah hukum masyarakat adat Seko terdiri atas 3 Tu Bara, 3 To bara, 2 To Makaka dan 1 To Key. Jadi sistem kepemimpinan masyarakat adat Seko tidak terpusat pada satu
kepemimpinan yang melingkupi keseluruhan wilayah hukum adat. Sistem kepemimpinan masyarakat adat berada pada masing-masing wilayah hukum adat itu. Namun sejak tahun 1999 melalui pendampingan Yayasan Bumi Sawerigading dan konsolidasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan terbentuk sebuah organisasi baru yang bernama Dewan Pemangku Adat Sallombengang Seko (DPASS). DPASS berada diluar struktur kelembagaan adat, namun keberadaannya cukup efektif dalam menguatkan kembali ikatan persatuan antar masyarakat di 9 wilayah adat itu. Hubungan harmoni antara masyarakat dengan alam di tanah Seko juga ditandai oleh adanya situs-situs budaya. Beragam wujud situs-situs itu melegenda dan dianggap sakral sesuai cerita asal usulnya dan memiliki makna bagi kehidupan masyarakat. Letak situs-situs budaya itupun tersebar pada hampir seluruh wilayah hukum adat di Seko. Ada situs ber-bentuk batu kerbau atau batu berbentuk kerbau di Turong, situs Hatu silumbang berupa tiga manusia yang menjadi batu di Hoyane. Situs Hatu Isong berbentuk Lesung (tempat menumbuk padi) dan situs Hatu Laliang berbentuk tungku (tempat masak) di Hono'. Situs Hatu Kammutu dan Hatu Tede di wilayah adat Lodang. Dan masih banyak lagi bera-gam wujud situs yang tersebar di berbagai tempat lainnya.

Pemekaran kabupaten Luwu
Mungkin tidak mudah orang luar menemukan letak wilayah masyarakat adat Seko. Hal ini terjadi karena memang tidak pernah ada penamaan wilayah Seko dalam peta dan administrasi pemerintahan pada masa orde baru. Sampai tahun 1998 wilayah Seko merupakan bagian dari kecamatan Limbong kabupaten Luwu. Setelah memasuki era otonomi daerah, berdasarkan UU No 13/1999 terbentuklah kabupaten Luwu Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten Luwu dengan luas wilayah 7.542,58 Km2. Kemudian dalam administrasi Pemerintahan Kabupaten baru ini wilayah Seko secara resmi menjadi kecamatan Seko. Namun dari 9 wilayah adat itu dalam administrasi pemerintah kecamatan Seko terbagi ke dalam 12 desa. Berdasarkan data statistik Luwu
Utara dalam angka tahun 2003 jumlah penduduk kecamatan Seko sekitar 12.000 jiwa.

Luas kawasan hutan di kabupaten Luwu Utara adalah 5.445, 66 Km2 atau sekitar 72% dari luas wilayah kabupaten (7.542,58 Km2). Luasan kawasan hutan tersebut terdiri atas Hutan Lindung dengan luas 3.429, 74 Km2, Hutan Produksi seluas 1.953, 42 Km2 dan Hutan Konservasi seluas 62, 50 Km2.

Permasalahan masyarakat adat Seko
Setelah lepas dari kolonial Belanda, permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Seko semakin melemahnya lembaga adat dan hak-hak untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada tahun 1950-an wilayah Seko juga tidak lepas dari imbas pergolakan DI/TII. Kemudian pada era orde baru sebagaian besar hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagian besar diambil alih oleh negara yang dikonsesikan sebagai HPH kepada PT Kendari Tunggal Timber (KTT) seluas 105.000 hektar dan HGU untuk PT Seko Fajar sekitar 25.000 hektar. Kemudian pada tahun 1997 hingga sekarang hadir lagi masalah baru dengan adanya kontrak karya pertambangan yang diberikan Pemerintah kepada PT. North Mining. Pada tahun 1998 masyarakat melakukan perlawanan kepada PT KTT sebagai pemegang HPH. Sejak saat itu hingga sekarang kegiatan HPH PT KTT praktis terhenti. Tapi masyarakat masih belum tahu pasti apakah kegiatan HPH itu akan terus berhenti (dicabut izinnya) atau akan kembali beroperasi.

Pengakuan keberadaan masyarakat adat Seko
Undang-undang Kehutanan No.41/1999 pasal 4 ayat 3 berbunyi: “ Penguasaan Hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Perda kabupaten No.12/2004 melakukan pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat. Pada pasal 19 ayat 1 Perda tersebut terdapat klausul
hubungan antara pemerintah dengan lembaga masyarakat adat sebagai berikut: “Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya.” Khusus terhadap keberadaan wilayah masyarakat hukum adat Seko Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menegaskan pengakuannya melalui SK
Bupati No.300/2004. Apakah pengakuan itu sudah memberikan kontribusi terhadap kegiatan riil masyarakat dalam mengelola sumberdaya alamnya? Bagaimana status hukum pemegang konsesi HPH yang saat ini terhenti aktifitasnya? Tampaknya masih banyak “PR” yang harus segera dijawab oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembangunan di wilayah masyarakat hukum adat Seko. ***
Narasumber: Mahir Takaka (Sekpel AMAN Sulsel), Amirudin (YLBHM cabang Palopo), Unsar (warga Seko, staf lapang Yayasan Bumi Sawerigading), makalah presentasi Bupati Luwu Utara (HM. Luthfi Mutty).

Mahir Takaka dan Hasan Sayuti Daftar DPD


Jumat, 11-07-2008 10:46:08
Mahir Takaka dan Hasan Sayuti Daftar DPD
Laporan: AS Kambie.Kambie_tribuntimur@yahoo.com
Makassar, Tribun - Aktivis lembaga sewadaya masyarakat (LSM) dan wakil Sekjen Perhimpunan Masyarakat Adat Indonesia, Mahir Takaka resmi tercatat sebagai pendaftar ke-10 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulsel.
Mahir baru saja mendaftar di KPU Sulsel. Diantar belasan pemuda, Mahir diterima anggota KPU Lomba Sulthan dan Ziaur Rahman. Mahir lahir di sebuah tempat terpencil, Seko, di Luwu Utara. Kawasan ini hanya dijangkau kendaraan roda dua dengan sewa Rp 500 ribu per sekali angkut. Tak lama setelah Mahir mendaftara, datang rombongan peminat lainnya, Hasan Sayuti. Hasan diantar aktivis perempuan Itji Diana Daud. Hasan adalah pendaftar ke-11. Rombangan Hasan juga diterima anggota KPU Lomba Sulthan dan Ziaur Rahman. Kedua orang ini siap bersaing dengan tokoh-tokoh penting lainnya yang juga membidik kursi senator di MPR RI lewat DPD.(*)

sumber: Tribun Timur, Selalu yang Pertama

Mahir Takaka calon DPD-RI 2009-2014

http://toseko.blogspot.com/2008/07

15 Juli 2008
Mahir Takaka calon DPD-RI 2009-2014
Dukunglah putra Seko! Tokoh muda, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang mengusung perjuangan keadilan bagi masyarakat yang disisihkan, dan penataan fungsi lingkungan alam.Mahir TakakaCalon DPD RI Propinsi Sulawesi Selatan, Periode 2009-2014Bermartabat secara budaya,mandiri secara ekonomi, dan berdaulat secara politik.Nama : Mahir TakakaT-T Lahir : Seko, 6 Agustus 1971Alamat :Jl Bougenville Raya No. 63 Kompleks Maizonette, Panakkukang, MakassarE-mail : mtakaka@aman.or.id dan mtakaka@telkom.netHP 08111103798

Harapan Baru Untuk Rakyat Sulawesi Selatan (Calon DPD - RI Pemilu 2009-2014)

Mahir Takaka, pria kelahiran Seko pada 6 Agustus 1971 adalah bapak seorang puteri yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat, khususnya masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pembangunan. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mewakili propinsi Sulawesi Selatan, Mahir Takaka bertekad untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang bermartabat secara budaya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

Ia memiliki pengalaman berorganisasi dan bekerja seperti menjadi Sekretaris Pelaksana Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Selatan-AMAN SUL-SEL (2003 – 2007), Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Bumi Sawerigading (2007 – 2011), Komisaris Utama PT Bumi Aman Lestari, Koordinator Program Yayasan Bumi Sawerigading Palopo (1998-2003), Badan Pengawas Koperasi Telapak (2006-2007), Koordinator Region Sulawesi Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan – KpSHK (2002 - 2005), Tim Fasilitator Resolusi Konflik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (2004-2006), Tim Kerja Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko (2001 – 2004), Tim Fasilitator Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Walenrang dan Lamasi (2005-2006).

Di tingkat Internasional, ia pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti, Training Negosiasi Aproach Integrated River Basin Management (NA-IRBM), Pune - India (Desember 2005), Training International Advocacy and Capacity Building for Indigenous Peoples, Bali-Indonesia (September 2004), dan Training Programme on International Human Rights Standards and Policy Process for Indiginous Peoples, Buguio City – Filipina (Nopember 2001), serta turut berpartisipasi pada United Nations Framework on Convention Climate Change (UNFCCC), Bali – Indonesia (Desember 2007) dan United Nations PREPCOM IV FOR WSSD, Bali-Indonesia (Juni 2002).
Berbekal semua pengalaman yang di dapat di tingkat daerah, propinsi, nasional dan internasional, Mahir Takaka yakin mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat adat, kaum perempuan, petani, nelayan, dan masyarakat perkotaan di Indonesia, khususnya di propinsi Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik.